Suasana rapat pembahasan APBD 2027 antara TAPD Pemprov dan Banggar DPRD Malut di Bela Hotel Ternate, Kamis 12 November 2026. (Foto: Biro Adpim Malut)
Sekda Malut, Samsuddin Abdul Kadir, memaparkan mekanisme pembahasan APBD 2027 bersama Banggar DPRD Malut yang mencakup sinkronisasi program pemerintah daerah, aspirasi komisi, Pokir DPRD, serta persoalan pinjaman dan penyertaan. Samsuddin menegaskan bahwa tahapan pembahasan anggaran kini diarahkan lebih terstruktur melalui keterlibatan komisi, OPD, Banggar, dan TAPD.
“Posisi untuk pembebasan anggaran di APBD. Nah, itu jadi kemarin kan ada pembebasan anggaran. Tahapannya sekarang kan bagus tuh,” tegas Samsuddin kepada wartawan saat menjelaskan perkembangan tahapan pembahasan APBD 2027 usai rapat di Bela Hotel Ternate, Kamis 12 November 2026.
Mekanisme pembahasan APBD 2027 diawali melalui pertemuan antara masing-masing komisi DPRD dengan mitra kerja di OPD. Hasil pembahasan tersebut menjadi bahan yang disampaikan kepada Banggar untuk dibicarakan bersama TAPD. Dalam tahapan ini, aspirasi anggota DPRD, termasuk Pokir, perlu diselaraskan dengan program prioritas pemerintah daerah dan kemampuan keuangan daerah.
“Ada pembahasan dulu antara komisi dengan mitranya di OPD masing-masing. Nah, kemudian komisi dengan mitra di OPD masing-masing itu sebenarnya komisi kan menyampaikan kepada Badan Anggaran untuk Badan Anggaran dengan TAPD,” jelas Samsuddin mengenai mekanisme penyampaian hasil pembahasan komisi bersama mitra OPD kepada Banggar.
Pembahasan bersama menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai kepentingan, termasuk usulan program yang berasal dari aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD. Setiap usulan perlu dibicarakan secara terkoordinasi agar dapat diselaraskan dengan perencanaan pembangunan daerah, prioritas program, serta ketersediaan anggaran.
“Namun, supaya bisa terdengar langsung bersama antara Badan Anggaran itu, rapat dengan TAPD dan finish dan fraksi sekaligus. Sehingga nanti itu disampaikan aspirasi-aspirasinya untuk kita melaksanakan pembahasan-pembahasan selanjutnya antara Badan Anggaran dan TAPD,” papar mantan Pj Gubernur Malut itu.
Terkait sejumlah program yang telah masuk dalam pembahasan anggaran, Samsuddin mengarahkan agar kepastian data diperiksa melalui sistem penginputan di Bappeda. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan program yang dibicarakan, termasuk usulan yang berkaitan dengan Pokir DPRD, telah tercatat dalam sistem perencanaan daerah.
“Mungkin itu. Sebenarnya dia lebih kepada yang sudah masuk di dalam penginputan, ya. Nanti cek di Bappeda saja supaya lebih jelas, yang sudah terinput di dalam sistem,” tambah Samsuddin sembari mengarahkan pemeriksaan data program melalui Bappeda agar informasi yang diperoleh lebih jelas.
Persoalan nomenklatur pinjaman juga menjadi salah satu bagian yang dibicarakan dalam pembahasan struktur APBD 2027. Samsuddin menyebutkan, komponen pinjaman sebenarnya telah masuk dalam struktur anggaran yang dibahas, tetapi terdapat perubahan keputusan menteri yang membuat nomenklaturnya tidak terlihat sebagaimana sebelumnya.
“Dalam struktur APBD yang kita bahas sudah termasuk pinjaman, cuma memang karena ada perubahan Kepmen (Keputusan Menteri), sehingga nomenklatur pinjaman di dalam Kepmen itu kan tidak nampak,” ungkapnya saat menjelaskan perubahan nomenklatur pinjaman dalam struktur APBD yang tengah dibahas.
Perubahan tersebut memunculkan perdebatan karena keberadaan pinjaman tidak terlihat pada nomenklatur yang menjadi acuan pembahasan. Persoalan itu masih perlu dikonsultasikan untuk memperoleh kejelasan mengenai mekanisme dan penempatannya dalam pembahasan APBD 2027.
“Sehingga tadi ada sedikit perdebatan dan mau dikonsultasikan dulu kenapa tidak ada. Sudah ada di KUA-PPAS. Cuma mekanismenya, kemudian ke mana dan sebagainya, itu kan mungkin mereka perlu tahu juga,” terang Samsuddin.
