Sofifi merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara sekaligus pusat pemerintahan Pemprov Malut yang secara administratif menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas birokrasi tingkat provinsi. Tetapi memasuki tahun kedua kepemimpinan Gubernur Sherly Tjoanda dan Wagub Sarbin Sehe, catatan agenda yang diterima wartawan memperlihatkan kecenderungan berbeda, karena sejumlah kegiatan pimpinan, Sekda, serta kepala OPD justru lebih sering berlangsung di luar Sofifi, terutama di Kota Ternate.
Dalam catatan WARTASOFIFI.ID agenda Pemprov Malut, Ternate berulang kali muncul sebagai lokasi rapat, pertemuan, koordinasi, hingga kegiatan pimpinan dan pejabat utama. Eks Crysant Hotel, Bandara Babullah, Hotel Bela, serta sejumlah Hotel lainnya menjadi tempat yang beberapa kali digunakan untuk menjalankan agenda Pemprov Malut, sehingga aktivitas pemerintahan terlihat cukup sering bergerak di luar ibu kota provinsi.
Pola tersebut menjadi perhatian karena agenda yang dibagikan kepada wartawan setiap hari dapat memperlihatkan lokasi aktivitas birokrasi secara terbuka. Dari daftar agenda tersebut, nama Ternate cukup sering muncul sebagai lokasi kegiatan, sementara Kantor Gubernur Malut di Sofifi tidak terlihat menjadi pilihan utama dalam sejumlah agenda rapat dan pertemuan pejabat pimpinan Pemprov Malut.
Pada Selasa, 29 September 2026, misalnya, agenda resmi Pemprov Malut mencatat Focus Group Discussion pertama penyusunan Naskah Akademik Revitalisasi BUMD Provinsi Maluku Utara yang dijadwalkan berlangsung di Ruang VIP Pemda, Bandara Babullah, Kota Ternate. Agenda tersebut mencantumkan Sekda Malut Samsuddin Abdul Kadir sebagai pejabat yang menghadiri kegiatan, memperlihatkan bahwa pembahasan yang berkaitan dengan kebijakan BUMD provinsi kembali ditempatkan di Ternate.
Pada hari yang sama, agenda kedatangan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen dalam rangka permohonan kemitraan atau kerja sama dijadwalkan berlangsung di Rumah Dinas Wagub Crysant Ternate pada pukul 14.00 WIT. Beberapa jam kemudian, koordinasi dan audiensi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate dengan Pemprov Malut juga dijadwalkan berlangsung di lokasi yang sama, dengan Sekda kembali tercantum sebagai pejabat yang hadir.
Sehari sebelumnya, Senin, 28 September 2026, aktivitas pimpinan Pemprov Malut juga tercatat berlangsung di sejumlah lokasi di Ternate. Pembukaan Pelatihan Calon Sosialisator JSN ’45 bagi kepala sekolah se-Malut dijadwalkan berlangsung di Ballroom Muara Hotel, Kota Ternate, dengan Wagub Sarbin Sehe sebagai pejabat yang hadir, sementara agenda lain berupa Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Malut Tahun 2026 berlangsung di Gedung Aula KPKNL Ternate.
Rangkaian agenda tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai pola kerja Pemprov Malut, terutama ketika Sofifi memiliki status sebagai ibu kota provinsi sekaligus memiliki fasilitas kantor gubernur yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan. Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan ketika rapat dan pertemuan pejabat utama berulang kali mengambil lokasi di Ternate, sementara aktivitas serupa di Kantor Gubernur Malut Sofifi tidak terlihat dominan dalam agenda yang diterima wartawan.
Gubernur Sherly Tjoanda sendiri diketahui lebih banyak menghabiskan waktu di Jakarta untuk menjalankan berbagai agenda yang berkaitan dengan tugasnya sebagai gubernur. Keberadaan gubernur di Malut tercatat lebih terbatas dibandingkan aktivitasnya di Jakarta, sehingga ketika berada di Malut, sejumlah agenda kemudian berlangsung di Ternate bersama Wagub, Sekda, serta kepala OPD Pemprov Malut.
Aktivitas tersebut membuat pola pemerintahan Pemprov Malut terlihat memiliki dua pusat kegiatan, yakni Jakarta untuk agenda gubernur dan Ternate untuk berbagai rapat serta pertemuan pejabat Pemprov Malut. Sementara itu, Sofifi yang secara resmi merupakan ibu kota provinsi justru terlihat lebih jarang muncul sebagai lokasi utama agenda rapat pimpinan dan kegiatan strategis Pemprov Malut berdasarkan catatan agenda yang dibagikan kepada wartawan.
Kantor Gubernur Malut di Sofifi sendiri memiliki sejumlah ruangan yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dengan kapasitas peserta yang berbeda. Fasilitas tersebut dapat menampung rapat dalam skala terbatas hingga pertemuan dengan peserta dalam jumlah besar, sehingga secara fasilitas terdapat tempat yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan pimpinan, koordinasi OPD, maupun pertemuan dengan berbagai instansi.
Akan tetapi, catatan agenda yang diterima wartawan menunjukkan pemanfaatan fasilitas tersebut tidak terlihat dominan dalam sejumlah agenda yang berlangsung pada dua hari terakhir. Ternate justru kembali muncul sebagai lokasi rapat dan kegiatan, mulai dari bandara, hotel, rumah dinas Wagub, hingga gedung milik instansi vertikal yang digunakan untuk kegiatan Pemprov Malut.
