WartaSofifi.id – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, dalam keterangan resminya pada Jumat, 27 September 2024, mengungkapkan bahwa sebanyak 37 daerah di Indonesia akan mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024 dengan format calon tunggal melawan kotak kosong. Informasi ini kemudian dikutip pada Sabtu, 28 September 2024, dari saluran resmi WhatsApp Bawaslu RI.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah-daerah tersebut telah menetapkan hanya satu pasangan calon yang memenuhi syarat untuk maju, sementara tidak ada pasangan lain yang lolos verifikasi.
Oleh karena itu, calon tunggal akan bersaing melawan kotak kosong, memberikan pemilih pilihan untuk menyetujui atau menolak pasangan calon yang ada.
Dari total 37 daerah, terdiri dari satu provinsi, lima kota, dan 31 kabupaten.
Berikut adalah daftar lengkap daerah-daerah tersebut:
Pilkada Provinsi:
– Papua Barat – satu-satunya provinsi dengan calon tunggal.
Pilkada Kota (5 Kota):
1. Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung
2. Pasuruan, Jawa Timur
3. Surabaya, Jawa Timur
4. Samarinda, Kalimantan Timur
5. Tarakan, Kalimantan Utara
Pilkada Kabupaten (31 Kabupaten):
1. Aceh Utara, Aceh
2. Aceh Tamiang, Aceh
3. Asahan, Sumatera Utara
4. Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara
5. Pakpak Bharat, Sumatera Utara
6. Serdang Bedagai, Sumatera Utara
7. Nias Utara, Sumatera Utara
8. Dharmasraya, Sumatera Barat
9. Empat Lawang, Sumatera Selatan
10. Ogan Ilir, Sumatera Selatan
11. Batanghari, Jambi
12. Bengkulu Utara, Bengkulu
13. Lampung Barat, Lampung
14. Tulang Bawang Barat, Lampung
15. Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung
16. Bangka, Kepulauan Bangka Belitung
17. Bintan, Kepulauan Riau
18. Ciamis, Jawa Barat
19. Banyumas, Jawa Tengah
20. Sukoharjo, Jawa Tengah
21. Brebes, Jawa Tengah
22. Trenggalek, Jawa Timur
23. Ngawi, Jawa Timur
24. Gresik, Jawa Timur
25. Bengkayang, Kalimantan Barat
26. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan
27. Balangan, Kalimantan Selatan
28. Malinau, Kalimantan Utara
29. Maros, Sulawesi Selatan
30. Muna Barat, Sulawesi Tenggara
31. Pasangkayu, Sulawesi Barat
Calon tunggal dalam Pilkada menjadi fenomena tersendiri dalam dunia politik Indonesia, sering kali disebabkan oleh dominasi politik yang kuat di suatu daerah atau karena ketidakmampuan calon alternatif untuk memenuhi persyaratan pencalonan.
Dalam Pilkada dengan calon tunggal, pemilih dihadapkan pada dua pilihan, mendukung pasangan calon yang ada atau memilih kotak kosong sebagai bentuk penolakan.
Fenomena ini mencerminkan dinamika politik lokal yang kompleks dan sering menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas kompetisi demokratis.
Meskipun calon tunggal telah beberapa kali terjadi dalam Pilkada sebelumnya, keberadaannya selalu menimbulkan perhatian khusus dari Bawaslu dan KPU untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan tetap menjaga asas keadilan.
Dengan Pilkada serentak yang semakin dekat, Bawaslu bersama KPU berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat dalam setiap tahapan, termasuk memastikan bahwa proses pemungutan suara berjalan transparan dan akuntabel.
Sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan calon tunggal dan kotak kosong juga terus dilakukan, agar pemilih memahami implikasi dari setiap pilihan mereka.
Keberadaan calon tunggal sering kali menjadi cerminan kondisi politik di daerah yang bersangkutan, baik dalam hal dominasi partai maupun kurangnya kontestasi yang seimbang.
Dengan demikian, Bawaslu akan terus memantau jalannya proses Pilkada ini untuk memastikan demokrasi tetap berjalan dengan sehat, serta memberikan ruang bagi pemilih untuk menyuarakan pilihan mereka, baik melalui dukungan kepada calon tunggal maupun melalui pilihan kotak kosong.
Pilkada serentak 2024 menghadirkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, terutama dalam menjaga partisipasi masyarakat agar tetap tinggi meskipun dengan pilihan terbatas.
Dengan fenomena calon tunggal yang muncul di banyak daerah, penyelenggara pemilu perlu memastikan bahwa pemilih tetap berpartisipasi aktif dan proses pemilihan berjalan demokratis.
Di tengah fenomena ini, hasil Pilkada akan menjadi tolak ukur penting bagi perkembangan demokrasi lokal di Indonesia. (red)
