Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe terlihat berbincang santai di sela-sela Open House Tahun 2026 di Gedung Istana Rakyat, Sofifi, Kamis 1 Januari 2026. WARTASOFIFI.ID/Rais Dero
Rencana Pemprov Malut mengajukan pinjaman sebesar Rp 1 triliun mulai menuai perhatian publik. Selain untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pinjaman tersebut juga disebut sebagai upaya menopang realisasi program-program prioritas yang dijanjikan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe kepada masyarakat saat kampanye Pilkada lalu.
“Kalau utang Rp 1 triliun, menurut saya tidak mungkin diselesaikan seperti itu,” ucap Wagub Malut Sarbin Sehe kepada sejumlah wartawan di Ternate, Selasa 23 Juni 2026. Bahkan Sarbin pesimis utang tersebut dapat diselesaikan dalam masa kepemimpinan Gubernur Sherly.
Terlepas dari itu, Sarbin menegaskan bahwa pinjaman tersebut tidak ditujukan untuk membiayai kebutuhan rutin Pemprov Malut, melainkan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang dinilai masih jauh dari kebutuhan dan harapan masyarakat Malut.
Dia menjelaskan, skema pinjaman Rp 1 triliun itu dirancang khusus untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan perhitungan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah, sehingga ditargetkan dapat diselesaikan dalam masa bakti Sherly-Sarbin saat ini.
“Jadi, kepentingan pinjaman Rp 1 triliun itu untuk fokus pembangunan infrastruktur dengan skema perhitungan yang, pada akhir masa bakti, bisa diselesaikan dengan memperhatikan fiskal daerah saat ini,” jelasnya.
Pemprov Malut mengklaim telah melakukan perhitungan terhadap kemampuan pembayaran pinjaman tersebut. Dengan skema yang tengah disiapkan, kewajiban pembayaran diyakini dapat dituntaskan dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan, sehingga tidak akan menjadi beban bagi pemerintahan berikutnya.
“Yang diprediksi, tiga sampai empat tahun ke depan, kalau dihitung-hitung dengan skema itu, dipastikan selesai. Jadi, tidak ada bawaan pada pemerintahan berikutnya,” beber Sarbin.
Sarbin bilang, di balik rencana pinjaman tersebut, Pemprov Malut melihat persoalan infrastruktur sebagai salah satu hambatan utama percepatan pembangunan di Malut. Jalan provinsi yang belum memadai, jembatan yang masih terbatas, hingga konektivitas lintas daerah yang belum optimal dinilai masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
“Kenapa dilakukan pinjaman untuk fokus membangun infrastruktur? Karena masih jauh sekali dari harapan, terutama infrastruktur jalan, jembatan, dan berbagai konektivitas yang menjadi kebutuhan masyarakat,” paparnya.
Sarbin menaruh harapan besar bahwa pembangunan infrastruktur akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Konektivitas yang lebih baik dinilai menjadi kunci untuk membuka akses lintas wilayah sekaligus memperkuat distribusi barang dan jasa, yang pada akhirnya diharapkan mampu menggerakkan ekosistem ekonomi Malut secara lebih maksimal.
“Jalan dan jembatan itu bisa diselesaikan, terutama jalan provinsi. Maka, dipastikan konektivitas wilayah akan lebih baik dan menciptakan ekosistem ekonomi yang maksimal,” terangnya.
Sarbin juga mengaitkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dengan harapan besar terhadap pengembangan hilirisasi sektor pertambangan yang saat ini berkembang pesat di Malut. Sebagaimana dijelaskannya, bahwa potensi ekonomi yang lahir dari investasi sektor tambang membutuhkan dukungan konektivitas yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
“Karena kita semua setuju, banyak harapan terhadap hilirisasi tambang. Suka atau tidak suka, saat ini kita harus berusaha keras membangun konektivitas antarwilayah sebagai ekosistem yang akan membantu pertumbuhan ekonomi baru,” tandasnya.
Pemprov Malut, memastikan bahwa rencana pinjaman daerah sebesar Rp 1 triliun telah diarahkan melalui kerja sama dengan Bank DKI Jakarta sebagai sumber pembiayaan utama. Skema tersebut disebut sebagai bagian dari strategi pembiayaan pembangunan infrastruktur yang tengah disiapkan Pemprov Malut untuk mempercepat realisasi program prioritas di berbagai sektor. “Pinjaman dengan Bank DKI,” tambahnya, seraya memastikan sumber pembiayaan pinjaman daerah Rp 1 triliun Pemprov Malut.
Selain untuk mengejar pembangunan infrastruktur, rencana pinjaman Rp 1 triliun juga menjadi bagian dari upaya Pemprov Malut merealisasikan berbagai janji politik Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe yang disampaikan kepada masyarakat saat kampanye Pilkada lalu. Sarbin menilai berbagai program prioritas yang telah dijanjikan kepada masyarakat membutuhkan dukungan pembiayaan yang memadai agar dapat diwujudkan selama masa pemerintahan berjalan.
“Apalagi, kita juga dipastikan harus menyelesaikan janji-janji politik dalam program yang ditawarkan kepada masyarakat saat pilkada. Hal itu tidak bisa diabaikan, termasuk sembilan program prioritas, salah satunya infrastruktur,” sebut Sarbin Sehe. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
