PR Malut di Pundak Sherly, Wajib Didengar Prabowo

Kamis, 8 Oktober 2026, menjadi momentum penting bagi Malut ketika Presiden Prabowo Subianto datang ke Halteng. Kunjungan kepala negara ke salah satu wilayah yang berkembang pesat di kawasan timur Indonesia tersebut memiliki arti strategis karena Halteng kini menjadi salah satu wajah pertumbuhan ekonomi Malut.

Aktivitas industri dan investasi bergerak cepat, tetapi pertumbuhan itu juga membawa pertanyaan besar tentang sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Data BPS memperlihatkan ekonomi Malut tumbuh pada tingkat yang tinggi. Pada kuartal II 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 15,35 persen secara tahunan dan 17,43 persen secara kumulatif.

Angka tersebut menunjukkan adanya aktivitas ekonomi yang kuat sekaligus perubahan struktur ekonomi yang berlangsung cepat, terutama seiring meningkatnya kegiatan industri dan investasi di kawasan Halmahera.

Akan tetapi, angka pertumbuhan akan kehilangan makna apabila masyarakat masih menghadapi jalan yang sulit, layanan kesehatan yang terbatas, sekolah yang belum merata, biaya transportasi yang mahal, serta kesempatan kerja yang belum mampu mengikuti laju pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi perlu diterjemahkan menjadi pembangunan yang terasa dalam kehidupan masyarakat, baik melalui infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, maupun terbukanya lapangan pekerjaan yang mampu memberi masa depan lebih baik.

Pertanyaan itulah yang semestinya ikut hadir ketika Presiden Prabowo berada di Halteng. Malut membutuhkan pembangunan yang mampu mengubah pertumbuhan ekonomi menjadi kualitas kehidupan masyarakat. Jalan harus semakin baik, sekolah harus semakin kuat, fasilitas kesehatan harus semakin mudah dijangkau, transportasi antarpulau harus semakin terhubung, dan kesempatan kerja harus semakin terbuka untuk masyarakat lokal yang hidup di wilayah penghasil sumber daya alam.

Pada titik inilah posisi Sherly Tjoanda menjadi penting. Sebagai Gubernur Malut, Sherly memiliki kesempatan membawa berbagai persoalan strategis daerah tersebut langsung kepada Presiden Prabowo.

Kunjungan Presiden tidak harus dipandang sebagai agenda pemerintahan yang berlangsung dalam hitungan jam, tetapi sebagai kesempatan menyampaikan kebutuhan Malut secara utuh, mulai dari persoalan konektivitas, pendidikan, kesehatan, transportasi, ketenagakerjaan, sampai masa depan sumber daya manusia.

Halteng dapat menjadi pintu masuk untuk menyampaikan gambaran Malut secara lebih luas kepada Presiden. Dari kawasan industri dan investasi, pembicaraan dapat bergerak menuju kebutuhan pembangunan yang dirasakan masyarakat di berbagai pulau dan kabupaten.

Di sinilah Sherly memiliki peran penting untuk memastikan suara Malut hadir secara lengkap, sehingga pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung dapat berjalan searah dengan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi Tumbuh, PR Bertambah

Pertumbuhan ekonomi Malut menghadirkan peluang besar sekaligus tanggung jawab yang semakin besar. PDRB atas dasar harga berlaku pada kuartal II 2026 berada di kisaran Rp 40,0 triliun, sementara sektor industri pengolahan tumbuh hingga 35,84 persen.

Perubahan tersebut menunjukkan aktivitas ekonomi yang semakin kuat, terutama pada sektor yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam dan industri.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tentu menjadi kabar positif. Akan tetapi, pemerintah harus memastikan bahwa pertumbuhan tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik.

Masyarakat harus dapat merasakan dampaknya melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta terbukanya peluang usaha baru di berbagai kabupaten dan kota.

Halteng dan Haltim memiliki kawasan industri serta potensi sumber daya alam yang besar. Halut, Halbar, dan Halsel mempunyai kekuatan pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, dan berbagai potensi ekonomi lainnya.

Morotai memiliki kekuatan pada perikanan, pariwisata, pertanian, dan posisi geografis yang strategis. Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu memiliki potensi sumber daya serta ekonomi kepulauan yang juga membutuhkan dukungan konektivitas.

