TIDORE – Suasana pagi itu di SMA Negeri 1 Tidore tampak berbeda. Senin, 19 Mei, menjadi momentum yang tak biasa bagi dunia pendidikan Maluku Utara.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, memilih untuk tidak hanya duduk di balik meja kerja, melainkan turun langsung ke lapangan, memimpin upacara bendera di salah satu sekolah negeri di Kota Tidore Kepulauan.
Kunjungan ini, yang secara formal disebut sebagai bagian dari program monitoring dan evaluasi pendidikan, ternyata menyimpan agenda yang lebih besar yaitu menakar langsung denyut mutu pendidikan pasca peluncuran program 100 hari kerja Gubernur Serly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta efektivitas pencairan dana BOSDA (Bantuan Operasional Sekolah Daerah) yang baru saja rampung tahap awalnya.
Namun, di balik sambutan dan kata-kata motivasi di podium upacara, ada sejumlah catatan krusial yang mulai disuarakan secara perlahan namun tegas oleh Abubakar.
Catatan yang bukan hanya menyangkut fasilitas dan anggaran, tetapi substansi dari apa yang disebut sebagai pendidikan bermutu.
Abubakar menyampaikan bahwa kebijakan penghapusan biaya komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB merupakan salah satu program unggulan Gubernur Serly Tjoanda yang telah berjalan dengan baik.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan tersebut tidak cukup jika tidak disertai dengan pengendalian mutu pendidikan di lapangan.
“Fokus kita sekarang adalah mutu. Kita tidak bisa berhenti pada kebijakan administratif semata. Kita harus memastikan pembelajaran juga membaik,” ujar Abubakar.
Pernyataannya mengandung sinyal penting, apakah sekolah hanya sibuk mengurus pencairan dana dan penghapusan iuran, tetapi lupa mengevaluasi apakah proses belajar mengajar juga ikut meningkat?
Pencairan BOSDA tahap awal telah selesai. Tapi di balik itu muncul pertanyaan penting, apakah dana tersebut telah dimanfaatkan secara optimal?
Abubakar tak menutupi kekhawatirannya. Ia menegaskan bahwa dana yang sudah turun bukan jaminan perubahan jika tidak dibarengi pengawasan dan manajemen sekolah yang akuntabel.
Salah satu momen yang cukup menarik dalam kunjungan Abubakar adalah ketika ia meninjau fasilitas perpustakaan di SMA N 1 Tidore.
Meskipun ia mengapresiasi bangunan dan sarana yang ada, namun ia memberikan catatan khusus terkait aktivitas di dalamnya.
“Perpustakaannya bagus. Tapi kalau pengelolaannya pasif, ini hanya jadi ruangan mati. Perpustakaan tidak boleh sepi dari siswa,” tegasnya.
Komentar ini seperti tamparan halus, banyak sekolah berlomba membangun fasilitas, tapi gagal membangkitkan budaya literasi yang seharusnya tumbuh di dalamnya.
Di luar Tidore, beberapa perpustakaan sekolah bahkan hanya difungsikan saat ada kunjungan pejabat.
Di hadapan para guru dan siswa, Abubakar juga menyampaikan hal yang menjadi salah satu sumber masalah utama pendidikan di Maluku Utara, yakni kualitas guru yang stagnan.
“Dunia pendidikan sangat dinamis. Guru harus belajar terus. Kalau tidak, kita akan tertinggal,” katanya.
Sinyal ini mengarah pada persoalan nyata terkait minimnya pelatihan, lemahnya minat guru untuk meningkatkan kapasitas, dan masih kuatnya pola mengajar konvensional.
Masalah besar lain adalah lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal dalam dunia pendidikan.
Kadikbud sendiri mengakui bahwa evaluasi harus dilakukan secara rutin dan objektif, bukan berdasarkan laporan atas kertas semata.
Pengakuan ini mencerminkan kesadaran bahwa sistem pendidikan tidak cukup disemangati oleh slogan “pro rakyat” atau “akses setara”, tetapi harus dikawal dengan pengawasan yang jujur terhadap mutu output siswa dan manajemen sekolah.
Langkah Abubakar Abdullah “turun gunung” ke SMA Negeri 1 Tidore adalah simbol penting bahwa pendidikan harus dikelola dengan pendekatan lapangan, bukan sekadar kebijakan dari atas.
Tapi lebih dari itu, kunjungan ini menjadi cermin kecil dari tantangan besar yang dihadapi dunia pendidikan di Maluku Utara.
Di balik gembar-gembor keberhasilan program 100 hari, penghapusan iuran komite, dan pencairan BOSDA, ada pekerjaan rumah panjang.
Tentunya, dengan mengangkat mutu pengajaran, memperkuat literasi, menanamkan budaya belajar, dan membenahi manajemen sekolah dari dalam itulah yang paling penting.
Jika langkah turun gunung ini konsisten dan tidak hanya sebatas kunjungan seremonial, maka ada harapan nyata bahwa pendidikan Maluku Utara bisa melampaui sekadar administrasi dan benar-benar menyentuh esensi pembentukan generasi unggul yang berpikir, belajar, dan tumbuh. (red)
