WARTASOFIFI.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus mengupayakan penguatan sektor-sektor strategis untuk mendukung diversifikasi ekonomi daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat perubahan distribusi dalam kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB).
Meskipun kontribusinya masih berada di bawah sektor pertambangan dan industri pengolahan, pemerintah memandang penting pengembangan sektor ini sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan.
Kepala Bappeda Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, menegaskan pentingnya peran sektor-sektor tersebut dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.
“Perlu upaya serius untuk mengoptimalkan pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan. Ini menjadi kunci memperkuat basis ekonomi lokal yang lebih stabil dan tidak bergantung pada sektor ekstraktif,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Bappeda Maluku Utara telah menginisiasi Rapat Penyelarasan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan pada 4 November 2024 lalu.
Rapat tersebut melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tingkat provinsi serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) di seluruh kabupaten/kota. Tujuannya adalah merumuskan langkah konkret untuk pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.
Rapat ini juga mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045, yang memuat 17 arah transformasi pembangunan. Salah satu inisiatif unggulan adalah “Maluku Utara Marimoi,” sebuah konsep yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.
Program ini bertumpu pada dua pilar utama, yakni pengembangan sentra industri berbasis komoditas unggulan dan peningkatan akses hunian layak bagi masyarakat.
“Dalam visi jangka panjang, kami ingin menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Dengan pendekatan ini, Maluku Utara diharapkan mampu menjadi provinsi yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan ramah lingkungan,” jelas Sarmin.
Sarmin menambahkan bahwa penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memerlukan sinergi lintas sektor dan dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. “Transformasi ini tidak hanya akan meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.”
Dengan langkah ini, Bappeda Maluku Utara menunjukkan komitmen untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya terbarukan. Ini menjadi wujud nyata pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan pro-rakyat. (red)
