Gubernur Malut, Sherly Tjoanda, membawa kabar alokasi anggaran sebesar Rp 160 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2026 untuk mendukung program bedah rumah di 10 kabupaten dan kota di Malut. Program yang bersumber dari Kementerian Perumahan ini merupakan bagian dari program Presiden Prabowo Subianto untuk membantu masyarakat mendapatkan hunian layak.
“Nilainya Rp 160 miliar, yang diperuntukkan bagi 10 kabupaten dan kota di Maluku Utara. Sumber pendanaannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2026,” ungkapnya baru-baru ini di Ternate.
Alokasi anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap rumah layak huni. Di wilayah kepulauan seperti Malut, kebutuhan hunian yang memadai berkaitan erat dengan kondisi sosial dan kemampuan ekonomi masyarakat. Program bedah rumah diharapkan menjangkau keluarga yang membutuhkan perbaikan tempat tinggal. Sherly menjelaskan, program bedah rumah yang didanai APBN tersebut memiliki cakupan tersendiri dan tidak digabungkan dengan program RTLH yang dibiayai Pemprov Malut.
“Program tersebut berada di luar program RTLH milik Pemprov Malut,” jelas Sherly.
Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pemerintah pusat menyalurkan dukungan untuk membantu masyarakat memperbaiki kondisi rumah. Pelaksanaannya mencakup proses verifikasi calon penerima hingga realisasi bantuan di daerah.
“Dengan Perkim dan Satker PKP, kami membahas realisasi BSPS yang ada di Maluku Utara. Totalnya, sudah ada 4.500 unit yang selesai diverifikasi,” kata Sherly.
Angka tersebut menunjukkan cakupan calon penerima yang telah melalui proses verifikasi. Tahapan berikutnya ialah memastikan realisasi bantuan berjalan sesuai jadwal sehingga masyarakat yang telah memenuhi persyaratan dapat memperoleh manfaat program.
“Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.800 unit sudah terealisasi. Sisanya akan direalisasikan, dengan target penyelesaian pada 30 Oktober,” lanjut Sherly.
Target tersebut menjadi perhatian dalam pelaksanaan program perumahan di Malut. Ketepatan waktu realisasi diperlukan agar bantuan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan, terutama keluarga yang tinggal di rumah dengan kondisi kurang layak.
“Namanya bedah rumah sekarang. Program bedah rumah di Maluku Utara ditargetkan selesai pada 2026,” tutur Sherly.
Program tersebut merupakan bagian dari agenda bantuan perumahan yang didukung anggaran negara. Dengan alokasi yang mencapai ratusan miliar rupiah, pelaksanaan di lapangan perlu berjalan sejalan dengan tujuan program, yakni membantu masyarakat memperoleh hunian yang lebih layak.
“Total 4.500 unit yang sudah selesai diverifikasi itu berasal dari APBN Kementerian Perumahan, melalui program Presiden Prabowo,” jelas Sherly.
Di luar program yang bersumber dari APBN, Pemprov Malut juga menjalankan program RTLH dengan sasaran masyarakat yang qqqmembutuhkan perbaikan tempat tinggal. Kedua program tersebut memiliki sumber pembiayaan berbeda, sehingga pencatatan penerima dan progres pelaksanaan perlu dilakukan secara jelas.
“Untuk RTLH Provinsi, sebanyak 1.200 unit sudah tersalurkan. Progres pengerjaannya sudah di atas 60 persen. Ada rumah yang sudah mencapai 100 persen, tetapi rata-rata progresnya masih di atas 60 persen,” tandasnya. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
