Plt Kadis Pertanian Malut, Anwar M. Nur (tengah), berfoto bersama Gubernur Sherly Tjoanda, Wagub Sarbin Sehe, dan staf Dinas Pertanian Malut usai penyerahan penghargaan atas prestasi dalam Lomba Cerdas Cermat pada peringatan HUT ke-27 Malut di Sofifi, Senin, 12 Oktober 2026. (Foto: Dok, Distan Malut)
Wagub Malut Sarbin Sehe mengakui telah berkali-kali memberikan arahan kepada Dinas Pertanian Malut, yang saat ini dinakhodai Anwar M. Nur terkait pembangunan jalan tani. Persoalan yang disampaikan Sarbin tersebut berkaitan dengan kebutuhan petani yang turut menjadi perhatian Gubernur Malut Sherly Tjoanda dan kritik Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Malut, Pardin Isa, mengenai pelaksanaan serta pemerataan pembangunan infrastruktur pertanian.
“Kali ini kan jalan tani yang di Dinas Pertanian itu kan dialihkan ke Dinas PUPR, kalau arahan kan sudah berkali-kali,” kata Sarbin.
Sarbin Sehe juga menjelaskan kendala yang pernah dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani. Sementara itu, Pardin Isa menyoroti pentingnya pemerataan alokasi pembangunan, sedangkan Sherly Tjoanda telah menyampaikan kebutuhan jalan tani yang masih besar di Malut.
“Kalau Pak Kadis yang lama kemarin itu kendalanya perpindahan alat dari satu lokasi ke lokasi lainnya,” ungkap Sarbin.
Wakil Ketua Fraksi NasDem DPRD Malut, Pardin Isa, menyebut Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu tidak memperoleh alokasi pembangunan jalan tani pada 2026. Isu pemerataan yang disampaikan Pardin berkaitan dengan program pembangunan yang dijalankan Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda bersama Wagub Sarbin Sehe.
Dari total rencana pembangunan sepanjang 100 kilometer, alokasi yang disebutkan meliputi 30 kilometer untuk Haltim, 30 kilometer untuk Halbar, 20 kilometer untuk Halsel, serta 20 kilometer untuk Kota Tidore Kepulauan. Pembagian tersebut menjadi perhatian Pardin dalam pembahasan kebutuhan infrastruktur pertanian di kabupaten dan kota.
“Ini terlalu timpang dan jauh dari prinsip keadilan serta keberimbangan alokasi fiskal antarkabupaten/kota. Terlebih, Pulau Taliabu merupakan salah satu basis pengembangan cengkih terbesar di Indonesia dan menjadi wajah produksi cengkih Malut. Kinerja Dinas Pertanian patut mendapat evaluasi,” tandas Pardin.
Gubernur Malut Sherly Tjoanda sebelumnya menyampaikan bahwa kebutuhan jalan usaha tani di daerah ini diperkirakan mencapai kurang lebih 5.000 kilometer. Paparan Sherly tersebut menjadi salah satu rujukan dalam pembahasan infrastruktur pertanian yang juga disoroti Sarbin Sehe dan Pardin Isa.
“Setelah kami rekap, kebutuhan jalan tani di Maluku Utara mencapai kurang lebih 5.000 kilometer. Tanpa jalan tani, biaya logistik membengkak karena petani harus memikul hasil panen atau mengolahnya menjadi kopra di tengah kebun,” ungkap Sherly.
Dalam kegiatan pelantikan sebagai Ketua DPD HKTI Malut pada 21 September 2026, Sherly juga menyebut sekitar 60 persen penduduk Malut menggantungkan penghidupan pada sektor pertanian, termasuk komoditas kelapa, cengkih, dan pala.
Besarnya kebutuhan tersebut berkaitan dengan target pembangunan yang dijalankan Pemprov Malut serta kritik Pardin Isa mengenai alokasi jalan tani.
Pemprov Malut mengalokasikan pembangunan jalan tani sepanjang 100 kilometer pada 2026, dengan target 200 kilometer pada 2027. Dalam perayaan HUT ke-27 Malut pada Oktober 2026, Sherly menyampaikan capaian pembangunan jalan tani selama masa kepemimpinannya bersama Sarbin Sehe.
“Selama saya dan Pak Sarbin menjabat, kita sudah menyelesaikan kurang lebih 150 kilometer jalan tani. Masih banyak jalan tani, mungkin sekitar 5.000 kilometer,” kata Sherly.
