WARTASOFIFI.ID, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menggelar berbagai pertemuan strategis di Istana Merdeka, Jakarta, untuk membahas isu-isu utama yang mencakup pemberantasan korupsi, transformasi digital, dan penguatan program berbasis masyarakat. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan nasional yang berorientasi pada transparansi, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.
Pada Senin, 13 Januari 2025, Presiden Prabowo memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda untuk membahas langkah pemberantasan korupsi dan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara.
Dalam pertemuan tertutup tersebut, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat penegakan hukum, terutama terkait praktik korupsi di sektor perizinan.
Presiden menilai perizinan ilegal sebagai celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga menghambat pembangunan dan merugikan negara.
Ia juga meminta kejaksaan mempercepat penyelidikan serta penindakan terkait masalah ini, sembari memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan lebih transparan dan sesuai aturan.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandan dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, yang memberikan dukungan teknis dalam penguatan pengawasan.
Transformasi Digital dan Layanan Publik
Masih di hari yang sama, Presiden menerima Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid untuk membahas program strategis Kementerian Komdigi, terutama terkait transformasi digital dan penerapan e-government.
Dalam pertemuan ini, Menkomdigi mengungkapkan bahwa Presiden memberikan perhatian besar terhadap digitalisasi sebagai langkah meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik.
“Sebagaimana kita tahu, Presiden sangat concern dengan digitalisasi. Presiden ingin layanan-layanan publik dilakukan secara transparan melalui digitalisasi,” ujar Meutya Hafid kepada media.
Meutya juga memaparkan program-program unggulan yang mendukung percepatan transformasi digital di instansi pemerintah.
“Kami membahas program-program di Kementerian Komunikasi dan Digital, di antaranya yang terkait dengan dukungan kami untuk transformasi digital dan juga e-government,” tambahnya.
Langkah ini dinilai penting dalam reformasi birokrasi serta modernisasi pelayanan publik di Indonesia, sebagai bagian dari komitmen Presiden dalam menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel.
Penguatan Kemitraan dengan Muslimat NU
Pada Selasa, 14 Januari 2025, Presiden Prabowo menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU), Khofifah Indar Parawansa, bersama jajaran pengurus Muslimat NU.
Dalam audiensi ini, Khofifah menyampaikan laporan berbagai program sosial Muslimat NU yang dinilai memiliki dampak signifikan di masyarakat.
Presiden memberikan apresiasi atas inisiatif-inisiatif Muslimat NU yang dinilai efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.
“Beliau memberikan apresiasi luar biasa karena hal-hal yang kecil ini dipikirkan oleh Muslimat NU. Karena jaringannya luas, kita berharap efektivitas program ini akan bisa terasa lebih signifikan,”ujar Khofifah.
Khofifah juga memperkenalkan dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres XVIII Muslimat NU, yakni Mustika Mesem (Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrem) dan Mustika Darling (Muslimat Cantik Sadar Lingkungan).
Mustika Mesem bertujuan mengatasi kemiskinan ekstrem melalui kegiatan sederhana di tingkat ranting, seperti pengajian yang berkontribusi langsung bagi masyarakat miskin dan anak-anak stunting.
Sementara itu, Mustika Darling berfokus pada pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan.
“Kalau setiap ranting, tiap anak cabang, dan tiap cabang melakukan hal yang sama, saya rasa problem penumpukan sampah di berbagai daerah relatif akan bisa diminimalisir,” jelas Khofifah.
Selain itu, audiensi ini juga membahas persiapan Kongres XVIII Muslimat NU yang akan berlangsung pada 11-16 Februari 2025 di Surabaya, yang rencananya akan dihadiri ribuan delegasi dari seluruh Indonesia.
Sumber: BPMI Setpres
