Karhutla yang melanda sejumlah wilayah Malut dalam satu bulan terakhir menguji serius kemampuan pemadaman. Ketika kebakaran muncul di banyak titik hampir bersamaan, personel Satpol PP dan Damkar harus berpacu dengan waktu, sementara armada Damkar milik Pemprov Malut masih terbatas. Kondisi itu diungkap Kasatpol PP Malut, Rachmat Djabir, saat diwawancarai WARTASOFIFI.ID di Kantor Gubernur Malut, Sofifi, pada Senin, 5 Oktober 2026.
“Di saat karhutla atau kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Maluku Utara beberapa bulan terakhir ini, tingkat kebakaran karhutla sudah sangat merambat luar biasa di hampir seluruh kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara,” jelas Rachmat.
Tingginya kejadian karhutla membuat beban kerja personel Damkar meningkat tajam. Armada yang dimiliki pemerintah provinsi tidak hanya digunakan untuk menangani kebakaran di kawasan ibu kota provinsi, tetapi juga harus bergerak ketika daerah lain membutuhkan dukungan. Situasi tersebut membuat koordinasi, kecepatan mobilisasi, serta kemampuan membagi personel menjadi bagian penting dalam penanganan setiap laporan kebakaran yang masuk.
“Hal itu memicu kinerja Satpol PP dan Damkar Provinsi Maluku Utara yang sangat intens. Kemudian, ada beberapa titik di mana kami dari Damkar Provinsi Maluku Utara membantu beberapa kabupaten/kota yang terjadi karhutla,” terang Rachmat.
Salah satu kawasan yang mendapat perhatian adalah Jailolo Selatan di Halbar, terutama Sidangoli dan wilayah sekitarnya. Kawasan tersebut disebut mengalami tingkat kerawanan kebakaran yang cukup tinggi sehingga armada Damkar Malut harus diterjunkan untuk membantu proses pemadaman. Kondisi ini menunjukkan bahwa jangkauan kerja Damkar provinsi semakin luas ketika daerah menghadapi keterbatasan dalam menangani kebakaran.
“Contohnya di Jailolo Selatan. Di wilayah Sidangoli dan sekitarnya, tingkat kebakarannya mulai sangat-sangat rentan dan cukup tinggi. Armada kami pun melaksanakan pemadaman pada karhutla yang terjadi di situ,” ungkapnya.
Dukungan juga diberikan untuk wilayah Halut. Kao dan kawasan sekitarnya menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian karena potensi karhutla yang tinggi. Mobilisasi armada dari ibu kota provinsi memperlihatkan kebutuhan koordinasi yang kuat ketika kejadian kebakaran muncul jauh dari pusat pemerintahan provinsi dan membutuhkan respons cepat.
“Kemudian, di wilayah Halmahera Utara, mencakup Kao dan sekitarnya, kami juga membantu mengantisipasi terjadinya karhutla yang sangat luar biasa,” tutur Rachmat.
Halteng turut masuk dalam wilayah yang mendapatkan dukungan penanganan. Tantangan utama muncul dari jumlah kendaraan yang tersedia. Dengan hanya dua unit armada Damkar Pemprov Malut, setiap pengerahan harus memperhitungkan lokasi, jarak, tingkat ancaman, serta kemungkinan munculnya laporan kebakaran baru pada waktu bersamaan.
“Kemudian, di wilayah Halmahera Tengah, ada beberapa titik yang kami coba bantu dengan kapasitas kendaraan yang hanya dua unit,” papar Rachmat.
Penanganan karhutla juga tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Kondisi lapangan membutuhkan keterlibatan berbagai unsur, mulai dari TNI, Polri, Satpol PP, Damkar, Basarnas, tenaga kesehatan, hingga unsur penanggulangan bencana. Kolaborasi tersebut menjadi kekuatan penting ketika personel harus menghadapi kebakaran dengan karakter medan dan tingkat kesulitan yang berbeda.
“Adanya kerja sama antara tim yang tergabung dalam penanganan karhutla, yaitu TNI, Polri, Satpol PP dan Damkar, kemudian dari Basarnas, serta kesehatan dan penanggulangan bencana, bisa bahu-membahu untuk mengantisipasi karhutla yang terjadi di Maluku Utara,” bebernya.
Kawasan ibu kota provinsi juga menghadapi tekanan yang cukup besar. Sofifi dan wilayah sekitarnya menjadi salah satu kawasan dengan laporan kebakaran yang cukup sering muncul. Personel Satpol PP dan Damkar harus tetap siaga karena setiap kejadian membutuhkan respons yang cepat, sementara kemampuan armada memiliki batas tertentu.
“Ada beberapa titik yang disentuh oleh Satpol PP Provinsi. Untuk wilayah ibu kota provinsi sendiri, setiap hari pernah terjadi kejadian yang cukup tinggi,” kata Rachmat.
