WartaSofifi.id – Setelah meraih predikat terbaik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Timur pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Maluku Utara berupaya meningkatkan indeks SPBE dengan target nilai di atas 2,6 pada tahun ini. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov Malut dalam memperkuat tata kelola digital di lingkup pemerintahan daerah.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian (Diskominfosan) Provinsi Maluku Utara, Iksan R.A. Arsyad, usai kunjungan kerja di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) di Jakarta pada Rabu (27/3/2024).
“Berdasarkan Surat Keputusan Menpan-RB Nomor 108 Tahun 2023 tentang hasil evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah tahun 2022, Pemprov Malut menjadi yang terbaik di Indonesia Timur dengan nilai indeks 2,47. Tahun ini, kami berupaya mencapai nilai di atas 2,6 untuk memperoleh predikat Baik,” ujar Iksan.
Iksan menjelaskan bahwa evaluasi yang dilakukan menunjukkan beberapa area yang perlu ditingkatkan, terutama pada aspek manajemen SPBE. Penilaian ini meliputi empat indikator utama, yaitu kebijakan internal, tata kelola, manajemen, serta layanan SPBE.
“Untuk kebijakan internal, tata kelola, dan layanan SPBE, kami sudah cukup baik. Namun, pada aspek manajemen SPBE, kami perlu membangun arsitektur yang lebih terstruktur. Kami akan mengikuti bimbingan teknis Arsitektur SPBE yang diselenggarakan oleh KemenPANRB,” jelasnya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Iksan juga berhasil mendapatkan komitmen dari tim teknis Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE KemenPANRB untuk memberikan pendampingan langsung. Rencananya, kegiatan bimbingan teknis (Bimtek) ini akan digelar pada April mendatang dan melibatkan perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Maluku Utara.
“Insya Allah, pada bulan April nanti, kita akan mengadakan Bimtek yang didampingi langsung oleh tim teknis SIA SPBE KemenPANRB. Kegiatan ini akan diikuti oleh seluruh perwakilan OPD di Maluku Utara,” tambah Iksan.
Dengan adanya pendampingan langsung dari KemenPANRB, Iksan optimistis indeks SPBE Provinsi Maluku Utara bisa meningkat signifikan, sehingga predikat Baik dapat tercapai pada tahun ini.
“Sebelumnya, kami hanya kurang beberapa poin untuk mencapai predikat Baik. Semoga melalui kegiatan Bimtek ini, kami bisa mencapai target dan membawa Maluku Utara menjadi lebih unggul dalam penerapan SPBE,” harapnya.
Upaya peningkatan indeks SPBE ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi di Provinsi Maluku Utara, serta memperkuat posisi daerah dalam transformasi digital di tingkat nasional.
