
WARTASOFIFI.ID – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, mengungkapkan pentingnya strategi yang terintegrasi dalam pembangunan daerah. Dalam analisis yang disampaikan baru-baru ini, Bappeda fokus pada konektivitas wilayah, kebudayaan, serta kebijakan sosial ekonomi masyarakat untuk menjawab tantangan pembangunan di Maluku Utara.
Peningkatan konektivitas di wilayah kepulauan menjadi salah satu prioritas utama. Menurut Sarmin, penyusunan dokumen blueprint pengembangan Kota Sofifi akan menjadi panduan untuk memperkuat peran Sofifi sebagai ibu kota provinsi. Langkah ini bertujuan menciptakan konektivitas antarwilayah yang efisien dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata.
Bappeda Malut juga menggarisbawahi pentingnya peran kebudayaan sebagai elemen pembangunan. Maluku Utara, yang kaya dengan tradisi dari Kesultanan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan, menghadapi tantangan besar akibat perubahan sosial budaya dan globalisasi.
“Orientasi nilai budaya harus kembali dimanifestasikan dengan baik. Pemerintah perlu mendesain pembangunan kebudayaan yang menjawab tantangan zaman,” ujar Sarmin.
Ketimpangan sosial menjadi perhatian khusus dalam pembangunan di Maluku Utara. Ketimpangan terlihat pada penghasilan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah tertentu. Kota Ternate mencatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tertinggi sebesar 81,25, sedangkan kabupaten lain masih berada dalam kategori sedang.
Mayoritas penduduk miskin bekerja di sektor pertanian, dengan angka mencapai 25,13 persen pada tahun 2022. Ketergantungan pada sektor monokultur dan sifat musiman pekerjaan di sektor pertanian dan perikanan menjadi salah satu penyebab tingginya kemiskinan di perdesaan.
“Perlu langkah serius untuk diversifikasi pekerjaan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian,” tambah Sarmin.
Sebagai bekas pusat perdagangan rempah-rempah dunia, Maluku Utara memiliki warisan sejarah dan komoditas unggulan seperti pala dan cengkih. Namun, potensi ini belum sepenuhnya tergarap untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
Bappeda Malut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan masyarakat dalam mencapai pembangunan yang inklusif. Perbaikan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur menjadi fokus utama.
“Melalui perencanaan yang berbasis data dan kebijakan yang terukur, Maluku Utara bisa menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada,” tutup Sarmin. (red)