Tantangan menjadi semakin berat ketika laporan kebakaran datang dari banyak lokasi dalam satu hari. Enam hingga tujuh titik kebakaran dalam sehari membuat pembagian armada tidak lagi mudah. Personel harus menentukan prioritas pengerahan, sementara setiap titik memiliki kebutuhan penanganan yang berbeda.
“Satu hari bisa terjadi kebakaran enam titik sampai tujuh titik yang terjadi di wilayah Sofifi dan sekitarnya. Nah, itu yang membuat kami agak kewalahan,” ujar Rachmat.
Keterbatasan armada menjadi semakin terasa ketika jumlah kejadian meningkat secara bersamaan. Dalam kondisi dua titik kebakaran, dua tim masih dapat dipisahkan untuk bergerak menuju lokasi masing-masing. Situasi berubah ketika laporan meningkat hingga enam titik, sebab dua armada harus menghadapi kebutuhan penanganan yang jauh melampaui kapasitas normal.
“Kalau cuma dua titik, kami bisa membagi dua tim untuk menuju ke dua titik tersebut. Tetapi, ada beberapa waktu yang lalu, kejadian itu bisa terjadi sampai enam titik,” lanjut Rachmat.
Meski menghadapi keterbatasan kendaraan dan banyaknya laporan kebakaran, personel Damkar tetap dituntut menyelesaikan tugas di lapangan. Mereka harus bergerak berdasarkan kemampuan yang tersedia, sekaligus memastikan penanganan dilakukan sampai kondisi dinilai aman. Beban kerja tersebut semakin berat ketika kebakaran terjadi pada kawasan yang sulit dijangkau.
“Jadi, kami agak kerepotan, tetapi tetap anggota Damkar yang ada di lapangan mengantisipasi sampai selesai tugas di lapangan untuk mengantisipasi kejadian karhutla tersebut,” tegasnya.
Kesiapsiagaan Damkar masih dilakukan hingga awal Oktober. Sampai 4 Oktober, personel disebut tetap berada dalam kondisi siaga menghadapi potensi kebakaran di kawasan Sofifi dan sekitarnya. Gosale dan kawasan sekitar menjadi salah satu titik yang mendapat perhatian karena kondisi wilayahnya dinilai cukup rawan terhadap kejadian karhutla.
“Ya, sampai terakhir di tanggal 4, kami masih tetap siaga. Untuk wilayah Sofifi dan sekitarnya yang sangat rawan adalah wilayah Gosale dan sekitarnya menuju ke arah dunia,” sambung Rachmat.
Selain Gosale, kawasan Gunung Bukit Durian juga menjadi perhatian serius. Karakter wilayah yang terdiri atas pegunungan dan tebing terjal membuat armada Damkar tidak dapat menjangkau seluruh titik kebakaran. Kondisi geografis tersebut membuat proses pemadaman membutuhkan pertimbangan keselamatan personel sekaligus kemampuan teknis untuk mencapai titik api.
“Kemudian, di Gunung Bukit Durian itu juga sangat rawan. Terjadi kebakaran di beberapa titik dan di situ wilayahnya cukup terjal karena pegunungan dan tebing yang sangat terjal, sehingga kami tidak bisa menjangkau tempat tersebut,” pungkas Rachmat.
Kondisi medan yang sulit juga ditemukan di kawasan Tewe dan sekitarnya. Akses menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri karena kendaraan Damkar memiliki keterbatasan untuk melintasi jalur yang sulit. Situasi tersebut membuat proses penanganan kebakaran tidak selalu dapat dilakukan dengan pola yang sama seperti kawasan yang memiliki akses jalan lebih mudah.
“Kemudian, di wilayah Tewe dan sekitarnya, jalur untuk menuju ke situ sangat-sangat sulit sehingga kendaraan kami tidak mampu untuk mengantisipasi kondisi di sana,” tambahnya.
Keterbatasan akses membuat keselamatan personel menjadi pertimbangan penting dalam setiap proses pemadaman. Kawasan dengan tebing curam dan pegunungan tinggi memiliki risiko yang jauh lebih besar ketika personel harus mendekati titik api. Karena itu, kemampuan membaca kondisi medan menjadi bagian penting dalam menentukan cara penanganan kebakaran.
“Kami tetap melaksanakan tugas saat karhutla sesuai dengan kemampuan kami yang ada di lapangan. Tetapi, kalau dalam posisi tebing yang sangat curam, kemudian gunung yang sangat tinggi, itu kami harus cukup hati-hati. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan,” tandasnya.
Persoalan armada kemudian menjadi salah satu kebutuhan yang paling menonjol dari pengalaman penanganan karhutla beberapa bulan terakhir. Dua unit kendaraan Damkar dinilai belum mampu menopang kebutuhan ketika kebakaran muncul pada banyak titik secara bersamaan. Penambahan armada dipandang dapat memperkuat kemampuan respons dan mempercepat pengerahan personel ke lokasi kejadian.