Sarbin Sehe juga menyoroti persoalan distribusi pupuk bersubsidi dalam pembahasan bersama PT Pupuk Indonesia pada Agustus 2026. Persoalan distribusi tersebut melengkapi isu infrastruktur yang disampaikan Pardin Isa, sementara Sherly Tjoanda turut mendorong program pertanian yang mendukung kegiatan produksi masyarakat.
“Jangan sampai petani sudah mendapat subsidi, tetapi masih terbebani biaya transportasi karena kiosnya jauh. Ini harus kita carikan solusi. Kalau bisa sistemnya kita digitalisasi supaya lebih transparan dan tidak ada pungutan,” tegas Sarbin.
Pembahasan distribusi pupuk tersebut turut mencakup pembaruan data penerima, termasuk nama petani yang telah meninggal tetapi masih tercatat dalam daftar. Sarbin Sehe mendorong perbaikan distribusi, sedangkan Sherly Tjoanda dan Pardin Isa sama-sama menyoroti kebutuhan petani melalui isu pembangunan serta dukungan produksi pertanian.
Pardin Isa juga menyoroti kondisi petani di sejumlah wilayah Pulau Taliabu yang masih mengandalkan swadaya untuk membuka atau memperbaiki akses menuju kebun. Kondisi tersebut dilaporkan terjadi di kawasan perkebunan, termasuk Kecamatan Lede, Taliabu Utara, Taliabu Barat Laut, dan Taliabu Barat. Persoalan itu berkaitan dengan kebutuhan jalan tani yang disampaikan Sherly Tjoanda dan arahan pembangunan yang diakui telah berulang kali diberikan Sarbin Sehe.
Akses jalan produksi berkaitan dengan kelancaran pengangkutan hasil perkebunan. Jalan yang sulit dilalui dapat menambah biaya transportasi dan menyulitkan petani membawa hasil panen menuju tempat penjualan maupun pengolahan. Hal tersebut menjadi bagian dari persoalan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program pertanian Pemprov Malut.
Pardin Isa juga mengaitkan ketersediaan jalan produksi dengan penanganan kebakaran lahan. Data kerusakan yang dilaporkan hingga Jumat, 16 Oktober 2026, mencatat 43.147 pohon mati dengan luas lahan terdampak mencapai 136,87 hektare.
Sedikitnya 340 pemilik lahan dilaporkan terdampak di Desa Nggele, Onemay, dan Salati. Data tersebut menambah gambaran tantangan yang dihadapi sektor pertanian yang menjadi perhatian Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.
Kerusakan tersebut mencakup 28.913 pohon cengkih, 7.911 pohon kakao, 5.235 pohon pala, 1.046 pohon kelapa, 39 pohon jambu, dan tiga pohon durian. Desa Salati mencatat 21.477 pohon mati, disusul Onemay sebanyak 15.720 pohon dan Nggele sebanyak 5.950 pohon.
Pardin Isa menilai jalan produksi dapat membantu mempercepat mobilitas petugas dan pengangkutan peralatan untuk menangani kebakaran lahan. Kebutuhan tersebut berkaitan dengan pembangunan akses pertanian yang menjadi bagian dari program Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.
“Kalau jalan-jalan produksi tersedia, mobilitas kendaraan pengangkut orang, air, dan peralatan yang dibutuhkan untuk penanganan maupun pemadaman api bisa lebih cepat. Karena itu, pembangunan jalan tani harus menjadi perhatian serius pemerintah,” pungkas Pardin.
Sherly Tjoanda juga menerima keluhan petani Desa Maffa, Kecamatan Gane Timur, Halsel, dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah pada 6 Maret 2026.
Petani menyampaikan bahwa jalan tanah menjadi licin ketika hujan sehingga menyulitkan pengangkutan hasil kebun. Keluhan tersebut berkaitan dengan kebutuhan jalan tani yang turut dibahas oleh Pardin Isa dan menjadi bagian dari program pembangunan yang dikoordinasikan Pemprov Malut bersama Sarbin Sehe.
Sherly saat itu menyampaikan bahwa tim akan melakukan survei untuk meninjau kebutuhan pembangunan di lokasi tersebut. Respons tersebut menjadi bagian dari penanganan keluhan petani yang berkaitan dengan akses kebun, sementara Sarbin Sehe telah mengakui adanya arahan berulang mengenai jalan tani dan Pardin Isa mengangkat persoalan pemerataan alokasi pembangunan.
