Peta politik nasional kembali bergeser. Di tengah dominasi tokoh-tokoh elite nasional, nama Gubernur Malut Sherly Tjoanda mulai menembus ruang kompetisi elektoral tingkat nasional setelah memperoleh 1,1 persen dukungan publik pada Simulasi Semi Terbuka 25 Nama Calon Presiden versi Indikator Politik Indonesia. Meski angkanya belum tinggi, capaian tersebut dinilai signifikan karena menempatkan Sherly sebagai salah satu figur daerah dari kawasan timur Indonesia yang masuk dalam radar elektabilitas nasional.
Simulasi elektoral itu termuat dalam Rilis Survei Nasional Evaluasi Publik atas Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diumumkan pada 8 November 2025. Survei dilakukan lewat tatap muka pada 20-27 Oktober 2025.
Dalam simulasi 25 nama calon presiden itu, Presiden Prabowo Subianto berada jauh di puncak dengan elektabilitas 46,7 persen. Dominasi ini menegaskan bahwa satu tahun setelah menjabat, kepercayaan publik terhadap Prabowo masih sangat solid.
Hasil survei terbaru memunculkan kejutan besar di posisi kedua dan memperlihatkan perubahan arah kecenderungan publik yang tak terduga. Dedi Mulyadi, Gubernur Jabar, meraih dukungan 18,4 persen, sebuah lonjakan tajam yang menempatkannya sebagai figur daerah dengan elektabilitas tertinggi setelah Presiden Prabowo. Kenaikan ini menegaskan bahwa Dedi berhasil menembus persaingan nasional yang selama ini didominasi tokoh-tokoh arus utama.
Pada lapisan berikutnya, pilihan pemilih tampak terdistribusi kepada sejumlah tokoh nasional dengan margin yang relatif merata. Anies Baswedan memimpin kelompok ini dengan 9,0 persen, diikuti Gibran Rakabuming Raka (4,8 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (3,9 persen), Ganjar Pranowo (3,7 persen), serta ekonom Purbaya Yudhi Sadewa yang meraih 1,5 persen. Peta dukungan tersebut menunjukkan bahwa publik masih menimbang berbagai alternatif selain dua figur teratas dalam survei.
Dalam kategori selanjutnya, Gubernur Malut Sherly Tjoanda mencatat elektabilitas 1,1 persen, berada di antara nama-nama lain dari kalangan kepala daerah, menteri, tokoh militer, dan pimpinan partai politik. Munculnya Sherly dalam radar elektabilitas nasional menandakan peningkatan pengenalan publik terhadap kiprahnya, dan turut menunjukkan bahwa ruang dukungan bagi figur dari luar Pulau Jawa kini semakin terbuka lebar dalam peta persaingan nasional.
Munculnya nama Gubernur Malut Sherly Tjoanda dalam survei nasional sebagai satu-satunya kepala daerah dari kawasan timur Indonesia yang menembus elektabilitas di atas 1 persen menjadi catatan politik penting. Kehadirannya di daftar tersebut menunjukkan bahwa figur dari provinsi dengan jumlah pemilih relatif kecil kini mulai mendapat ruang dalam percakapan politik nasional, sesuatu yang sebelumnya jarang terjadi dalam survei elektoral tingkat nasional.
Elektabilitas 1,1 persen yang diperoleh Sherly menandai bahwa kiprahnya sebagai kepala daerah mulai dikenal publik lebih luas, meski ia tidak berasal dari provinsi pemilik suara terbesar seperti Jawa Barat, Jawa Timur, atau DKI Jakarta. Dalam beberapa bulan terakhir, langkah politiknya, konsolidasi pemerintahan, serta capaian pembangunan di Malut mendapat sorotan media nasional maupun media lokal, sehingga memperluas jangkauan perhatian publik serta meningkatkan pengenalan masyarakat terhadap kepemimpinannya.