Karena itu, pertumbuhan ekonomi Malut membutuhkan kebijakan yang melihat seluruh wilayah sebagai satu kesatuan pembangunan. Investasi besar di kawasan industri harus berjalan bersama dengan pembangunan jalan, pelabuhan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, jaringan komunikasi, dan pelayanan publik. Jika pertumbuhan ekonomi bergerak cepat sementara fasilitas dasar tertinggal, maka kesenjangan pembangunan dapat semakin terasa.

Kunjungan Presiden Prabowo ke Halteng menjadi kesempatan untuk membicarakan persoalan tersebut pada tingkat nasional. Sherly dapat membawa data pertumbuhan sekaligus kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan Malut tidak dibaca hanya dari besarnya investasi, tetapi juga dari kualitas kehidupan masyarakat yang berada di sekitar pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

1,39 Juta Jiwa Menunggu

Penduduk Malut diproyeksikan mencapai sekitar 1,39 juta jiwa pada 2026. Mereka tersebar di wilayah kepulauan dengan karakter geografis yang sangat beragam.

Kondisi tersebut membuat pembangunan Malut memiliki tantangan yang berbeda dengan daerah yang wilayahnya berada dalam satu hamparan daratan, karena sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan laut atau udara untuk mendapatkan layanan pendidikan, kesehatan, perdagangan, bahkan pelayanan pemerintahan.

Halteng, Haltim, Halut, Halbar, dan Halsel mempunyai karakter wilayah yang luas dengan kebutuhan konektivitas yang berbeda. Morotai berada di bagian utara dengan posisi strategis yang menghadap kawasan Pasifik, sementara Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu berada di kawasan selatan dengan tantangan transportasi dan distribusi yang juga besar. Ternate dan Tidore Kepulauan memiliki karakter perkotaan dan kepulauan, sedangkan Sofifi membutuhkan penguatan sebagai pusat pemerintahan provinsi.

Kondisi tersebut membuat pembangunan Malut tidak dapat menggunakan satu pendekatan untuk seluruh wilayah. Setiap kabupaten dan kota membutuhkan kebijakan yang sesuai dengan potensi dan karakter geografisnya, tetapi tetap berada dalam satu kerangka pembangunan provinsi yang terhubung.

Sebanyak 1,39 juta penduduk itu pada akhirnya membutuhkan hal yang sama, yaitu akses terhadap pelayanan dasar dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Mereka membutuhkan jalan yang layak, transportasi yang aman, sekolah yang berkualitas, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta peluang kerja yang sesuai dengan potensi daerah.

Karena itu, angka jumlah penduduk bukan hanya statistik kependudukan. Angka tersebut menggambarkan jumlah masyarakat yang akan merasakan secara langsung apakah pertumbuhan ekonomi Malut mampu mengubah kualitas kehidupan mereka atau tidak.

Jalan Lingkar Halmahera

Jalan menjadi salah satu fondasi penting pembangunan Malut karena sebagian besar pusat pertumbuhan ekonomi berada di wilayah Pulau Halmahera. Konektivitas darat antara Halteng, Haltim, Halut, Halbar, dan Halsel memiliki hubungan langsung dengan pergerakan manusia, distribusi barang, kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga pelayanan pemerintahan.

Jalan yang baik dapat memangkas waktu tempuh dan biaya distribusi. Petani dapat membawa hasil produksi menuju pasar dengan lebih cepat, nelayan dapat menjangkau pusat perdagangan, pelaku usaha dapat mengirim barang dengan biaya yang lebih efisien, sementara masyarakat dapat memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan tanpa harus menghadapi perjalanan yang terlalu berat.

Kondisi jalan juga berkaitan dengan pertumbuhan kawasan industri. Aktivitas industri membutuhkan jaringan transportasi yang mampu menghubungkan kawasan produksi dengan pelabuhan, pusat logistik, kawasan permukiman, serta wilayah pemasok bahan baku dan tenaga kerja. Ketika konektivitas darat belum memadai, biaya ekonomi akan ikut meningkat.

Pembangunan jalan Halmahera karena itu memiliki arti yang jauh lebih besar daripada pembangunan fisik semata. Jalan merupakan penghubung antara pusat produksi dan pasar, antara desa dan kota, antara sekolah dan rumah siswa, serta antara masyarakat dengan pelayanan pemerintah.

Agenda konektivitas darat tersebut layak dibicarakan Sherly dengan Presiden Prabowo karena pembangunan jaringan jalan di Malut memiliki kaitan langsung dengan kepentingan nasional, terutama ketika kawasan industri dan pusat pertumbuhan ekonomi terus berkembang.

Morotai, Sula dan Taliabu Menanti

Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu memiliki persoalan konektivitas yang berbeda karena karakter geografisnya sangat bergantung pada transportasi laut dan udara.

Mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, perjalanan tenaga kesehatan, aktivitas mahasiswa, kegiatan perdagangan, hingga pengiriman hasil produksi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan transportasi yang aman, teratur, dan terjangkau.

Kepulauan Sula memiliki potensi pertanian, perkebunan, perikanan, dan ekonomi pesisir yang dapat terus berkembang. Pulau Taliabu juga mempunyai potensi sumber daya alam serta kawasan produksi yang membutuhkan dukungan infrastruktur agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat tumbuh dengan lebih baik.

Pembangunan di dua wilayah tersebut membutuhkan perhatian yang melihat kondisi geografis sebagai faktor utama. Pelabuhan harus memiliki kapasitas yang memadai, armada transportasi harus aman, bandara harus memiliki konektivitas yang semakin baik, sementara jalan di dalam wilayah harus mampu menghubungkan pusat produksi dengan permukiman dan pusat perdagangan.

Pendidikan dan kesehatan juga tidak dapat dipisahkan dari persoalan konektivitas. Anak-anak di wilayah kepulauan membutuhkan akses pendidikan yang baik, sementara masyarakat yang membutuhkan layanan medis lanjutan membutuhkan sistem rujukan yang mampu bekerja cepat meskipun berada jauh dari pusat layanan.

Kebutuhan tersebut layak masuk dalam agenda yang dibawa Sherly kepada Presiden Prabowo karena pembangunan Malut akan sulit disebut merata apabila wilayah kepulauan masih menghadapi persoalan akses yang panjang.

Laut Penghubung Malut

Laut merupakan jalur utama yang menghubungkan masyarakat Malut. Ribuan orang setiap hari bergantung pada transportasi laut untuk bepergian antarpulau, mengangkut hasil produksi, memenuhi kebutuhan perdagangan, mendapatkan layanan pendidikan, maupun mengakses fasilitas kesehatan yang berada di wilayah lain.

Karena itu, kondisi kapal, pelabuhan, keselamatan pelayaran, jadwal perjalanan, dan biaya angkutan menjadi persoalan yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ketika transportasi laut terganggu, distribusi barang ikut terganggu dan harga kebutuhan pokok dapat mengalami tekanan.

Petani dan nelayan juga membutuhkan transportasi yang mampu menghubungkan sentra produksi dengan pasar.

Hasil pertanian, perkebunan, maupun perikanan membutuhkan jalur distribusi yang efisien agar nilai ekonomi yang diterima masyarakat tidak terkikis oleh tingginya biaya angkutan.

Transportasi laut juga memiliki fungsi penting dalam keadaan darurat. Masyarakat di pulau-pulau kecil membutuhkan sistem evakuasi yang dapat bergerak cepat ketika terjadi kecelakaan, bencana, atau kondisi medis yang membutuhkan penanganan di fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Karena itu, laut bagi Malut merupakan bagian dari sistem pembangunan. Penguatan transportasi laut berarti memperkuat ekonomi, kesehatan, pendidikan, perdagangan, keselamatan, dan hubungan sosial masyarakat antarwilayah.

Penerbangan Masih Mahal

Transportasi udara memiliki peran penting untuk menghubungkan Malut dengan pusat ekonomi nasional maupun antarwilayah. Bandara Sultan Babullah Ternate menjadi pintu utama mobilitas udara, sementara Morotai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu simpul konektivitas kawasan utara Malut.

Persoalan harga tiket dan frekuensi penerbangan masih menjadi perhatian masyarakat. Biaya perjalanan yang tinggi dapat memengaruhi mobilitas pelaku usaha, mahasiswa, tenaga kesehatan, aparatur pemerintahan, wisatawan, serta masyarakat yang membutuhkan perjalanan ke luar daerah untuk mendapatkan pelayanan tertentu.

Morotai membutuhkan konektivitas udara yang semakin kuat agar potensi pariwisata, perikanan, perdagangan, dan investasi dapat berkembang. Wilayah kepulauan lain juga membutuhkan akses udara yang mampu mendukung mobilitas masyarakat serta pelayanan pemerintahan.

Sofifi sebagai ibu kota provinsi juga menghadapi kebutuhan konektivitas yang kuat dengan Ternate dan wilayah lainnya. Pusat pemerintahan tidak dapat berkembang optimal apabila akses transportasi masih menghadapi banyak kendala.

