WARTASOFIFI.ID, Ternate — Pemerintah Provinsi Maluku Utara melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Rabu (16/4/2025), bertempat di Gamalama Ballroom, Bela Hotel, Kota Ternate.
Forum ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan menjaring masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, hingga instansi vertikal.
Rancangan awal RKPD ini menjadi dokumen transisi dari visi-misi kepala daerah terpilih ke dalam kerangka kebijakan pembangunan tahunan yang operasional dan terukur.
Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, yang membuka secara resmi kegiatan tersebut, menyampaikan sejumlah poin kritis yang menekankan pentingnya transformasi perencanaan dari sekadar dokumen administratif menjadi alat perubahan nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
“Saya berharap apa yang kita rancang dan letakkan pada hari ini, itu yang mampu kita buat, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat,” tegas Sarbin dalam sambutannya.
Menurutnya, terlalu banyak rencana pembangunan yang hanya berhenti pada tahap konsep, tetapi gagal diterjemahkan menjadi aksi nyata.
Ia menekankan bahwa perencanaan harus berbasis pada kebutuhan aktual dan menyentuh langsung dimensi kehidupan masyarakat, bukan sekadar menggugurkan kewajiban prosedural.
“Hari ini kita hadir adalah bagian dari sistem informasi yang harus kita peroleh dengan baik, sehingga pelayanan yang kita berikan kepada masyarakat benar-benar menyentuh kepada aspek kehidupannya,” lanjutnya.
Sarbin juga menyoroti persoalan mendasar yang masih membayangi sistem pemerintahan di daerah, yakni ketidaksinambungan program lintas periode.
Menurutnya, kerap terjadi pergantian kepemimpinan yang mengabaikan kesinambungan kebijakan, sehingga masyarakat tidak dapat merasakan manfaat dari program-program yang sudah dirancang sebelumnya.
“Kadang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan aspek hidup masyarakat. Apalagi era baru dan pemerintahan baru kadang kala tidak berkesenambungan dan tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Sarbin.
Ia juga menegaskan bahwa isu konektivitas antarwilayah di Maluku Utara masih menjadi tantangan besar yang belum tertangani secara sistematis.
Pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, pelabuhan, dan sarana transportasi antar pulau, perlu mendapat perhatian serius agar terjadi pemerataan pembangunan dan akses layanan publik yang memadai.
Karena itu, Sarbin meminta secara khusus kepada Bappeda Provinsi Maluku Utara untuk memastikan bahwa arah kebijakan dalam RKPD 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi dan janji politik yang pernah disampaikan kepada rakyat saat Pemilihan Gubernur.
“Saya berharap kepada Bappeda Malut agar benar-benar mengawal program strategis yang sudah disampaikan melalui visi misi pada saat perhelatan politik Pilgub kemarin, sehingga harapan dan janji tersebut bisa terwujud dan masyarakat bisa merasakan apa yang dilakukan oleh pemerintah,” pungkasnya.
Forum konsultasi publik ini turut dihadiri oleh para Asisten Sekda, Staf Ahli Gubernur, Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemprov Malut, Kepala Balai kementerian/lembaga vertikal, kalangan akademisi, mitra pembangunan, organisasi masyarakat, dan unsur Forum Konsultasi Publik lainnya.
Secara substantif, forum ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga ruang kontrol publik yang mampu memengaruhi arah kebijakan pembangunan secara lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi di Maluku Utara. (red)