Pembahasan teknis mengenai mekanisme tersebut masih akan dilanjutkan, termasuk melalui penyampaian presentasi agar seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama. Penjelasan lanjutan juga diperlukan untuk memperjelas sejumlah komponen anggaran yang masih membutuhkan pendalaman sebelum pembahasan APBD 2027 berlanjut.
“Kita bahas nanti. Seperti presentasi segala macam itu kan pasti mungkin akan ada, wah, secara berulang,” tuturnya mengenai kemungkinan pembahasan teknis lanjutan melalui presentasi agar seluruh pihak memperoleh pemahaman yang sama.
Samsuddin kembali menegaskan bahwa pembahasan antara komisi DPRD dan masing-masing mitra OPD pada dasarnya telah diselesaikan. Hasil pertemuan tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi Banggar untuk merumuskan pembahasan APBD 2027 bersama TAPD, termasuk menyelaraskan usulan program dan aspirasi yang telah disampaikan.
“Pembahasan dengan komisi dan mitranya masing-masing kan sudah selesai. Jadi sebenarnya komisi itu menyampaikan hasil rapat dengan OPDnya kepada Banggar,” tandas Samsuddin seraya menegaskan bahwa tahapan pembahasan di tingkat komisi telah diselesaikan sebelum hasilnya dibawa ke Banggar.
Dalam tahapan berikutnya, Banggar menjadi ruang pembahasan lanjutan atas berbagai hasil yang telah disampaikan komisi. Koordinasi dengan TAPD diperlukan agar pembahasan APBD 2027 tidak berjalan berulang melalui tahapan terpisah, melainkan dapat dilakukan secara lebih efektif dan terarah.
“Nah, kemudian Banggar berdasarkan apa yang disampaikan itu, membicarakan itu dengan TAPD. Tapi supaya biar satu kali jalan tadi itu langsung dengan Banggar dan TAPDnya sekali,” imbuhnya saat menekankan pentingnya efisiensi koordinasi dalam pembahasan lanjutan APBD.
Selain mekanisme pembahasan, aspek kepatuhan terhadap ketentuan juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Samsuddin menyampaikan bahwa persoalan penyertaan telah dibicarakan dan disepakati untuk tidak dimasukkan dalam skema yang dibahas dalam APBD 2027.
“Nah, itu yang tadi dibicarakan. Karena sesuai dengan KPK kan tidak bisa lagi ada penyertaan. Nah, makanya tadi sudah disepakati tidak ada,” ungkap Sekda saat menjelaskan hasil kesepakatan terkait persoalan penyertaan dalam pembahasan anggaran.
Terkait penyesuaian program, Samsuddin menekankan bahwa setiap usulan harus berlandaskan program yang telah ditetapkan serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Hal tersebut juga menjadi pertimbangan dalam pembahasan Pokir DPRD, sehingga usulan yang disampaikan perlu disesuaikan dengan prioritas pembangunan, RPJMD, dan kapasitas fiskal daerah.
“Kalau ada, kita hanya berdasarkan semua yang dimasukkan, yang sesuai dengan program, sesuai dengan RPJMD. Itu kemudian kita nanti sesuaikan kemampuan anggaran, kira-kira begitu,” paparnya kembali dengan menekankan pentingnya keselarasan program, RPJMD, dan kapasitas fiskal daerah.
Menanggapi pertanyaan wartawan mengenai posisi Pokir DPRD Malut dalam pembahasan APBD 2027, Samsuddin menjelaskan bahwa secara prosedural pembahasan anggaran berawal dari rapat komisi bersama mitra kerja masing-masing. Hasil pembahasan tersebut kemudian disampaikan kepada Banggar untuk dibicarakan lebih lanjut bersama TAPD.
“Makanya tadi kan ini kan sebenarnya rapat komisi,” jelas Samsuddin saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai posisi Pokir DPRD dalam tahapan pembahasan APBD 2027.
Melalui pola pembahasan bersama, Samsuddin menekankan pentingnya penyelarasan komunikasi antara komisi, Banggar, dan TAPD. Pertemuan tersebut dimaksudkan agar seluruh hasil pembahasan, termasuk aspirasi dan usulan program yang berkaitan dengan Pokir DPRD, dapat dibicarakan dalam satu forum koordinasi sehingga proses penyusunan APBD 2027 berjalan lebih terarah.
“Ini komisi harusnya menyampaikan kepada Banggar, berarti Banggar dengan TAPD. Tapi karena mau disampaikan secara bersama-sama yang sudah panggil untuk terkaitnya dengan komisi, TAPD dan Banggarnya,” tutup Samsuddin seraya menegaskan pentingnya mempertemukan seluruh unsur pembahasan dalam satu meja. (red)
WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada publik.