Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan subsidi BBM maupun LPG hingga 31 Desember 2026. Kepastian tersebut disampaikan saat pelantikan DPD I Partai Golkar Maluku di Ambon, Sabtu 7 November 2026.
“Jadi, tidak ada kenaikan untuk semua subsidi BBM. Tetap kita lakukan subsidi, termasuk LPG,” tegas Bahlil, seperti dilansir WARTASOFIFI.ID dari YouTube Kabar Golkar pada Sabtu 7 November 2026.
Bahlil menjelaskan, ketidakpastian geopolitik global, terutama konflik yang terus berlangsung di kawasan Timur Tengah, telah memberikan tekanan terhadap stabilitas energi internasional. Situasi tersebut tidak hanya memicu ketidakpastian pasokan dan pergerakan harga minyak mentah, tetapi juga membawa konsekuensi ekonomi bagi berbagai negara, termasuk Indonesia. Dinamika konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian membuat sektor energi tetap berada dalam tekanan pasar global.
“Ini geopolitik sekarang tidak menentu. Perang terjadi di mana-mana dan tidak selesai-selesai. Perang di Timur Tengah, semua negara lain ikut terdampak, termasuk BBM,” ungkapnya.
Menggambarkan besarnya tekanan terhadap pasar energi dunia, Bahlil memaparkan pergerakan harga minyak mentah yang sempat menyentuh 105 dolar AS per barel sebelum mengalami penurunan menjadi 94 dolar AS per barel. Perubahan tersebut menunjukkan betapa sensitifnya harga energi terhadap perkembangan geopolitik dan dinamika politik internasional. Fluktuasi harga minyak dunia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi perhitungan harga energi di dalam negeri.
“Harga crude oil (minyak mentah) sekarang mencapai 105 dolar AS per barel. Kemarin, setelah ada perkembangan politik di Amerika, yakni Demokrat menang, harganya turun menjadi 94 dolar AS per barel,” jelasnya.
Bahlil juga mengungkapkan besarnya perbedaan antara harga BBM bersubsidi yang dinikmati masyarakat dan harga keekonomian apabila mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Menurutnya, harga normal BBM di dalam negeri sebenarnya telah mencapai Rp 20 ribu per liter, bahkan lebih. Gambaran tersebut memperlihatkan besarnya tekanan biaya energi yang harus dihadapi pemerintah apabila harga minyak internasional sepenuhnya diperhitungkan dalam penetapan harga BBM domestik.
“Tahu tidak, Bapak-Ibu semua, akibat kondisi itu, harga minyak normal sekarang sebenarnya sudah mencapai Rp 20 ribu per liter, bahkan di atas Rp 20 ribu per liter. Itu harga normalnya,” paparnya.
Di tengah situasi tersebut, Bahlil menegaskan kebijakan energi pemerintah tidak semata-mata berorientasi pada perhitungan harga pasar, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat. Arahan Presiden Prabowo Subianto menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara tekanan harga energi global, keberlanjutan subsidi, dan perlindungan terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan energi.
“Tapi, Bapak Presiden Prabowo memerintahkan kepada saya agar merumuskan kebijakan energi yang tepat, supaya tidak memberikan beban terlalu besar kepada masyarakat yang harus mendapatkan subsidi,” tutur Bahlil.
Kepastian itu sekaligus menjadi pesan bahwa pemerintah memilih mempertahankan stabilitas harga BBM bersubsidi di tengah ketidakpastian pasar energi internasional. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat tidak perlu menghadapi kenaikan harga BBM bersubsidi akibat gejolak harga minyak dunia hingga akhir tahun 2026. Pemerintah memastikan kebijakan harga tersebut tetap berlaku sampai batas waktu yang telah ditetapkan, yakni 31 Desember 2026.
“Maka, subsidi BBM sekarang tidak kita naikkan. Mau harga berapa pun, harga BBM bersubsidi tetap harganya sama sampai 31 Desember 2026,” tandas Ketum Golkar itu. (red)
WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
