Wakil Bupati Halteng Sebut Ekonomi Maluku Utara Paling Tinggi di Dunia dan Akhirat

Wakil Bupati Halteng, Ahlan Djumadil, meminta pemerintah pusat melalui BPH Migas menambah kuota BBM subsidi jenis solar untuk Malut, khususnya Halteng. Menurutnya, tingginya pertumbuhan ekonomi dan aktivitas transportasi di Malut harus diimbangi dengan penambahan kuota BBM subsidi.

“Karena Maluku Utara ini angka pertumbuhan ekonominya paling tertinggi di dunia dan akhirat. Iya, paling tinggi di dunia dan akhirat. Artinya apa? Perputaran uang dan teman-teman yang di bawah ini identik cukup tinggi,” tegas Ahlan saat rapat pembahasan kelangkaan BBM di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, Senin, 18 Mei 2026.

Di hadapan Wagub Malut Sarbin Sehe, Direktur BBM BPH Migas Chrisnawan Anditya, serta para sopir angkutan, Ahlan membeberkan data kuota solar subsidi untuk Malut berdasarkan penetapan pemerintah pusat tahun 2026. Ia menyebut kuota solar subsidi untuk Malut hanya sebesar 30 ribu 530 kiloliter per tahun yang dibagi ke seluruh kabupaten/kota. Menurutnya, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan masyarakat dan tingginya aktivitas transportasi di daerah, terutama di wilayah industri seperti Halteng.

“Berdasarkan penetapan kuota untuk tahun 2026 yang tertanggal 21 Februari 2026, untuk kuota khusus solar Maluku Utara itu 30 ribu 530 KL per tahun yang terbagi di seluruh kabupaten/kota,” ujarnya.

Ahlan juga menilai kuota solar subsidi yang diterima Halteng dalam setahun masih terlalu kecil dibanding tingginya aktivitas kendaraan dan distribusi barang menuju kawasan industri di Weda. Ia menyebut kuota yang diterima Halteng hanya sekitar 214 kiloliter per tahun. Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab sulitnya masyarakat dan sopir angkutan mendapatkan solar subsidi di lapangan.

“Kami di Halmahera Tengah itu hanya dapat 214 KL dalam tahun, berarti 214 KL itu ada dan kemungkinan ada di ruang-ruang angkasa, kami juga kurang tahu,” katanya.

Persoalan keterbatasan solar subsidi di Malut dinilai semakin berdampak terhadap aktivitas transportasi dan distribusi barang di sejumlah daerah. Kondisi tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga terus dikeluhkan para sopir dan asosiasi angkutan yang harus menghadapi antrean panjang di SPBU hampir setiap hari. Karena itu, pemerintah pusat diminta segera mengevaluasi dan menambah kuota BBM subsidi untuk Malut agar sejalan dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan aktivitas ekonomi daerah.

“Karena itu, selain pertimbangan dan pendapat teman-teman, apa namanya, Pak Supir, asosiasi, menuntut satu saja, yaitu kuota untuk Maluku Utara harus bertambah dan harus banyak. Kenapa harus banyak?” lanjutnya.

Ahlan bahkan menilai penetapan kuota BBM subsidi untuk Malut hingga kini masih menggunakan pola perhitungan lama yang tidak lagi relevan dengan perkembangan daerah. Ia mengaku sudah mengikuti persoalan distribusi solar sejak masih duduk di Komisi II DPRD Kabupaten dan melihat belum ada perubahan signifikan dalam penambahan kuota.

“Ini jatah dari tahun kuno mungkin yang di Maluku Utara ini. Saya mulai dari Komisi II DPRD Kabupaten sampai saat ini saya ikuti betul solar yang didapatkan oleh Maluku Utara ini jatah dari tahun kuno,” ujarnya lagi.

Atas nama Pemkab Halteng dan masyarakat setempat, Ahlan meminta pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan BBM subsidi di wilayah industri yang terus berkembang, terutama di Weda. Ia menilai penyesuaian kuota solar subsidi perlu dilakukan agar lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan tingginya aktivitas transportasi di daerah tersebut.

“Maka itu dipertimbangkan sekali lagi, atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dan rakyat Halmahera Tengah, kami minta jatah Halmahera Tengah itu bertambah banyak,” katanya.

Tingginya arus kendaraan lintas daerah menuju kawasan industri di Weda disebut menjadi salah satu faktor utama meningkatnya kebutuhan solar subsidi di Halteng. Aktivitas distribusi barang dan mobilitas angkutan yang terus meningkat membuat konsumsi BBM di wilayah tersebut ikut melonjak dalam beberapa tahun terakhir.

Bahkan, banyak kendaraan angkutan dan truk logistik disebut harus mengisi BBM dari luar daerah seperti Sofifi, Ternate, Tidore, hingga Manado dan Makassar sebelum masuk ke kawasan industri di Weda. Kondisi itu dinilai menunjukkan bahwa kuota solar subsidi untuk Halteng saat ini belum mampu mengakomodasi tingginya kebutuhan transportasi di lapangan.

“Teman-teman ini kalau tambah BBM di Sofifi, di Ternate atau di Tidore, bahkan di Manado dan di Makassar, setelah di Weda kena ini pajak. Banyak mobil lintas atau truk tujuannya paling banyak ke Weda untuk saat ini. Karena itu, saya minta jatah 3000 KL per tahun,” ungkap Ahlan.

Meski meminta penambahan kuota solar subsidi, Ahlan menegaskan distribusi BBM tetap harus diawasi secara ketat dan dijalankan sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, tata kelola distribusi yang baik dan transparan menjadi langkah penting agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran serta tidak kembali menimbulkan persoalan maupun potensi penyalahgunaan di lapangan.

“Ini bukan mau meninakbobokan. Kalau kita konsisten menjaga kemudian mengikuti aturan secara baik, sebetulnya tidak masalah,” tandasnya. (red)

__________________________________________ Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah zaman, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan keberimbangan kepada masyarakat.