Kadikbud Malut Abubakar Abdullah melalui Ketua Panitia Rakor Pendidikan 2026 Hasanudin Ali menegaskan bahwa Rakor Pendidikan 2026 tidak berhenti pada agenda pertemuan dan evaluasi rutin. Forum yang dibuka Gubernur Malut Sherly Tjianda dan ditutup Wagub Malut Sarbin Sehe tersebut diarahkan untuk membaca berbagai persoalan pendidikan secara menyeluruh, mulai dari kinerja dinas, cabang dinas, satuan pendidikan, mutu pendidikan, sarana prasarana, hingga kebutuhan pengembangan SDM.
Penegasan tersebut disampaikan Hasanudin kepada wartawan usai penutupan Rakor Pendidikan 2026 di Bela Hotel Ternate, Kamis 24 September 2026 malam. Menurut Hasanudin, rakor menjadi momentum untuk melihat kembali berbagai kegiatan yang telah berjalan sekaligus memetakan persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
“Inti daripada rakor ini, kita mengevaluasi semua kegiatan di dinas, cabang dinas, dan sekolah. Kita juga mengevaluasi terkait mutu pendidikan, sarana prasarana, beasiswa, dan hal-hal lain yang ada di sekolah,” katanya.
Evaluasi tersebut kemudian diarahkan pada pemetaan persoalan. Bagi jajaran pendidikan Malut, masalah yang muncul di sekolah tidak dapat dipisahkan dari persoalan yang terdapat pada cabang dinas maupun dinas pendidikan. Karena itu, pemetaan dilakukan dari berbagai tingkatan agar solusi yang disiapkan tidak berhenti pada satu titik.
“Kita juga melakukan pemetaan terhadap masalah yang ada di satuan pendidikan, cabang dinas, maupun di dinas sendiri. Kita petakan dan cari solusinya untuk meningkatkan mutu pendidikan, literasi numerasi, sampai dengan peningkatan SDM,” jelasnya.
Salah satu pekerjaan yang menjadi perhatian adalah mengejar ketertinggalan Standar Pelayanan Minimal atau SPM. Target tersebut ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan di Malut, sekaligus menjalankan arah kebijakan yang telah disampaikan kepala daerah.
“Saat ini kita juga mengejar ketertinggalan SPM. Kita ingin meningkatkan SPM sesuai dengan arahan gubernur,” tegas Hasanudin.
Arahan tersebut kemudian diterjemahkan melalui konsolidasi jajaran pendidikan. Kepala sekolah dikumpulkan dalam satu forum untuk menyatukan langkah, mengevaluasi kinerja, dan melihat kembali apa saja yang perlu diperbaiki pada masing-masing satuan pendidikan. Konsolidasi ini menjadi bagian penting karena peningkatan mutu pendidikan membutuhkan kesamaan arah dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di sekolah.
“Arahan gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan, kemudian Pak Kadis mengumpulkan semua kepala sekolah untuk kita rapatkan barisan dan mengevaluasi kinerja dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan,” ungkapnya.
Besarnya cakupan rakor terlihat dari keterlibatan satuan pendidikan yang berada di bawah Dinas Pendidikan Malut. SMA, SMK, dan SLB menjadi bagian dari forum tersebut dengan keterlibatan ratusan sekolah serta kepala cabang dinas. Jumlah peserta itu menggambarkan luasnya persoalan pendidikan yang harus dikelola secara terintegrasi di wilayah Malut.
“Kegiatan hari ini diikuti oleh SMA, SMK, dan SLB. Kurang lebih ada 400 lebih sekolah di Maluku Utara dan 10 kepala cabang dinas,” terangnya.
Rakor juga tidak hanya melibatkan unsur internal Dinas Pendidikan Malut. Para pengawas turut dihadirkan bersama sejumlah unsur dari pemerintah pusat yang memiliki keterkaitan dengan pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan khusus. Keterlibatan berbagai pihak tersebut diarahkan untuk membuka ruang sinkronisasi antara kebijakan pusat dengan kebutuhan pendidikan di daerah.
“Yang kita undang juga adalah para pengawas. Kita menghadirkan Pak Dirjen Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Khusus, kemudian Direktur SMA, perwakilan dari Direktorat SMK, serta perwakilan dari Direktorat PKLK,” kata Hasanudin.
Konsolidasi juga diperluas dengan melibatkan KGTK, Balai Bahasa, serta BPMP Provinsi Malut. Kehadiran berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkuat harmonisasi program, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan, pengembangan SDM, pembenahan sarana prasarana, serta peningkatan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik.
