TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Salah satunya melalui penguatan sinergi antarinstansi dalam layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).
Tahapan itu tercermin dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Samsat yang digelar di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Ternate, Kamis (22/5/2025).
Rapat bertema “Penguatan Sinergi Tim Pembina Samsat dalam Mengoptimalisasi Layanan Samsat Guna Meningkatkan Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, PNBP, dan SWDKLLJ” tersebut dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.
Dalam sambutannya, Sekda Samsuddin menggarisbawahi pentingnya forum tersebut sebagai momentum untuk mengevaluasi capaian kinerja triwulan I tahun 2025, sekaligus merumuskan strategi ke depan.
Ia menyebut berbagai upaya telah dilakukan, namun masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi secara kolektif.
“Keberhasilan Samsat tidak dapat dicapai hanya oleh Badan Pendapatan Daerah. Diperlukan sinergi yang kuat dengan Kepolisian Daerah dan PT Jasa Raharja sebagai pilar utama dalam mewujudkan pelayanan prima dan meningkatkan kepatuhan masyarakat,” ujarnya.
Sekda juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi Tim Pembina Samsat Malut, seraya mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri.
Menurutnya, dinamika ekonomi dan sosial di daerah akan menuntut solusi dan inovasi yang lebih adaptif.
Ia menekankan empat fokus utama yang perlu dibahas dalam rapat tersebut:
1. Evaluasi Kinerja Triwulan I: Menganalisis pencapaian penerimaan PKB dan BBNKB, serta merumuskan langkah perbaikan berdasarkan faktor penghambat.
2. Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak: Termasuk melalui sosialisasi, penegakan hukum, hingga pemberian insentif.
3. Optimalisasi Layanan Samsat: Mendorong pemanfaatan teknologi untuk menciptakan layanan yang cepat, mudah, dan nyaman.
4. Koordinasi Antarinstansi: Penguatan komunikasi antara Bapenda, Kepolisian, dan Jasa Raharja untuk kelancaran operasional Samsat.
“Forum ini kita harapkan melahirkan rumusan yang implementatif, demi kinerja Samsat yang makin baik dan berdampak positif terhadap pembangunan daerah,” kata Samsuddin.
Ia juga mengajak seluruh peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan gagasan, karena masukan dari lapangan dinilai sangat penting untuk menyusun kebijakan yang tepat sasaran.
Rapat ini dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Polda Malut, Pimpinan PT Jasa Raharja Cabang Malut, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Malut, Pimpinan Bank Maluku-Malut, serta seluruh Kepala UPTD Samsat se-Maluku Utara. (red)
