WARTASOFIFI.ID – Mengawali tahun 2025, Penjabat (Pj) Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kantor Gubernur, Selasa (7/1).
Dalam rapat ini, Samsuddin memberikan penekanan pada evaluasi kinerja tahun 2024 dan langkah konkret untuk memastikan percepatan program prioritas tahun 2025.
“2024 adalah tahun penuh tantangan, baik dari sisi anggaran maupun tata kelola pemerintahan. Namun, kita mampu menghadapi dinamika tersebut dengan kerja keras dan kolaborasi yang solid. Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk melanjutkan perubahan positif,” ujar Samsuddin.
Salah satu isu strategis yang dibahas adalah penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Samsuddin memaparkan bahwa APBD yang semula Rp4,2 triliun telah dirasionalisasi menjadi Rp3,7 triliun demi menjaga stabilitas fiskal.
Langkah ini, menurutnya, menjadi fondasi untuk menghindari defisit anggaran yang berisiko pada pelaksanaan program.
“Rasionalisasi ini adalah keputusan sulit tetapi sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan dan kesehatan keuangan daerah,” tegasnya.
Meski menghadapi tantangan, Maluku Utara mencatat sejumlah capaian strategis sepanjang tahun 2024:
1. Inflasi tahunan turun 1,5%, memberikan dampak positif pada daya beli masyarakat.
2. Indeks Pelayanan Publik meningkat dari kategori “Kurang” menjadi “Cukup”.
3. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mencapai skor 2,69, dengan predikat “Baik”.
4. Provinsi masuk 14 besar nasional dalam Innovative Government Award dengan skor 58,47.
5. Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) mencapai 71,30, menunjukkan efisiensi pengadaan.
6. Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) berhasil mencapai level 3 (Proaktif).
7. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional memperoleh skor 88,57, dengan predikat “Baik”.
Capaian tersebut, kata Samsuddin, adalah hasil kerja keras seluruh elemen pemerintahan.
Namun, ia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan yang membutuhkan fokus, khususnya di sektor pelayanan publik dan percepatan pembangunan daerah.
Samsuddin menyoroti pentingnya pengelolaan dinamika internal OPD sebagai salah satu kunci menjaga stabilitas kinerja.
Ia meminta para pimpinan OPD lebih responsif terhadap kritik dan masukan dari staf untuk menghindari potensi konflik yang bisa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
“Stabilitas internal harus menjadi perhatian utama. Responsif terhadap kritik adalah bagian dari upaya menjaga profesionalisme dan akuntabilitas,” ujarnya.
Menutup rapat, Samsuddin menggarisbawahi pentingnya sinergi antara seluruh pihak untuk menghadapi tantangan di tahun 2025.
“Tahun ini harus menjadi tahun percepatan kinerja dan inovasi. Mari kita wujudkan pemerintahan yang semakin responsif, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (red)
