Headline BI Bongkar Masalah Inflasi di Maluku Utara

BI Bongkar Masalah Inflasi di Maluku Utara

Kepala BI Malut, Handi Susila, saat menyampaikan sambutan pada kegiatan evaluasi kinerja TPID di Bela Hotel Ternate, Kamis 12 November 2026. (Foto: Warta Sofifi)

Kepala BI Malut, Handi Susila, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat pengendalian inflasi di tengah tekanan harga komoditas. Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada kegiatan Capacity Building Evaluasi Kinerja TPID 2025-2026 dan Pelatihan Penyusunan Laporan Kinerja TPID 2026 Se-Malut yang dihadiri perwakilan Pemprov Malut, pemerintah kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan, di Bela Hotel Ternate, Kamis 12 November 2026.

“Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi, seluruh TPID Kabupaten/Kota, serta segenap pemangku kepentingan atas sinergi dan komitmen yang terus terjalin dalam menjaga stabilitas harga di Maluku Utara, khususnya di tengah berbagai tantangan pengendalian inflasi sepanjang tahun 2026,” kata Handi.

Meski berbagai langkah pengendalian telah dilakukan, perkembangan inflasi di Malut masih menunjukkan tekanan yang perlu mendapat perhatian serius. Kondisi tersebut tercermin dari angka inflasi Oktober 2026 yang berada di atas batas sasaran nasional. Tingginya inflasi juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok dan mempertahankan daya beli masyarakat.

“Pada Oktober 2026, inflasi Maluku Utara tercatat sebesar 6,18 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), berada di atas batas atas sasaran inflasi nasional sebesar 3,5 persen, sekaligus menempatkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi keempat secara nasional,” jelasnya.

Menghadapi tekanan tersebut, BI mendorong seluruh TPID agar lebih intensif menjalankan strategi 4K sebagai kerangka utama pengendalian inflasi daerah. Strategi tersebut mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Implementasinya perlu diarahkan pada penguatan produksi pangan lokal, pelaksanaan intervensi pasar, serta pembukaan jalur kerja sama antardaerah untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.

“Merespons kondisi tersebut, diperlukan penguatan implementasi strategi 4K, khususnya melalui intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas dan ketersediaan pasokan pangan lokal, perluasan Kerja Sama Antardaerah (KAD), penguatan konektivitas distribusi antarpulau, serta optimalisasi koordinasi dan komunikasi kebijakan,” tegas Handi.

Pengendalian inflasi juga membutuhkan kesamaan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Setiap kebijakan perlu disertai program yang terukur, memiliki keberlanjutan, serta mampu menjawab persoalan harga sesuai kondisi wilayah masing-masing. Koordinasi lintas sektor menjadi penting agar berbagai intervensi tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

“Keberhasilan pengendalian inflasi tentunya memerlukan komitmen bersama yang diwujudkan melalui program konkret, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” paparnya.

Selain menyoroti perkembangan inflasi, Handi juga mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja kelembagaan TPID di Malut. Evaluasi terhadap pelaksanaan program sebelumnya perlu menjadi perhatian seluruh pemerintah daerah, terutama setelah hasil penilaian nasional belum menunjukkan adanya TPID dari Malut yang berhasil meraih penghargaan. Kondisi tersebut menjadi catatan penting untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan program sekaligus memperkuat kesiapan daerah menghadapi penilaian berikutnya.

“Hasil evaluasi kinerja TPID tahun 2025 yang diumumkan pada pelaksanaan Rakornas Pengendalian Inflasi tahun 2026 menunjukkan bahwa belum terdapat TPID dari Maluku Utara yang berhasil meraih penghargaan TPID Award,” ungkap Handi.

Hasil evaluasi tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai catatan administratif, tetapi menjadi dasar pembenahan menyeluruh terhadap program pengendalian inflasi. Setiap TPID perlu memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan kualitas dokumentasi kegiatan, serta memastikan inovasi program unggulan memiliki sasaran dan manfaat yang jelas. Dengan demikian, berbagai upaya yang telah dilaksanakan dapat tercatat secara sistematis dan memberikan gambaran utuh mengenai capaian kinerja daerah.

“Hal ini perlu menjadi momentum evaluasi bersama untuk meningkatkan efektivitas program pengendalian inflasi, memperkuat koordinasi antarlembaga, menyempurnakan kualitas dokumentasi dan pelaporan, serta menghadirkan inovasi program unggulan berbasis 4K agar dapat bersaing secara optimal dalam evaluasi kinerja TPID di masa mendatang,” tandasnya.