Dalam konteks peta elektoral nasional, dukungan di atas 1 persen bagi tokoh yang berasal dari provinsi berpenduduk kecil merupakan dinamika penting yang jarang terjadi. Biasanya, hanya tokoh dari pusat populasi besar yang mampu menembus angka tersebut. Karena itu, capaian Sherly bukan hanya mencerminkan peningkatan elektabilitas personal, tetapi juga menunjukkan adanya pergeseran perhatian publik terhadap figur-figur daerah di luar Pulau Jawa. Fenomena ini sekaligus membuka peluang lebih besar bagi tokoh-tokoh regional untuk memasuki gelanggang politik nasional dalam beberapa tahun mendatang.
Selain itu, survei Indikator Politik Indonesia kembali memotret dinamika pilihan politik publik terhadap partai-partai nasional. Hasil terbaru menunjukkan dominasi kuat Partai Gerindra yang meraih dukungan 29,4 persen, jauh meninggalkan para pesaingnya. Angka tersebut menegaskan posisi Gerindra sebagai kekuatan politik utama pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran. Sementara itu, peta pertarungan di bawahnya tampak lebih kompetitif dengan selisih elektoral yang relatif tipis antar partai besar.
Di posisi berikutnya, PDIP memperoleh 9,4 persen, disusul Partai Golkar dengan 8,9 persen, dan Partai Demokrat yang mengunci 7,7 persen dukungan publik. PKB berada di angka 6,8 persen, kemudian Partai NasDem 5,4 persen, PKS 3,9 persen, PAN 3,5 persen, dan PSI 2,1 persen. Adapun PPP serta sejumlah partai menengah lain hanya mengumpulkan suara di bawah 3 persen, menunjukkan masih terbatasnya daya tarik politik mereka di tingkat pemilih nasional.
Yang tidak kalah penting, survei ini mengungkap bahwa 19,7 persen responden belum menentukan pilihan partai. Besarnya kelompok pemilih mengambang ini menunjukkan bahwa ruang persuasi politik masih terbuka lebar. Partai-partai memiliki peluang besar untuk meningkatkan dukungan, terutama melalui kinerja legislasi, kedekatan dengan akar rumput, dan strategi komunikasi yang lebih efektif.
Selain memotret elektabilitas partai politik, survei Indikator juga memberikan gambaran mengenai evaluasi publik terhadap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Masa awal kepemimpinan keduanya berlangsung dalam konteks global yang penuh tekanan, mulai dari perang Rusia-Ukraina, intensitas konflik dagang Amerika Serikat-China, hingga kontraksi ekonomi dunia. Kondisi internasional tersebut turut memengaruhi stabilitas harga pangan, inflasi, serta iklim investasi di Indonesia.
Untuk merespons berbagai tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan sejumlah program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, serta berbagai program percepatan ekonomi di sektor riil. Survei Indikator kemudian menilai sejauh mana publik mengetahui program-program tersebut dan bagaimana mereka menilai efektivitas pelaksanaannya di lapangan.
Dari sisi metodologi, survei ini melibatkan 1.220 responden yang dipilih menggunakan teknik multistage random sampling. Dengan margin of error sekitar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen serta wawancara tatap muka yang disertai quality control sebesar 20 persen, survei ini dianggap cukup representatif untuk menggambarkan opini publik nasional. Tidak adanya temuan penyimpangan dalam proses quality control semakin menguatkan akurasi data yang dihasilkan.
Salah satu temuan paling menarik dari survei ini adalah munculnya nama Sherly Tjoanda, Gubernur Malut, sebagai figur dari kawasan timur Indonesia yang memiliki elektabilitas nasional. Dengan angka 1,1 persen, Sherly bukan hanya menandai menguatnya representasi politik dari luar Pulau Jawa, tetapi juga menjadi bukti bahwa kinerjanya mulai diperhatikan publik secara lebih luas. Bersanding dengan fenomena melonjaknya elektabilitas Dedi Mulyadi, survei ini menunjukkan bahwa kesempatan bagi tokoh daerah untuk naik ke panggung politik nasional kini semakin terbuka, dengan peta persepsi publik yang kian terbuka dan berubah cepat. (red)
