TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menggelar Diskusi Publik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sebagai bagian dari proses perencanaan partisipatif untuk merumuskan arah pembangunan lima tahun ke depan.
Kegiatan ini berlangsung di Bela Hotel, Kota Ternate, Jumat (16/5), dan dibuka secara resmi oleh Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda. Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, antara lain unsur akademisi, tokoh masyarakat, DPRD, perangkat daerah, pelaku dunia usaha, dan perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Gubernur Sherly menegaskan bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar instrumen teknokratis, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk membawa perubahan nyata dan menyeluruh bagi masyarakat Maluku Utara.
“RPJMD ini harus lahir dari suara rakyat, bukan hanya dari meja birokrasi. Kita ingin pastikan tidak ada lagi anak yang terputus sekolah karena biaya, tidak ada ibu yang harus menyeberang laut untuk melahirkan, dan tidak ada pemuda yang merasa jauh dari harapan di tanah sendiri,” ujar Gubernur Sherly Tjoanda.
Penyusunan RPJMD 2025–2029 memuat enam misi utama yang menjadi pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan. Keenam misi tersebut meliputi:
1. Transformasi Sosial melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dengan program unggulan seperti SMA/SMK gratis, beasiswa pendidikan tinggi, layanan kesehatan gratis, serta pembangunan rumah sakit bertaraf internasional.
2. Penguatan Ekonomi Daerah Berbasis Hilirisasi dan Ekonomi Kreatif, melalui pengembangan sektor unggulan dan industri olahan berbasis lokal.
3. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif dan Digital, dengan peningkatan kualitas layanan publik berbasis elektronik dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Penguatan Demokrasi, Stabilitas Keamanan, dan Ekonomi, guna menciptakan ruang pembangunan yang kondusif dan partisipatif.
5. Perlindungan Budaya, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal, melalui pengembangan ekowisata, pelestarian budaya, serta mitigasi terhadap perubahan iklim.
6. Pemerataan Pembangunan Berbasis Kepulauan, yang berfokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar di pulau-pulau terluar dan terpencil.
Menurut Gubernur Sherly, diskusi publik ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif, terbuka terhadap masukan publik, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
“Melalui forum ini, kami ingin mendengar langsung suara masyarakat agar dokumen RPJMD ini tidak hanya kuat secara teknis, tetapi juga kontekstual dan relevan dengan tantangan yang dihadapi daerah,” tegas Gubernur.
Diskusi publik ini juga menunjukkan pendekatan partisipatif yang diusung Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe. Pemerintah membuka ruang dialog dan menyerap aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan.
“Kami membuka pintu seluas-luasnya bagi kritik, masukan, dan gagasan. Karena membangun daerah tidak bisa sendiri, tapi harus bersama,” pungkas Gubernur.
Adapun dokumen RPJMD yang disusun ini akan menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, kebijakan anggaran, serta arah program strategis lainnya sepanjang masa jabatan 2025–2029.
Diskusi publik ini difasilitasi oleh Bappeda Provinsi Maluku Utara sebagai bagian dari tahapan resmi dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. (red)
Sumber : Biro Adpim Malut