Persiapan laporan kinerja TPID tahun 2026 juga menjadi salah satu agenda penting yang ditekankan dalam kegiatan tersebut. Handi mengingatkan bahwa kesiapan dokumen tidak seharusnya dilakukan menjelang batas waktu penyampaian laporan. Pengumpulan data dukung, dokumentasi pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan program unggulan perlu dimulai lebih awal agar setiap capaian dapat disajikan secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan evaluasi.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin mendorong seluruh TPID untuk memulai persiapan Laporan Kinerja TPID Tahun 2026 lebih awal, sebelum memasuki periode evaluasi dan penyampaian laporan yang diperkirakan berlangsung pada awal tahun 2027,” tuturnya.

Dalam proses evaluasi, terdapat sejumlah komponen yang menjadi dasar penilaian terhadap kinerja masing-masing TPID. Ketiga aspek tersebut memiliki bobot berbeda dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemerintah daerah. Pemahaman terhadap indikator penilaian dinilai penting agar program yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi juga mampu menunjukkan hasil dan dampak yang terukur terhadap pengendalian inflasi.

“Terdapat tiga aspek pengukuran utama dalam penilaian kinerja TPID, yaitu aspek proses sebesar 20 persen, aspek output sebesar 30 persen, dan aspek outcome sebesar 50 persen. Seluruh aspek tersebut perlu dipersiapkan dengan baik oleh masing-masing TPID,” terangnya.

Salah satu bagian yang turut menjadi perhatian dalam penyusunan laporan adalah kualitas One Page Summary (OPS) program unggulan. Dokumen tersebut harus mampu menyampaikan inti persoalan yang dihadapi daerah, pendekatan kebijakan yang diterapkan, serta hasil yang diperoleh dari pelaksanaan program. Penyajian informasi juga perlu didukung data yang valid agar efektivitas program dapat dinilai secara objektif dan memiliki dasar pembuktian yang kuat.

“Penyusunan One Page Summary (OPS) tidak cukup hanya menjelaskan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan, tetapi juga harus mampu menggambarkan permasalahan yang ingin diselesaikan, inovasi kebijakan yang dilakukan, serta hasil dan dampak program yang dapat diukur dan dibuktikan melalui data dukung yang memadai,” urai Handi.

Selain memperhatikan kualitas pelaporan, BI juga mendorong pemerintah daerah mengarahkan program unggulan pada penguatan produktivitas pangan. Langkah tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan Malut dalam menjaga ketersediaan komoditas lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah. Pengembangan sektor pangan diharapkan menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung agenda nasional menuju swasembada pangan.

“Kami juga merekomendasikan agar penyusunan ringkasan program unggulan pengendalian inflasi daerah difokuskan pada strategi peningkatan produktivitas pangan agar selaras dengan upaya Pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan,” imbuhnya.

Dukungan pimpinan daerah juga dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi. Handi mengapresiasi langkah Gubernur Malut yang telah mendorong koordinasi melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TPID dan berbagai forum pembahasan stabilitas harga. Arahan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi seluruh anggota TPID untuk memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah serta menerjemahkannya ke dalam program yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami menyampaikan apresiasi atas dukungan dan arahan Gubernur Maluku Utara melalui pelaksanaan HLM TPID dan berbagai forum koordinasi pengendalian inflasi. Komitmen pimpinan daerah tersebut perlu terus ditindaklanjuti oleh seluruh anggota TPID melalui implementasi program, penguatan koordinasi lintas OPD, serta dokumentasi yang sistematis,” lanjutnya.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta, kegiatan tersebut turut menghadirkan narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, akademisi Universitas Lambung Mangkurat, serta Badan Pusat Statistik Provinsi Malut. Materi yang diberikan mencakup evaluasi capaian kinerja TPID, pendampingan penyusunan OPS, metodologi penghitungan inflasi, hingga pemanfaatan data statistik sebagai dasar perumusan kebijakan. Kehadiran para narasumber diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kekurangan sekaligus memperkuat kualitas laporan kinerja tahun 2026.

“Melalui kehadiran narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, akademisi, serta Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, kami berharap seluruh TPID dapat memperoleh evaluasi, pendampingan, dan masukan praktis untuk memperkuat kualitas program serta penyusunan Laporan Kinerja TPID Tahun 2026 yang berbasis data dan bukti,” sambungnya.

Handi berharap rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas tersebut dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan tata kelola dan efektivitas pengendalian inflasi di seluruh wilayah Malut. Persiapan yang lebih matang, didukung koordinasi lintas sektor dan program unggulan yang terukur, diharapkan mampu meningkatkan capaian kinerja TPID sekaligus memperbesar peluang daerah memperoleh penghargaan pada tingkat nasional.

“Dengan sinergi, komitmen, serta persiapan yang lebih baik, semoga seluruh TPID di Maluku Utara dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi sekaligus meraih prestasi yang membanggakan pada TPID Award Tahun 2027,” pungkasnya. (red)

WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada publik.