Plt Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Malut, Khairil Hi. Hukum, menghadiri kegiatan Penyamaan Persepsi Penanganan Permasalahan PBJ, Peningkatan Kapasitas Pengaduan PBJ, serta Strategi Pengadaan dalam Meningkatkan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan UMK-K melalui Konsolidasi Pengadaan di Wilayah Provinsi Malut.
Kegiatan tersebut berlangsung di Bela Hotel, Ternate, pada 30 Juni hingga 1 Juli 2026.
Kegiatan yang merupakan kolaborasi antara LKPP, Kejaksaan Tinggi Malut, dan Pemprov Malut itu bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai regulasi, transparan, akuntabel, dan meminimalkan potensi persoalan hukum.
Saat membuka kegiatan, Gubernur Malut Sherly Tjoanda menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Saya berharap koordinasi seperti ini terus dilakukan dengan tujuan mitigasi masalah,” kata Sherly.
Menurut Sherly, penguatan sinergi antarlembaga sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian pekerjaan menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan. Ia juga mendorong penerapan kontrak payung dan konsolidasi pengadaan agar belanja pemerintah semakin berpihak pada penggunaan produk dalam negeri serta mampu memperluas peluang bagi UMKM lokal.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Kejaksaan Tinggi Malut Sufari, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Setya Budi Arijanta, Sekprov Malut Samsuddin A. Kadir, para asisten, serta pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Malut. (red)
