Ketua TP PKK Malut, Rusni Konoras. WARTASOFIFI.ID/RD
Wagub Malut, Sarbin Sehe, resmi mengukuhkan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Malut sekaligus melantik jajaran pengurus masa bakti 2025-2030 di Halmahera Ballroom, Muara Hotel, Jumat 8 Mei 2026.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur Malut Nomor 311.2/KPTS/MU/2025 tertanggal 10 Maret 2025. Dalam susunan kepengurusan yang dikukuhkan, Rusni Conoras dipercaya sebagai Ketua TP PKK Malut, didampingi Hairia sebagai sekretaris dan Ade Irma Suryani sebagai bendahara.
Dalam sambutannya, Sarbin Sehe menegaskan bahwa TP PKK memiliki posisi strategis sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan dengan jaringan paling luas hingga tingkat keluarga.
Menurutnya, keberadaan PKK harus mampu menjawab berbagai tantangan sosial yang kini semakin kompleks, terutama persoalan yang menyangkut ketahanan keluarga.
Ia menilai keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah dan bangsa. Karena itu, peran PKK dan Dharma Wanita diharapkan tidak hanya bersifat administratif maupun seremonial, tetapi hadir sebagai penggerak solusi di tengah masyarakat.
“PKK dan Dharma Wanita harus benar-benar berperan dalam menjaga aspek keluarga. Tantangan keluarga saat ini luar biasa besar. Meskipun regulasi sudah banyak, kita masih menyaksikan kekerasan terhadap perempuan masih terjadi. PKK harus menjadi format baru untuk membangkitkan semangat keluarga yang berdaya dan bahagia,” jelas arbin.
Sarbin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas organisasi dalam memperkuat program pemberdayaan masyarakat.
Menurutnya, sinergi dengan organisasi keagamaan dan sosial seperti Muslimat, Aisyiyah, maupun Fatayat menjadi langkah penting untuk memperluas dampak program hingga ke tingkat akar rumput.
Sementara itu, Ketua TP PKK Malut, Rusni Conoras, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Malut terhadap keberlangsungan program PKK.
Ia menyebut pelantikan tersebut merupakan bagian dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang pelaksanaan gerakan PKK.
Rusni menegaskan bahwa TP PKK bukan sekadar organisasi pendamping pemerintah, melainkan mitra strategis dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, revitalisasi posyandu hingga ketahanan pangan keluarga.
Ia juga menyoroti komposisi kepengurusan periode kali ini yang turut melibatkan kaum laki-laki. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti bahwa PKK merupakan gerakan inklusif yang mengedepankan profesionalisme dan semangat kerja kolektif.
“PKK bukan sekadar organisasi seremonial. Kami adalah mitra pemerintah untuk menuntaskan persoalan pendidikan, kesehatan, revitalisasi posyandu, hingga ketahanan pangan. Kuncinya adalah kekompakan dan komitmen,” tegas Rusni.
Di akhir sambutannya, Rusni mengajak seluruh pengurus bekerja dengan penuh keikhlasan meski tanpa honorarium. Ia juga meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Malut untuk aktif bersinergi bersama TP PKK dalam merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat.
