WARTASOFIFI.ID – Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menegaskan pentingnya pengelolaan data terintegrasi dan diversifikasi sektor ekonomi untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini disampaikan dalam dua agenda utama, yaitu Forum Satu Data Provinsi Maluku Utara 2024 dan Rapat Penyelarasan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan.
Sekretaris Bappeda Malut, Herifal Naly Thomas, menekankan bahwa data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi merupakan fondasi dalam menyusun kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Keterpaduan dalam pengelolaan data sangat penting untuk mendukung pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Data yang berkualitas menjadi peta jalan bagi pengambilan keputusan strategis,” ujar Naly.
Dalam Forum Satu Data Provinsi Maluku Utara 2024, Bappeda menggalang koordinasi dengan berbagai instansi, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika serta Badan Pusat Statistik (BPS). Forum ini bertujuan menciptakan sistem data terpadu yang mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan.
Naly juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan data yang dihasilkan relevan dengan prioritas pembangunan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan program pemerintah.
Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, menjelaskan bahwa penguatan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi prioritas dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, meskipun kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) masih tertinggal dibandingkan sektor pertambangan dan industri pengolahan.
“Kami perlu mengoptimalkan pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan. Diversifikasi ekonomi ini penting untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan stabil,” ujar Sarmin.
Sebagai langkah konkret, Bappeda menggelar Rapat Penyelarasan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Berbasis Komoditas Unggulan pada 4 November 2024. Agenda ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi serta Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang) di seluruh kabupaten/kota.
Rapat tersebut mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045, yang mencakup 17 arah transformasi pembangunan. Salah satu inisiatif utama adalah program “Maluku Utara Marimoi,” yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya lokal.
Sarmin menambahkan, penguatan sektor strategis ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi ketimpangan wilayah.
“Transformasi ini tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah yang selama ini kurang terjangkau pembangunan,” tegasnya.
Bappeda juga mengapresiasi kolaborasi lintas sektor yang telah terjalin untuk mendukung inisiatif ini. Ke depan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat diharapkan dapat mempercepat tercapainya pembangunan inklusif yang berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah ini, Maluku Utara diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, mengoptimalkan potensi sumber daya terbarukan, dan menjadi provinsi yang kompetitif secara nasional maupun global. (red)