Karena itu, persoalan penerbangan perlu masuk dalam pembicaraan pembangunan Malut. Konektivitas udara yang semakin baik akan mempercepat pergerakan manusia, investasi, pelayanan publik, serta aktivitas ekonomi.

Sofifi Butuh Wajah Baru

Sofifi merupakan ibu kota Malut yang memegang tanggung jawab strategis sebagai pusat pemerintahan provinsi. Kedudukan tersebut membuat arah pembangunan Sofifi memiliki kaitan langsung dengan masa depan Malut secara keseluruhan.

Ibu kota seharusnya mampu menjadi gambaran tentang bagaimana pemerintahan bekerja, pelayanan publik berjalan, dan pembangunan menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Sebagai kota pemerintahan, Sofifi membutuhkan infrastruktur yang mampu menunjang aktivitas masyarakat dan aparatur. Jalan yang baik, perumahan yang layak, fasilitas kesehatan, sekolah, pusat perdagangan, jaringan komunikasi, transportasi, air bersih, serta fasilitas publik perlu dibangun secara terpadu agar kehidupan perkotaan dapat berkembang dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat dilayani secara lebih mudah.

Sofifi juga membutuhkan aktivitas ekonomi yang lebih kuat. Kehadiran pusat pemerintahan semestinya berjalan bersama pertumbuhan usaha masyarakat, perdagangan, jasa, perumahan, transportasi dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya.

Tanpa ekosistem tersebut, pembangunan fisik berisiko menghasilkan kawasan yang tampak sebagai pusat pemerintahan, tetapi belum sepenuhnya tumbuh sebagai sebuah ibu kota provinsi yang hidup.

Penguatan Sofifi berkaitan pula dengan citra Malut sebagai sebuah provinsi. Ibu kota provinsi semestinya mampu memperlihatkan tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang mudah, lingkungan yang tertata serta fasilitas umum yang memadai. Kondisi tersebut penting karena Sofifi menjadi salah satu wajah yang pertama kali dilihat ketika orang berbicara tentang pusat pemerintahan Malut.

Pembangunan Sofifi karena itu tidak cukup berhenti pada pembangunan gedung perkantoran. Kawasan ibu kota membutuhkan ekosistem perkotaan yang hidup, memiliki aktivitas ekonomi, menyediakan fasilitas publik, memperkuat konektivitas dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Perencanaan kawasan juga perlu disusun dengan pandangan jangka panjang agar pertumbuhan Sofifi tidak berjalan tanpa arah.

Karena itu, penguatan Sofifi layak menjadi salah satu agenda penting yang dibawa Sherly Tjoanda saat bertemu Presiden Prabowo. Dukungan pemerintah pusat diperlukan agar pembangunan ibu kota Malut dapat berkembang sesuai kedudukannya, sekaligus menjadi fondasi pemerintahan, pusat pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi baru yang mampu memperkuat masa depan Malut.

2.230 Sekolah Menanti

Data BPS dalam Maluku Utara Dalam Angka 2026 mencatat terdapat 2.230 satuan pendidikan pada tahun ajaran 2025/2026. Jumlah tersebut terdiri dari 1.332 SD, 530 SMP, 219 SMA, dan 149 SMK yang tersebar di berbagai wilayah Malut dengan kondisi geografis dan tingkat akses yang berbeda.

Jumlah sekolah tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pendidikan yang harus dijaga kualitasnya. Persoalan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan gedung sekolah, tetapi juga menyangkut kualitas guru, ketersediaan fasilitas belajar, laboratorium, teknologi, buku, jaringan internet, hingga akses siswa menuju sekolah.

Angka Partisipasi Murni pada 2025 menunjukkan APM SD mencapai 95,90 persen, SMP 78,65 persen, dan SMA/SMK/MA 62,32 persen. Penurunan angka partisipasi pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi memperlihatkan bahwa tantangan mempertahankan anak agar tetap berada dalam sistem pendidikan masih cukup besar.

Kondisi geografis Malut membuat persoalan tersebut semakin kompleks. Anak-anak di pulau kecil dan wilayah terpencil membutuhkan dukungan yang berbeda dari siswa yang berada di pusat perkotaan. Pemerataan fasilitas dan tenaga pendidik harus berjalan bersama dengan peningkatan akses transportasi.

Pendidikan harus menjadi investasi jangka panjang yang mendapat perhatian serius karena kualitas sumber daya manusia akan menentukan apakah pertumbuhan ekonomi Malut mampu menghasilkan perubahan yang bertahan dalam jangka panjang.