“Kita akan menurunkan tim untuk melakukan survei terlebih dahulu. Tahun ini kita upayakan agar jalan tani ini bisa segera dibangun,” kata Sherly.
Sarbin Sehe juga menyampaikan harapan agar hasil pertanian dari setiap kecamatan dapat diserap di daerah sendiri. Harapan tersebut berkaitan dengan penguatan produksi lokal yang menjadi bagian dari program pertanian Pemprov Malut di bawah kepemimpinan Sherly Tjoanda dan turut bersinggungan dengan kritik Pardin Isa mengenai kebutuhan infrastruktur di wilayah penghasil komoditas.
“Kita ingin setiap kecamatan di Maluku Utara bisa mandiri. Hasil pertaniannya harus bisa diserap di daerah sendiri. Ini kerja bersama kita dengan Pupuk Indonesia,” ungkap Sarbin.
Pardin Isa turut menyoroti pentingnya pengawasan terhadap proyek jalan usaha tani, termasuk kesesuaian antara perencanaan dan pekerjaan fisik. Salah satu proyek di Galala, Oba Utara, dilaporkan mendapat perhatian aparat kepolisian.
Perkembangan penanganan proyek tersebut menjadi informasi yang relevan dalam evaluasi program pertanian yang dijalankan pada masa kepemimpinan Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe.
Status penanganan dan hasil pemeriksaan resmi diperlukan untuk menjelaskan perkembangan persoalan tersebut.
Dugaan yang diberitakan perlu dibedakan dari temuan yang telah dikonfirmasi pihak berwenang, sehingga penilaian terhadap proyek tetap mengacu pada informasi yang dapat diverifikasi.
Sherly Tjoanda dan Sarbin Sehe sebelumnya menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani serta mengikuti panen perdana cabai di Halut pada 9 Juni 2026.
Program bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan pertanian yang dapat ditinjau melalui data penerima, penggunaan alat, luas lahan yang dikelola, dan hasil produksi kelompok tani.
Pardin Isa juga menyoroti perlunya melihat kebutuhan petani berdasarkan kondisi wilayah dan hasil pelaksanaan program.
Pengawasan pembangunan turut mencakup pendampingan penentuan titik awal atau MC-0 oleh BPKP. Tahapan tersebut berkaitan dengan pencocokan kondisi lapangan dan dokumen perencanaan sebelum pekerjaan dilaksanakan.
Dalam konteks program yang dibahas Sherly Tjoanda, Sarbin Sehe, dan Pardin Isa, pemeriksaan pelaksanaan serta hasil pekerjaan menjadi bagian dari informasi yang diperlukan untuk menilai capaian pembangunan jalan tani.
Sarbin Sehe telah menyampaikan arahan terkait pembangunan jalan tani, Pardin Isa mengemukakan kritik terhadap pemerataan alokasi, dan Sherly Tjoanda memaparkan kebutuhan serta target pembangunan.
Ketiga hal tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai pelaksanaan program pertanian dan tanggung jawab perangkat daerah.
Data kebutuhan jalan tani yang dipaparkan Sherly Tjoanda dapat dibandingkan dengan realisasi pekerjaan di setiap kabupaten dan kota.
Arahan Sarbin Sehe serta kritik Pardin Isa juga dapat menjadi bagian dari bahan evaluasi yang mencakup panjang jalan yang selesai, kualitas pembangunan, kendala teknis, penggunaan anggaran, dan jumlah petani penerima manfaat.
Perdebatan mengenai kelayakan pergantian kepala Dinas Pertanian Malut berkaitan dengan tanggung jawab pimpinan perangkat daerah dan pencapaian target pembangunan.
Informasi mengenai realisasi pekerjaan, hasil pengawasan, serta tindak lanjut atas persoalan yang disampaikan masyarakat dan DPRD menjadi bagian dari bahan penilaian terhadap kinerja tersebut.
Kebutuhan jalan tani yang diperkirakan mencapai 5.000 kilometer, target pembangunan tahunan, alokasi untuk kabupaten dan kota, serta keluhan petani menjadi bagian dari isu pembangunan pertanian Malut yang dibahas Sherly Tjoanda, Sarbin Sehe, dan Pardin Isa.
Perkembangan program dan hasil evaluasi resmi dapat memberikan gambaran mengenai capaian serta kendala yang dihadapi. (red)
WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