“Untuk fasilitas yang ada, mobil Damkar hanya dua unit dan kami rasa unit ini tidak mampu. Kalau memang Pemerintah Provinsi Malut berkeinginan untuk menambah unit lagi, silakan. Mudah-mudahan bisa ada penambahan,” pinta Rachmat.
Tambahan armada dinilai akan memberikan dukungan besar dalam menghadapi potensi kebakaran pada periode mendatang. Pengalaman menghadapi enam hingga tujuh titik kebakaran dalam satu hari menjadi gambaran nyata mengenai kebutuhan kendaraan pemadam yang lebih memadai. Kapasitas armada akan sangat menentukan seberapa cepat personel dapat menjangkau lokasi ketika beberapa laporan masuk secara bersamaan.
“Itu sangat luar biasa untuk mengantisipasi kebakaran hutan di waktu-waktu yang akan datang,” imbuhnya.
Selain kendaraan, kebutuhan anggaran operasional juga menjadi persoalan yang ikut menekan kemampuan Damkar. Dalam kondisi normal, anggaran yang tersedia masih dapat digunakan sesuai kebutuhan. Ketika frekuensi kebakaran meningkat, penggunaan kendaraan dan kebutuhan operasional ikut naik sehingga anggaran yang telah disusun sebelumnya menghadapi tekanan tambahan.
“Ya, kalau terkait dengan anggaran, kalau kondisi normal tidak ada kebakaran, itu masih sah-sah saja dan wajar-wajar saja. Tetapi, untuk saat ini operasional itu sangat tinggi,” ulas Rachmat.
Kenaikan harga BBM menjadi salah satu faktor yang memperberat kebutuhan operasional tersebut. Kendaraan Damkar harus terus bergerak ketika menerima laporan kebakaran, sementara harga BBM mengalami peningkatan signifikan. Penganggaran yang disusun sebelum kenaikan harga membuat kebutuhan aktual di lapangan menjadi lebih besar dibandingkan perencanaan awal.
“Di mana kita lihat beberapa waktu yang lalu, kenaikan harga BBM ini sangat signifikan, sudah mencapai titik Rp 24 ribu sekian per liter. Itu juga menjadi beban yang sangat berat buat kami karena penganggarannya itu sebelum adanya kenaikan,” sebut Rachmat.
Kondisi tersebut membuat kebutuhan penambahan anggaran dalam perubahan APBD menjadi perhatian. Dukungan tambahan diperlukan agar kendaraan dapat tetap beroperasi ketika frekuensi pemadaman meningkat. Bagi Damkar, ketersediaan BBM merupakan bagian penting dari kemampuan bergerak karena armada tidak dapat menjalankan tugas tanpa dukungan operasional yang cukup.
“Tetapi, kami cukup terkendala di situ karena ada kenaikan harga BBM di titik Rp 24 ribu sekian. Sehingga, mudah-mudahan di perubahan ini ada sedikit penambahan,” harapnya.
Rachmat menyebut kebutuhan tersebut telah diakomodir dalam perubahan anggaran. Pelaksanaannya masih menunggu proses perubahan anggaran berjalan sehingga dukungan operasional dapat digunakan untuk menunjang kegiatan Damkar. Situasi ini memperlihatkan hubungan erat antara kesiapan anggaran dan kemampuan respons ketika terjadi keadaan darurat di lapangan.
“Dan itu sudah diakomodir di perubahan. Menunggu palu dari tok atau istilahnya, menunggu perubahan bisa jalan, kami bisa mengantisipasi terkait dengan operasional tersebut,” kata Rachmat.
Persoalan lain menyangkut dukungan operasional untuk personel Damkar yang bekerja dalam pola 24 jam. Beban tugas yang panjang membutuhkan kesiapan fisik dan konsentrasi tinggi, terutama ketika kebakaran muncul berulang kali. Rachmat menyebut anggota Damkar saat ini menerima gaji dan TPP, sementara dukungan operasional lain untuk pelaksanaan tugas masih terbatas.
“Kalau anggota Damkar, kami tidak ada operasional, Rata-rata bekerja satu kali 24 jam itu tidak ada anggaran operasional. Kami hanya dapat gaji, dapat TPP itu saja,” akuinya.
Dalam kondisi darurat, kebutuhan konsumsi personel menjadi persoalan yang harus dicarikan solusi secara internal. Ketika anggota menjalankan tugas selama 24 jam, kebutuhan makan tidak dapat dipisahkan dari kesiapan mereka menjalankan pemadaman. Rachmat menyebut pimpinan harus mencari cara agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi ketika kondisi lapangan menuntut personel bekerja lebih lama.
“Untuk anggaran-anggaran lain tidak ada. Yang ada hanya dikasih makan satu hari satu kali. Tapi kalau memang keadaan darurat, ya, kami sebagai pimpinan mencari akal untuk mereka bisa makan dua kali atau minimal tiga kali,” tutupnya. (red)
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
