Pemprov Malut Empat Kursi Petugas Haji, Delapan Peserta Diuji

Empat Kursi Petugas Haji, Delapan Peserta Diuji

Abdul Karim. (Foto: Warta Sofifi)

Plt Karo Kesra Malut, Abdul Karim, menjelaskan bahwa Pemprov Malut mulai mempersiapkan kebutuhan petugas haji 2027 melalui fasilitasi seleksi PPIHD untuk mendampingi dan melayani jemaah asal Malut di Tanah Suci. Dalam wawancara melalui telepon dengan media ini, Sabtu 14 November 2026, Karim menyampaikan bahwa pendaftaran dan seleksi administrasi berlangsung secara online pada 5-10 November 2026, mengacu pada Surat Edaran Kementerian Haji dan Umrah Nomor 149 sebagai pedoman penerimaan calon petugas secara nasional.

“Tahapan dimulai dari seleksi berkas dan pendaftaran. Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Haji dan Umrah Nomor 149, pendaftaran dilaksanakan secara online mulai tanggal 5 hingga 10 November 2026 melalui Kementerian Haji dan Umrah di Jakarta,” jelas Abdul Karim mengenai mekanisme awal perekrutan petugas haji daerah.

Karim menerangkan, dalam pelaksanaan seleksi tersebut, Pemprov Malut memiliki peran memberikan dukungan dan fasilitasi terhadap seluruh tahapan kegiatan. Sementara itu, kewenangan pelaksanaan teknis berada pada Kementerian Haji dan Umrah melalui jajaran wilayah di Malut. Pembagian peran tersebut menjadi bagian dari koordinasi antarlembaga dalam mempersiapkan calon petugas yang akan mendampingi jemaah haji Malut pada musim haji 2027.

“Maluku Utara sebagai pelaksana kegiatan melekat pada lembaga teknis, yaitu Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Maluku Utara. Posisi pemerintah provinsi adalah memfasilitasi kegiatan seleksi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) tahun 2027, yang nantinya akan mendampingi jemaah haji asal Maluku Utara,” paparnya mengenai peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan seleksi.

Pelaksanaan seleksi PPIHD pada Sabtu 14 November 2026 berlangsung serentak di seluruh Indonesia. Ujian dimulai pukul 09.00 WIB atau pukul 11.00 WIT, mengikuti jadwal nasional yang telah ditetapkan Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Keserentakan pelaksanaan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kesamaan mekanisme seleksi bagi seluruh calon petugas haji daerah di berbagai wilayah Indonesia.

“Hari ini, tanggal 14 November 2026, merupakan pelaksanaan seleksi PPIHD yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, mulai pukul 09.00 WIB atau pukul 11.00 WIT,” ungkapnya terkait jadwal dan pelaksanaan ujian secara nasional.

Khusus di Malut, jumlah pendaftar calon petugas haji daerah tercatat mencapai 68 peserta. Dari keseluruhan pendaftar tersebut, sebanyak delapan orang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi dan berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Delapan peserta tersebut terdiri atas enam orang untuk formasi pelayanan umum dan dua orang untuk formasi pelayanan kesehatan.

“Khusus Maluku Utara, jumlah pendaftar sebanyak 68 peserta. Namun, yang dinyatakan lolos seleksi berkas sebanyak delapan peserta, terdiri atas enam peserta pelayanan umum dan dua peserta pelayanan kesehatan,” beber Karim mengenai jumlah pendaftar dan hasil pemeriksaan administrasi.

Berdasarkan komposisi formasi yang telah ditetapkan, hasil seleksi akhir nantinya akan menghasilkan empat petugas haji daerah. Jumlah tersebut terdiri atas dua petugas pelayanan kesehatan dan dua petugas pelayanan umum. Sementara itu, pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 16 November 2026 dan akan disampaikan secara online melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia sebagai lembaga yang mengendalikan proses seleksi secara nasional.

“Dari proses perekrutan tersebut, hasil seleksi nantinya akan menetapkan empat petugas haji daerah, terdiri atas dua petugas pelayanan kesehatan dan dua petugas pelayanan umum. Pengumuman hasil seleksi akan disampaikan pada 16 November 2026 secara online melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia,” terangnya mengenai jumlah petugas yang akan ditetapkan dan jadwal pengumuman.

Karim juga menekankan bahwa seleksi petugas haji daerah bukan hanya berkaitan dengan proses perekrutan, melainkan menjadi bagian dari persiapan pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pelayanan. Petugas yang terpilih nantinya diharapkan mampu menjalankan berbagai tanggung jawab, mulai dari membantu kebutuhan kesehatan jemaah, memberikan pendampingan, mengatur dukungan logistik, hingga mengawal seluruh aktivitas jemaah haji asal Malut selama penyelenggaraan ibadah.

“Harapan pemerintah provinsi, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya mempersiapkan sumber daya manusia Maluku Utara untuk melayani jemaah haji tahun 2027, baik dalam bidang kesehatan, pendampingan, logistik, maupun mengawal seluruh aktivitas jemaah haji Maluku Utara,” tuturnya mengenai tujuan utama penyiapan petugas haji daerah.

