WartaSofifi.id – Dalam upaya mengatasi permasalahan ketenagakerjaan dan meningkatkan kualitas tenaga kerja, Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menyelenggarakan Forum Komunikasi Penempatan Dalam Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Meeting Hotel Jati Ternate pada Selasa, 30 Juli 2024, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari sektor publik dan swasta.
Kepala Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, Marwan Polisiri, dalam sambutannya menegaskan bahwa forum ini merupakan langkah strategis untuk menyelaraskan pemahaman antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan terkait regulasi serta isu-isu terkini dalam penempatan tenaga kerja.
“Forum ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku serta mampu merespons isu-isu terkini dalam dunia ketenagakerjaan,” ungkap Marwan.
Marwan juga menyoroti peran penting pemerintah dalam menurunkan angka pengangguran dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal. “Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk tidak hanya mengurangi tingkat pengangguran, tetapi juga untuk memastikan bahwa tenaga kerja kita memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh industri,” tambahnya.
Dalam era Industrialisasi 4.0, Marwan menyampaikan tantangan yang dihadapi, yaitu kesenjangan antara kompetensi lulusan baru dengan kebutuhan dunia industri. “Salah satu tantangan terbesar yang kita hadapi adalah ketidakcocokan antara keterampilan lulusan baru dengan kebutuhan industri, yang terlihat dari tingginya tingkat pengangguran di kalangan pemuda terdidik. Hal ini memerlukan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, institusi pendidikan, dan industri untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas,” jelas Marwan.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara menunjukkan peningkatan jumlah penduduk usia kerja menjadi 669,9 ribu orang pada Februari 2024, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Marwan menekankan bahwa peningkatan ini, meskipun positif, tetap memerlukan perhatian khusus untuk mengatasi ketimpangan antara jumlah pencari kerja dan kesempatan kerja yang tersedia.
Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, Disnakertrans Provinsi Maluku Utara telah melaksanakan berbagai program pelatihan dan produktivitas yang telah menjangkau 2.275 orang.
Marwan berharap program-program ini dapat memberikan dampak positif yang nyata, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
“Kami berharap inisiatif ini tidak hanya mampu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan, tetapi juga menciptakan peluang kerja yang inklusif bagi seluruh masyarakat,” tambahnya.
Forum ini dihadiri oleh 75 peserta yang terdiri dari perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, lembaga pelatihan kerja, perusahaan BUMN dan BUMD, perusahaan swasta, lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS), bursa kerja khusus (BKK), perguruan tinggi, dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
Narasumber dari Disnakertrans Provinsi Maluku Utara, BPS Provinsi Maluku Utara, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, dan PT IWIP juga hadir untuk memberikan pandangan dan solusi terhadap tantangan ketenagakerjaan yang ada.
Kehadiran berbagai pihak di forum ini menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Maluku Utara. Marwan menyimpulkan dengan menekankan pentingnya kerjasama semua pihak dalam menghadapi tantangan di sektor ketenagakerjaan.
“Hanya dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, kita dapat menciptakan tenaga kerja yang tidak hanya siap bersaing di pasar kerja lokal, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional,” tutupnya. (Tim)