Eks Crysant Hotel menjadi salah satu lokasi yang berulang digunakan untuk kegiatan Pemprov Malut, termasuk agenda yang melibatkan Sekda dan pejabat lainnya. Bandara Babullah juga menjadi lokasi pelaksanaan FGD, sementara hotel dan gedung pertemuan di Ternate turut digunakan untuk agenda Pemprov Malut yang melibatkan pimpinan maupun pejabat struktural.
Mobilitas pejabat tentu merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan karena tidak semua agenda harus berlangsung di kantor gubernur. Kegiatan lapangan, pertemuan dengan instansi vertikal, kunjungan kerja, koordinasi dengan pihak tertentu, serta agenda yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat dapat berlangsung di berbagai daerah sesuai kebutuhan.
Sorotan WARTASOFIFI.ID muncul ketika penggunaan lokasi di luar Sofifi terlihat berulang dan melibatkan pejabat utama Pemprov Malut dalam agenda pemerintahan yang bersifat rapat, koordinasi, pembahasan kebijakan, maupun pertemuan resmi. Frekuensi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai alasan Ternate lebih sering dipilih sebagai lokasi aktivitas birokrasi dibandingkan Kantor Gubernur Malut di Sofifi.
Status Sofifi sebagai ibu kota Provinsi Maluku Utara tentu memiliki makna penting dalam tata kelola pemerintahan provinsi. Keberadaan kantor gubernur, OPD, fasilitas rapat, serta aktivitas birokrasi secara rutin merupakan bagian dari upaya memperkuat fungsi Sofifi sebagai pusat pemerintahan dan memberikan kepastian mengenai lokasi utama aktivitas Pemprov Malut.
Ketika kantor gubernur memiliki fasilitas yang cukup untuk menyelenggarakan rapat dan kegiatan pemerintahan, publik tentu memiliki hak untuk mengetahui alasan ketika berbagai agenda justru lebih sering dilaksanakan di luar Sofifi. Penjelasan tersebut penting agar masyarakat memahami apakah terdapat pertimbangan teknis, efisiensi, akses transportasi, kebutuhan koordinasi, fasilitas, atau alasan lain yang menjadi dasar pemilihan lokasi kegiatan.
Agenda Pemprov Malut yang setiap hari dibagikan kepada wartawan menjadi salah satu sumber informasi mengenai pergerakan aktivitas pimpinan dan pejabat. Dari agenda tersebut, publik dapat melihat lokasi kegiatan, pejabat yang dijadwalkan hadir, jenis pertemuan, serta instansi yang terlibat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan Pemprov Malut.
Catatan agenda pada Senin 28 September dan Selasa 29 September 2026 memperlihatkan sejumlah kegiatan pimpinan dan pejabat Pemprov Malut kembali berlangsung di Ternate. Rangkaian tersebut memperkuat perhatian terhadap pola aktivitas birokrasi Pemprov Malut yang dalam beberapa agenda lebih sering terlihat berada di Ternate dibandingkan Sofifi.
Publik tentu tidak sedang mempertanyakan keberadaan pejabat Pemprov Malut di Ternate karena aktivitas pemerintahan memang membutuhkan mobilitas. Yang menjadi perhatian adalah frekuensi dan pola penggunaan berbagai lokasi di Ternate untuk rapat dan kegiatan resmi, sementara Sofifi memiliki status sebagai ibu kota serta mempunyai fasilitas pemerintahan yang dapat digunakan untuk menjalankan agenda tersebut.
Jika Sofifi merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara, maka aktivitas Pemprov Malut di kota tersebut juga menjadi bagian penting dalam memperkuat fungsi ibu kota. Keberadaan kantor gubernur dengan fasilitas rapat yang memadai seharusnya memberikan pilihan utama untuk berbagai kegiatan internal Pemprov Malut, terutama rapat pimpinan, koordinasi OPD, serta pembahasan kebijakan yang melibatkan pejabat utama.
Sampai berita ini diterbitkan, pihak Pemprov Malut belum dapat dikonfirmasi terkait pola aktivitas dan pemilihan lokasi agenda pemerintahan yang lebih sering berlangsung di Ternate, termasuk mengenai aktivitas Gubernur Sherly Tjoanda yang lebih banyak berada di Jakarta serta kegiatan Wagub, Sekda, dan kepala OPD yang tercatat berlangsung di luar Sofifi.
WARTASOFIFI.ID tetap membuka ruang kepada Pemprov Malut untuk memberikan penjelasan mengenai alasan, pertimbangan, serta kebijakan yang melatarbelakangi penggunaan berbagai lokasi di Ternate sebagai tempat pelaksanaan agenda pemerintahan. Penjelasan tersebut penting agar publik memperoleh gambaran utuh mengenai pola kerja Pemprov Malut sekaligus memahami posisi Sofifi dalam pelaksanaan aktivitas pemerintahan provinsi.
Catatan agenda tersebut akhirnya menyisakan satu pertanyaan yang sulit diabaikan. Jika Sofifi merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara dan Kantor Gubernur Malut memiliki fasilitas yang dapat menunjang berbagai kegiatan, mengapa aktivitas rapat dan pertemuan pejabat Pemprov Malut justru lebih sering terlihat berlangsung di Ternate? (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
