MOROTAI – Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Sektoral Kabupaten/Kota Se-Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 resmi dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum, Asrul Gailea. Kegiatan berlangsung di Hotel Molokai, Kabupaten Pulau Morotai, Rabu (7/8/2024).
Rakor kali ini mengusung tema Pengembangan Keamanan SPBE dan Integrasi Satu Data di Maluku Utara. Hadir sebagai narasumber utama, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan serta Pembangunan Manusia, Dr. Sulistyo, didampingi oleh Sekretaris Daerah Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dan Kepala Diskominfosan Maluku Utara, Dr. Iksan R. A. Arsyad. Selain itu, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Diskominfosan dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara.
Optimalkan SPBE dan Satu Data
Dalam sambutan tertulis Pj Gubernur yang dibacakan oleh Asrul Gailea, ditekankan pentingnya optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Satu Data Maluku Utara. Asrul mengingatkan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Gubernur Maluku Utara No. 18 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE dan Peraturan Gubernur No. 40 tentang Satu Data Maluku Utara, pemerintah berupaya mengintegrasikan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di semua sektor.
“Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Kami ingin memastikan data dapat diakses secara cepat, akurat, dan mudah, kapan pun dan di mana pun,” kata Asrul.
Tingkatkan Keamanan SPBE
Asrul menyoroti pentingnya pengendalian keamanan yang terpadu dalam penerapan SPBE. Menurutnya, jaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, dan keaslian data serta infrastruktur harus memenuhi standar teknis keamanan.
“Kami telah melakukan konsultasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) yang bertanggung jawab mengamankan siber secara efektif dan efisien. Kehadiran BSSN dalam rakor kali ini sangat penting untuk memberikan informasi dan berbagi pengalaman mengenai penanganan keamanan siber,” jelas Asrul.
Ia mengajak seluruh peserta rakor untuk bersinergi dalam merumuskan program yang dapat mempercepat implementasi SPBE dan Satu Data Maluku Utara. Asrul juga mengakui adanya tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, data center yang belum memadai, egosektoral antar instansi, serta minimnya SDM pengelola data.
“Oleh karena itu, mari kita berkomitmen bersama untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan ini demi Maluku Utara yang lebih baik,” tegasnya.
Sinergi Pemda dan BSSN untuk Keamanan Siber
Kepala Diskominfosan Maluku Utara, Dr. Iksan Arsyad, menambahkan bahwa Rakor ini bertujuan mengembangkan upaya bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memperkuat penerapan SPBE dan integrasi Satu Data.
“Keamanan menjadi aspek krusial dalam penerapan SPBE. Kehadiran Deputi III BSSN sangat bermanfaat untuk membimbing pemerintah daerah dalam penanganan keamanan siber, terutama ketika terjadi serangan terhadap PDNS Kemkominfo,” ujar Iksan.
Iksan berharap agar seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik. “Kami harapkan usai kegiatan ini, dapat terwujud pengembangan keamanan SPBE serta implementasi Satu Data Maluku Utara yang lebih baik,” tutupnya.
Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui integrasi data yang lebih baik dan penguatan infrastruktur keamanan siber di Provinsi Maluku Utara.
