WARTASOFIFI.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku Utara (Malut) menegaskan pentingnya peran strategis daerah dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).
Dalam kegiatan penyusunan laporan, monitoring, dan evaluasi Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs di Ternate pada Jumat (27/12/2024), Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, menyerukan perlunya kolaborasi lintas sektor yang lebih intensif dan terukur.
“RAD TPB/SDGs 2020-2024 menjadi pijakan awal, tetapi perjalanan kita masih panjang. Diperlukan strategi yang tidak hanya komprehensif, tetapi juga adaptif, mengingat tantangan pembangunan di Malut yang kompleks dan dinamis,” ujar Sarmin.
Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mengevaluasi capaian RAD TPB/SDGs, tetapi juga menjadi ajang otokritik terhadap pendekatan dan pelaksanaan selama ini.
Sarmin mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, seperti kesenjangan infrastruktur, ketimpangan ekonomi, dan penanganan dampak perubahan iklim.
Dalam rencana ke depan, penggunaan Metadata Indikator SDGs edisi 2024 akan menjadi dasar evaluasi capaian dan panduan untuk penyusunan strategi periode 2025-2030.
“Kita tidak hanya bicara target, tetapi juga bagaimana mengoptimalkan sumber daya dan menjawab tantangan secara inovatif,” tambahnya.
Sarmin menegaskan bahwa keberhasilan SDGs tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah sebagai motor penggerak.
“Pandangan ini harus diubah. Dunia usaha, akademisi, filantropi, media, hingga masyarakat umum harus turun tangan. Inilah cara kita menjawab tantangan pembangunan secara bersama-sama,” katanya.
Prinsip kemitraan multipihak juga menjadi salah satu fokus diskusi. Pelibatan sektor non-pemerintah diharapkan dapat memperkuat pembiayaan inovatif, khususnya di daerah.
“Kemitraan adalah kekuatan baru. Dengan sinergi ini, Malut dapat menjadi contoh bagaimana SDGs diwujudkan di tingkat lokal,” imbuhnya.
Maluku Utara menghadapi tantangan berat dalam mencapai 17 tujuan SDGs yang mencakup pengentasan kemiskinan, peningkatan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, pengelolaan lingkungan berkelanjutan, dan inovasi ekonomi hijau.
Namun, Sarmin optimistis bahwa dengan pendekatan yang kreatif dan berbasis data, Malut mampu menciptakan lompatan besar menuju pembangunan berkelanjutan.
“Kita harus lebih progresif, kreatif, dan kolaboratif. SDGs bukan hanya soal target global, tapi juga tanggung jawab moral untuk menciptakan masa depan lebih baik bagi generasi mendatang,” tegasnya.
Acara ini juga dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, BPS Malut, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Malut. Mereka menyoroti pentingnya konsistensi kebijakan daerah dalam mendukung pencapaian SDGs nasional.
SDGs, dengan 17 tujuan yang dirancang untuk dicapai hingga 2030, bertujuan menghapus kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, melindungi lingkungan, serta menciptakan perdamaian dan keadilan.
Komitmen Malut terhadap SDGs diharapkan tidak hanya mendukung agenda nasional tetapi juga memperkuat peran Indonesia dalam pembangunan global.
“Kita tidak hanya membangun Maluku Utara, tetapi juga berkontribusi pada wajah pembangunan Indonesia di panggung dunia,” pungkas Sarmin. (red)
