WARTASOFIFI.ID – Akademisi Universitas Khairun Ternate, Mukhtar Adam, melalui siaran persnya kepada media ini malam ini, Kamis (6/2/2024), memberikan apresiasi terhadap kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.
Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran negara, dengan fokus pada belanja produktif dan pengurangan pemborosan anggaran yang sebelumnya menjadi masalah utama di pemerintahan sebelumnya.
Menurut Mukhtar, kebijakan yang diambil Presiden Prabowo adalah momentum yang sangat baik untuk konsolidasi fiskal di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah.
“Inpres ini adalah langkah yang sangat tepat untuk memastikan anggaran negara tidak terbuang sia-sia, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Mukhtar.
Dalam rilis persnya, Mukhtar juga menilai bahwa kebijakan fiskal pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir tidak cukup produktif.
Ia menyoroti pemborosan anggaran pada proyek infrastruktur yang tidak memberikan manfaat jangka panjang.
“Selama pemerintahan sebelumnya, banyak proyek infrastruktur yang terkesan dibangun hanya untuk pencitraan, namun tidak dimanfaatkan secara maksimal. Banyak yang terbengkalai atau tidak efektif,” ungkap Mukhtar.
Selain itu, ia juga menyoroti lemahnya perhatian terhadap masalah sosial-ekonomi seperti daya beli yang menurun dan terkikisnya kelas menengah.
“Pemerintah tidak cukup fokus pada pemulihan daya beli masyarakat, yang mengarah pada ketidakmerataan kesejahteraan,” tambahnya.
Mukhtar mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang lebih menekankan pada sektor pangan dan pengelolaan sumber daya alam.
“Ketahanan pangan adalah salah satu langkah strategis untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Dengan fokus pada pangan, Indonesia bisa lebih mandiri dan tidak tergantung pada impor,” ujarnya.
Ia juga menilai bahwa pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah harus dimanfaatkan dengan bijaksana.
“Indonesia memiliki potensi luar biasa dari sumber daya alam yang harus dikelola dengan efisien. Hal ini bisa mendorong Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi yang dihormati di kawasan Asia Pasifik,” ungkap Mukhtar.
Mukhtar juga memberikan perhatian pada kebijakan yang mengarahkan efisiensi belanja di daerah, dengan fokus pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia menyatakan bahwa kepala daerah harus memastikan bahwa anggaran daerah digunakan untuk tujuan yang jelas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
“APBD harus digunakan untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan politik atau memperkaya kelompok tertentu,” katanya.
Mukhtar mengakhiri siaran persnya dengan mengapresiasi langkah berani Presiden Prabowo untuk merombak kebijakan fiskal yang ada.
“Saya sangat mengapresiasi kebijakan ini karena membawa Indonesia ke arah yang lebih produktif, berkelanjutan, dan lebih merata dalam pembangunan ekonomi,” tutup Mukhtar. (red)