“Kita juga mengundang KGTK, Balai Bahasa, dan BPMP Provinsi Maluku Utara untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi menuju peningkatan mutu pendidikan, SDM, sarana prasarana, serta literasi numerasi,” paparnya.
Di luar evaluasi dan konsolidasi, Rakor Pendidikan 2026 juga membawa satu agenda yang berkaitan dengan perubahan cara pemerintah membaca kondisi sekolah. Penataan sarana dan prasarana mulai diarahkan menggunakan sistem berbasis data agar kebutuhan sekolah dapat dipetakan secara lebih terukur.
“Itu yang kita bahas dalam rakor kali ini. Kita juga meluncurkan satu aplikasi penataan sarana dan prasarana,” bebernya.
Untuk tahap awal, aplikasi tersebut belum langsung mencakup seluruh jenjang pendidikan. Pengembangan difokuskan terlebih dahulu pada SMA, sebelum kemudian diperluas ke SMK dan SLB. Tahapan tersebut menjadi bagian dari proses pengembangan sistem agar penggunaan aplikasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan.
“Saat ini aplikasi tersebut kita kembangkan terlebih dahulu untuk SMA, kemudian akan kita tingkatkan untuk SMK dan SLB,” tuturnya.
Melalui aplikasi tersebut, kondisi fisik sekolah dan kebutuhan sarana prasarana diharapkan dapat terlihat lebih jelas. Kepala sekolah nantinya dapat mengetahui tingkat kerusakan serta kebutuhan sekolah berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam sistem. Data tersebut kemudian dikembangkan dengan teknologi AI untuk membantu membaca kesenjangan yang terdapat di satuan pendidikan.
“Kepala sekolah nantinya bisa melihat data tingkat kerusakan sekolah dan data kebutuhan sekolah. Data tersebut sudah terbaca dan kita integrasikan dengan AI,” ujarnya.
Penggunaan AI dalam sistem tersebut diarahkan untuk membantu melihat kesenjangan yang mungkin tidak mudah terbaca hanya melalui laporan biasa. Dengan data yang terkumpul, sekolah diharapkan dapat melihat kondisi dirinya sendiri dan mengetahui bagian mana yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
“Data itu akan dibaca oleh AI untuk melihat di mana gap atau kesenjangan di sekolah. Dengan begitu, sekolah bisa mengevaluasi dirinya sendiri,” katanya lagi.
Data yang masuk ke dalam sistem juga tidak berhenti sebagai informasi administratif. Hasanudin menjelaskan, data tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran atau insight yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi. Dengan pendekatan tersebut, sekolah memiliki instrumen tambahan untuk membaca kondisi dan kebutuhan masing-masing.
“Ketika data diisi, kita juga mendapatkan insight untuk melakukan evaluasi. Jadi, aplikasi ini sekaligus menjadi instrumen evaluasi,” jelasnya.
Aplikasi tersebut diberi nama Sasadu. Nama tersebut merupakan singkatan dari Sinergi, Analisa, Data, dan Aduan. Empat unsur tersebut menggambarkan fungsi yang hendak dibangun, yakni menghubungkan data, analisis, sinergi, serta pengaduan dalam satu sistem yang dapat digunakan untuk mendukung tata kelola pendidikan.
“Kita sekaligus meluncurkan aplikasi yang namanya Sasadu, Sinergi, Analisa, Data, dan Aduan,” tandasnya.
Fungsi pengaduan menjadi salah satu bagian yang membuat aplikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan data sarana prasarana. Sekolah, masyarakat, dan siswa nantinya dapat menyampaikan aduan terkait tata kelola sekolah maupun kondisi lingkungan pendidikan. Kanal tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperluas partisipasi dalam pengawasan layanan pendidikan.
“Aduan dari sekolah maupun masyarakat dan siswa terhadap tata kelola di sekolah, lingkungan, dan hal-hal lainnya bisa disampaikan melalui aplikasi tersebut,” pungkasnya.
Pemilihan nama Sasadu juga memiliki keterkaitan dengan identitas budaya Malut. Nama tersebut mengambil inspirasi dari rumah adat masyarakat Sahu di Halmahera Barat. Dengan demikian, aplikasi yang membawa pendekatan teknologi tersebut tetap diberi identitas yang berakar pada budaya lokal.
“Sasadu terinspirasi dari rumah adat salah satu suku di Sahu, yaitu suku Sahu di Halmahera Barat,” tutupnya. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
