WARTASOFIFI.ID – Gubernur Malut Sherly Tjoanda menggunakan platform media sosial pribadinya untuk menyampaikan pesan penting kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Malut. Unggahan video di akun TikTok resminya pada Minggu (24/8), seperti yang dikutip Wartasofifi.id, itu bukan sekadar konten biasa, melainkan himbauan resmi yang berkaitan langsung dengan agenda nasional dalam memperkuat integritas birokrasi.
Sebagai kepala daerah, Sherly menilai bahwa momentum survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus disikapi dengan penuh kesadaran. Ia membuka pernyataannya dengan sapaan formal yang ditujukan secara langsung kepada seluruh ASN, menandai bahwa pesan ini memiliki bobot serius.
“Saya, Sherly Laos, Gubernur Maluku Utara, ingin menyampaikan hal penting kepada seluruh ASN Pemerintah Provinsi Maluku Utara,” ujarnya.
Sherly kemudian menjelaskan alasan mengapa ia merasa perlu untuk memberikan himbauan tersebut. Menurutnya, keterlibatan ASN dalam survei yang dilakukan KPK bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral terhadap upaya pencegahan korupsi.
Dengan partisipasi aktif, pemerintah daerah bisa menunjukkan komitmen nyata dalam menciptakan tata kelola yang bersih.
Selain itu, Gubernur menekankan bahwa survei ini bukan agenda rutin biasa, melainkan instrumen strategis yang dirancang untuk mengukur tingkat integritas suatu daerah.
Hal inilah yang membuatnya merasa perlu mengingatkan ASN agar tidak mengabaikan kesempatan tersebut.
“Saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia sedang melaksanakan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya memahami kerangka waktu pelaksanaan survei tersebut. Menurutnya, jadwal yang telah ditentukan oleh KPK harus menjadi acuan bagi setiap ASN yang terpilih sebagai responden agar tidak menunda-nunda pengisian.
Sherly ingin memastikan bahwa seluruh jajaran birokrasi di Malut dapat berkontribusi maksimal sesuai dengan jadwal yang berlaku.
Kedisiplinan dalam mengikuti survei akan mencerminkan tingkat keseriusan daerah dalam merespons upaya pemberantasan korupsi yang digalakkan pemerintah pusat.
“Survei ini berlangsung mulai dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2025,” tandasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Sherly memberikan penjelasan teknis mengenai mekanisme distribusi survei tersebut. Ia menegaskan bahwa komunikasi resmi dari KPK kepada ASN dilakukan melalui platform digital yang sudah diverifikasi, sehingga para pegawai tidak perlu ragu jika menerima pesan terkait survei.
Menurut Sherly, detail teknis ini penting disampaikan agar tidak ada ASN yang merasa bingung atau bahkan menghapus pesan penting yang masuk.
Dengan begitu, potensi kesalahpahaman dapat dihindari, dan partisipasi ASN bisa berlangsung secara optimal.
“Bapak-Ibu ASN di Maluku Utara yang terpilih sebagai responden akan menerima pesan WhatsApp langsung dari akun resmi SPI KPK yang sudah terverifikasi dengan centang biru,” imbuhnya.
Selain memberikan informasi teknis, Sherly juga menekankan aspek moral dari partisipasi dalam survei ini.
Ia meminta agar ASN yang terpilih mengisi jawaban dengan penuh kejujuran, karena keaslian data akan menentukan validitas hasil survei.
Bagi Sherly, kejujuran ASN tidak hanya menyangkut keberhasilan survei, tetapi juga menjadi refleksi sejauh mana birokrasi di Provinsi ini benar-benar konsisten dalam menjaga integritas dan menjauhi praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi.
“Jika Bapak-Ibu mendapatkannya, mohon jangan dihapus. Silakan diisi dengan jujur dan objektif. Partisipasi Bapak-Ibu sangat penting untuk mengukur sejauh mana keberhasilan kita dalam pencegahan korupsi di Maluku Utara,” tegasnya.
Sebagai penutup, Sherly mengajak seluruh ASN untuk menjadikan momentum ini sebagai wujud komitmen kolektif. Dia juga menegaskan bahwa hanya dengan semangat kebersamaan, birokrasi yang bersih dan berwibawa bisa diwujudkan.
Ajakan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa dirinya tidak sekadar menekankan kewajiban formal, tetapi juga ingin membangun kesadaran ASN agar bekerja dengan integritas. Kata Sherly, birokrasi yang berwibawa akan menjadi pondasi kuat bagi pembangunan daerah.
“Mari kita tunjukkan komitmen bersama, bekerja dengan integritas demi Maluku Utara yang bersih dan berwibawa. Terima kasih atas kerja sama Bapak-Ibu di seluruh Pemprov Maluku Utara,” tutup Sherly. (red)
