WARTASOFIFI.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) telah melaksanakan Forum Konsultasi Publik ke-II beberapa waktu lalu dalam rangka penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Malut 2025-2045. Forum ini menghasilkan lima isu strategis utama serta 19 rekomendasi konkret yang menjadi dasar arah pembangunan daerah selama dua dekade ke depan.
Sekretaris Bappeda Malut, Herifal Naly Thomas, menyampaikan bahwa forum ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut, instansi vertikal, LSM, organisasi pers, dan elemen masyarakat lainnya. Kegiatan ini juga diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) untuk merumuskan kebijakan, rencana, dan program (KRP) dari analisis pemodelan KLHS.
Forum tersebut mengidentifikasi lima isu strategis yang harus diatasi dalam pembangunan Maluku Utara:
1.Terbatasnya akses sanitasi, air bersih, serta pemenuhan pangan dan gizi.
2.Pelayanan dasar kesehatan dan pendidikan yang belum optimal.
3.Pencemaran lingkungan, kerusakan alam, dan dampak perubahan iklim.
4.Pengembangan ekonomi dan pariwisata yang belum maksimal.
5.Tata kelola pemerintahan yang belum merata di seluruh wilayah.
19 Rekomendasi Pembangunan
Rekomendasi yang dihasilkan forum ini dibagi dalam empat tahapan:
•Tahap I: Penguatan (2025-2029) – Delapan rekomendasi fokus pada perbaikan infrastruktur dasar dan pelayanan publik.
•Tahap II: Akselerasi (2030-2034) – Empat rekomendasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi.
•Tahap III: Ekspansi Global (2035-2039) – Empat rekomendasi untuk membuka akses pasar internasional dan memaksimalkan potensi pariwisata.
•Tahap IV: Perwujudan (2040-2045) – Tiga rekomendasi yang bertujuan memastikan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.
“Setiap tahapan memiliki sasaran pokok dan arah kebijakan yang dirancang untuk mengatasi isu strategis secara bertahap dan terukur,” jelas Naly.
Menurut Naly, forum ini menjadi langkah akhir dalam penyusunan KLHS RPJPD Malut 2025-2045. “Konsultasi publik kedua ini merupakan kelanjutan dari konsultasi publik pertama, di mana kami telah menjaring isu strategis dan indikator capaian pembangunan berkelanjutan dari perangkat daerah dan instansi vertikal terkait,” ujarnya.
Bappeda Malut berharap hasil dari KLHS ini dapat menjadi landasan yang solid dalam mengarahkan pembangunan yang lebih inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan untuk masyarakat Maluku Utara. “Dengan pendekatan ini, pembangunan di Maluku Utara dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” tutup Naly. (red)
