Pemprov Malut Dua Kali Apel Tanpa Gubernur, Wagub dan Sekda

Dua Kali Apel Tanpa Gubernur, Wagub dan Sekda

64
Gubernur Malut Sherly Tjoanda (tengah), Wagub Sarbin Sehe (kiri), dan Sekda Samsuddin Abdul Kadir (kanan). Foto: WARTASOFIFI.ID
Gubernur Malut Sherly Tjoanda, Wagub Sarbin Sehe, dan Sekda Samsuddin Abdul Kadir tidak tampak berada di Sofifi saat apel gabungan yang berlangsung Senin, 5 Oktober 2026. Kondisi serupa juga terlihat pada pelaksanaan apel Senin, 28 September 2026. Dua pelaksanaan apel tersebut menjadi catatan tersendiri terkait keberadaan tiga pejabat utama Pemprov Malut di ibu kota provinsi.
Berdasarkan pantauan WARTASOFIFI.ID pada kedua pelaksanaan apel tersebut, ketiga pimpinan Pemprov Malut tidak terlihat hadir di Sofifi. Pantauan tersebut sebatas mencatat kondisi yang terlihat saat apel berlangsung dan tidak menjadi dasar untuk menyimpulkan alasan ketidakhadiran ketiganya.
Pada apel gabungan Senin, 5 Oktober 2026, jumlah kepala OPD yang terpantau hadir hanya 11 orang. Sementara itu, sebagian besar kepala OPD tidak tampak mengikuti apel tersebut. Berdasarkan pengamatan WARTASOFIFI.ID dalam sejumlah pelaksanaan apel sebelumnya, tingkat kehadiran kepala OPD cenderung lebih terlihat ketika apel dipimpin langsung oleh Gubernur atau Wagub. Kondisi tersebut menjadi bagian dari catatan kehadiran jajaran pimpinan OPD dalam pelaksanaan apel di kantor gubernur.
Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemprov Malut mengenai ketidakhadiran Sherly Tjoanda, Sarbin Sehe, dan Samsuddin Abdul Kadir di Sofifi. Belum diketahui pula agenda atau kegiatan yang dijalankan ketiga pejabat tersebut di luar ibu kota provinsi pada saat dua pelaksanaan apel tersebut berlangsung.
Khusus Wagub Sarbin, berdasarkan catatan WARTASOFIFI.ID, kehadiran terakhirnya di Sofifi terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026. Saat itu, Sarbin hadir untuk membuka kegiatan balap motor Piala Gubernur Malut 2026 sekaligus menghadiri perkenalan logo HUT Malut ke-27 sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari jadi provinsi.
Pada apel gabungan Senin, 5 Oktober 2026, arahan kepada kepala OPD dan ASN disampaikan Staf Ahli Gubernur Malut Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Fachruddin Tukuboya. Dalam penyampaiannya, dia mengingatkan aparatur Pemprov Malut yang hadir mengenai sejumlah agenda yang perlu mendapat perhatian, terutama persiapan HUT Malut ke-27 serta pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan OPD.
“Terima kasih kepada kita semua yang pada pagi hari ini sudah bisa mengikuti apel gabungan. Ada beberapa arahan penting yang disampaikan pada hari ini,” tuturnya.
Fachruddin kemudian menyampaikan bahwa salah satu arahan pimpinan berkaitan dengan pelaksanaan HUT Malut ke-27. Seluruh OPD diminta aktif mengambil bagian dalam rangkaian kegiatan yang telah dipersiapkan. Arahan tersebut disebut berasal dari Gubernur Malut, Wagub, dan Sekda, sehingga keterlibatan seluruh OPD menjadi bagian dari persiapan peringatan hari jadi provinsi.
“Yang pertama, berkaitan dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara. Arahan pimpinan, Ibu Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan Pak Sekda, bahwa semua OPD aktif ikut berpartisipasi dalam merayakan Hari Ulang Tahun ke-27 Provinsi Maluku Utara,” jelasnya.
Setelah apel, Fachruddin meminta OPD yang memiliki stan segera melakukan persiapan. Dia juga menyebut sejumlah perangkat daerah yang terlibat dalam perlombaan pada rangkaian HUT Malut ke-27. Penyampaian itu menjadi penegasan agar persiapan segera dijalankan oleh seluruh unsur yang telah ditugaskan.
“Setelah ini nanti apel, semua fokus di bawah untuk menyiapkan stannya. Yang mengikuti lomba, ada beberapa lomba dari Dinas Pemuda dan Olahraga, juga dari BPSDM sendiri, dari Pangan, dari Dinas P3A, dari Dukcapil,” paparnya.
Selain persiapan HUT Malut, apel tersebut juga dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi mengenai layanan KTP digital. Fachruddin mengarahkan pegawai yang belum memiliki KTP digital agar memanfaatkan layanan yang telah disediakan melalui booth yang tersedia.
“Teman-teman yang belum punya KTP elektronik. Digital, ya. Nah, ini sudah dibuka. Booth-nya, silakan membuat KTP digital,” imbuhnya.
Arahan berikutnya menyangkut kedisiplinan dalam pelaksanaan pekerjaan. Fachruddin meminta seluruh jajaran tetap menjalankan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing, termasuk menyelesaikan pekerjaan yang belum terlaksana. Ia juga mengingatkan pentingnya penyampaian laporan agar setiap pekerjaan yang telah dilakukan dapat terdokumentasi.
“Yang kedua, disiplin untuk pekerjaan tetap dilaksanakan. Kita berikan dukungan full. Kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan, itu dilaksanakan, dan jangan lupa laporan-laporannya. Laporkan apa yang sudah dikerjakan,” tegasnya.
Perhatian khusus kemudian diarahkan kepada OPD yang berkaitan dengan pelaporan MCP KPK. Fachruddin meminta OPD yang memiliki tanggung jawab dalam pelaporan tersebut menyiapkan data secara serius. Penekanan itu disampaikan agar keterlambatan data tidak kembali terjadi dan proses pelaporan dapat berjalan sesuai kebutuhan.
“Terkhusus bagi OPD-OPD yang terkait atau tergabung dalam kelompok yang pelaporan terhadap MCP KPK, itu mohon atensinya untuk serius menyediakan data-datanya,” pesannya.
Fachruddin juga mengingatkan bahwa capaian sebelumnya dinilai sudah cukup tinggi. Karena itu, arahan pimpinan menghendaki agar capaian tersebut dapat ditingkatkan. Ia meminta jajaran OPD tidak mengulangi keterlambatan yang dapat memengaruhi proses pelaporan dan pencapaian yang telah diperoleh sebelumnya.
“Jangan sampai telat lagi. Karena kemarin kita sudah capai posisi yang cukup tinggi nilainya. Arahan Ibu Gubernur harus lebih tinggi dari tahun kemarin,” ungkapnya.
Sebelum menutup arahannya, Fachruddin kembali meminta perhatian OPD yang berkaitan dengan penyediaan data. Pesan tersebut menegaskan bahwa kelengkapan serta ketepatan waktu penyampaian data menjadi bagian penting dari pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan Pemprov Malut.
“Jadi, mohon atensi beberapa dinas, OPD, badan. Datanya jangan sampai telat,” tandasnya. (red)

Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.