Keberadaan petugas haji daerah juga memiliki arti penting dalam memastikan pemerintah tetap hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menunaikan ibadah haji. Petugas yang ditetapkan nantinya tidak hanya menjalankan tanggung jawab berdasarkan tugas masing-masing, tetapi juga menjadi representasi pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan dan memastikan kebutuhan jemaah memperoleh perhatian selama berada di Tanah Suci.

“Petugas haji daerah Maluku Utara nantinya menjadi representasi kehadiran pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada jemaah haji pada tahun 2027,” tegas Karim mengenai fungsi petugas sebagai perwakilan pelayanan pemerintah daerah.

Dukungan Pemprov Malut terhadap proses seleksi tersebut, lanjut Karim, merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam mempersiapkan pelayanan haji yang lebih baik. Pemerintah berharap seluruh tahapan seleksi dapat menghasilkan calon petugas yang memiliki kapasitas, tanggung jawab, serta kesiapan dalam menjalankan amanah. Kemampuan tersebut dinilai penting karena petugas akan berhadapan langsung dengan berbagai kebutuhan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji.

“Pemerintah Provinsi Maluku Utara sangat mendukung kegiatan seleksi petugas haji daerah ini, dengan harapan peserta yang dinyatakan lolos mampu mengemban amanah sebagai petugas haji,” tandasnya mengenai dukungan dan harapan pemerintah terhadap peserta yang mengikuti seleksi.

Karim juga mengingatkan bahwa tanggung jawab seorang petugas haji tidak dapat disamakan dengan jemaah yang hanya berfokus menjalankan rangkaian ibadah secara pribadi. Petugas memiliki kewajiban tambahan untuk mengutamakan kepentingan jemaah yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itu, semangat pengabdian, kepedulian, dan kesediaan memberikan pelayanan harus menjadi landasan utama bagi setiap calon petugas yang nantinya dinyatakan lolos.

“Sebagai petugas haji, tugasnya bukan hanya melaksanakan ibadah haji, tetapi yang harus dikedepankan adalah tanggung jawab untuk melayani jemaah haji asal Maluku Utara,” pesannya terkait pentingnya menempatkan pelayanan jemaah sebagai prioritas utama.

Dari sisi keterwakilan wilayah, peserta yang mengikuti seleksi berasal dari sejumlah daerah di Malut. Beberapa di antaranya berasal dari Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Selatan. Keberagaman asal peserta tersebut menunjukkan bahwa proses perekrutan menjangkau calon petugas dari berbagai wilayah, sementara mekanisme penyampaian hasil seleksi secara teknis tetap berada dalam kewenangan Kementerian Haji dan Umrah melalui jajaran di Malut.

“Pesertanya berasal dari berbagai daerah di Maluku Utara. Ada yang dari Tidore, ada juga yang dari Halmahera Selatan. Secara teknis, pengumuman hasil seleksi akan disampaikan oleh Kementerian Haji dan Umrah Maluku Utara,” urainya mengenai asal peserta dan kewenangan teknis pengumuman hasil seleksi.

Karim turut menegaskan pentingnya menjaga objektivitas dan transparansi dalam seluruh proses seleksi. Setiap peserta harus diberikan kesempatan mengikuti tahapan yang berlaku sesuai ketentuan, dengan mengedepankan kemampuan dan kompetensi masing-masing. Selain itu, semangat pengabdian serta kemampuan membangun sinergi lintas sektor juga menjadi hal penting yang harus dimiliki calon petugas dalam mendukung pelayanan jemaah haji.

“Pada intinya, kegiatan ini dilaksanakan secara objektif dan transparan. Kompetensi yang sehat, semangat pengabdian, serta sinergi lintas sektor harus dimiliki oleh seluruh peserta tes,” tekannya mengenai prinsip pelaksanaan seleksi dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Mengenai kelancaran pelaksanaan ujian, Karim memastikan tidak terdapat kendala dalam proses seleksi yang berlangsung. Seluruh tahapan telah berada dalam mekanisme yang terpusat dan dikontrol langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia. Dengan sistem tersebut, pelaksanaan di daerah mengikuti ketentuan serta koordinasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Tidak ada kendala, karena kegiatan ini terpusat dan dikontrol langsung oleh Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia,” pastinya mengenai kelancaran pelaksanaan seleksi petugas haji daerah.

Karim kembali menjelaskan bahwa pemerintah provinsi tidak mengambil alih kewenangan teknis pelaksanaan seleksi. Peran Pemprov Malut lebih diarahkan pada pemberian dukungan dan fasilitasi, sedangkan pelaksanaan teknis dilakukan melalui Kanwil Kementerian Haji dan Umrah. Koordinasi tersebut menjadi bagian dari sinergi antarlembaga untuk memastikan persiapan petugas haji daerah berjalan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

“Kami hanya melaksanakan kegiatan secara teknis melalui Kanwil Kementerian Haji dan Umrah. Sementara itu, dukungan dan fasilitasi diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” pungkasnya menegaskan pembagian tugas dan tanggung jawab antara instansi teknis dan pemerintah provinsi. (red)

WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada publik.