Guru dan Masa Depan Anak

Kualitas pendidikan sangat bergantung pada ketersediaan dan pemerataan guru. Pada jenjang SD terdapat sekitar 13.770 guru yang melayani 138.498 siswa. Pada jenjang SMP terdapat sekitar 7.152 guru dengan jumlah siswa sekitar 58.043 orang. Angka tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan tenaga pendidik untuk memastikan proses pembelajaran dapat berlangsung secara konsisten di berbagai wilayah Malut.

Pada jenjang SMA terdapat sekitar 3.940 guru untuk 43.460 siswa, sedangkan SMK memiliki sekitar 2.013 guru yang melayani 17.107 siswa. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa tenaga pendidik memegang tanggung jawab besar dalam membentuk kemampuan akademik, karakter, keterampilan, dan kesiapan generasi muda Malut menghadapi perubahan ekonomi yang bergerak semakin cepat.

Persoalan pemerataan guru menjadi penting karena kondisi sekolah di pusat kota tentu berbeda dengan sekolah yang berada di pulau-pulau kecil dan kawasan terpencil. Kebutuhan setiap wilayah tidak dapat disamakan karena tantangan geografis, jarak tempuh, ketersediaan transportasi, serta fasilitas pendukung pendidikan memiliki kondisi yang berbeda. Pemerataan guru perlu berjalan bersama pemerataan fasilitas agar kualitas pendidikan tidak terlalu bergantung pada lokasi sekolah.

Guru yang ditempatkan di wilayah kepulauan dan kawasan terpencil juga membutuhkan dukungan yang memadai. Akses transportasi, fasilitas tempat tinggal, sarana pembelajaran, jaringan komunikasi, perangkat teknologi, serta lingkungan kerja yang layak dapat menentukan kemampuan guru memberikan pelayanan pendidikan secara optimal. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan proses belajar mengajar di wilayah yang memiliki tantangan geografis tinggi.

Pendidikan juga harus mampu menyiapkan generasi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan industri, pertambangan, perikanan, pertanian, pariwisata, teknologi, dan ekonomi digital membutuhkan sumber daya manusia dengan kemampuan yang semakin beragam. Sekolah perlu memberikan dasar pengetahuan sekaligus keterampilan yang membuat peserta didik mampu membaca perubahan kebutuhan dunia kerja.

Arah pembangunan pendidikan perlu terhubung dengan potensi ekonomi Malut. Anak-anak yang saat ini berada di bangku sekolah merupakan calon tenaga kerja, pengusaha, peneliti, teknisi, tenaga kesehatan, guru, aparatur, dan pemimpin daerah pada masa mendatang. Kualitas pendidikan hari ini akan ikut menentukan apakah pertumbuhan ekonomi Malut mampu melahirkan sumber daya manusia lokal yang siap mengambil peran dalam pembangunan.

Kebutuhan tersebut semestinya menjadi perhatian ketika pemerintah daerah menyusun agenda pembangunan bersama pemerintah pusat. Sherly Tjoanda memiliki kesempatan membawa persoalan guru, pemerataan pendidikan, fasilitas sekolah, hingga kesiapan generasi muda kepada Presiden Prabowo.

Investasi pendidikan tidak menghasilkan manfaat dalam hitungan hari, tetapi menentukan kualitas manusia yang akan mengelola seluruh potensi Malut dalam beberapa dekade mendatang.

Vokasi Menjawab Industri

Pertumbuhan industri di Malut membutuhkan tenaga kerja lokal dengan keterampilan yang sesuai. Perkembangan kawasan industri di Halteng dan Haltim, serta aktivitas ekonomi di Halut, Halbar, Halsel, Morotai, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu, membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengisi berbagai jenis pekerjaan dengan kompetensi yang terus berkembang.

SMK dapat menjadi salah satu fondasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pendidikan vokasi harus memiliki hubungan yang kuat dengan dunia usaha dan industri sehingga siswa mendapatkan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan setelah menyelesaikan pendidikan. Kurikulum juga perlu mengikuti perkembangan teknologi. Siswa harus mendapatkan kemampuan teknis, keselamatan kerja, penggunaan peralatan, penguasaan teknologi digital, serta pemahaman terhadap standar industri.

Peluang tersebut sangat besar apabila pemerintah mampu menghubungkan sekolah dengan perusahaan. Program magang, pelatihan, sertifikasi, pengembangan laboratorium, dan kerja sama industri dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal.

Morotai juga memiliki peluang besar untuk pengembangan pendidikan vokasi di bidang kelautan, perikanan, pariwisata, dan teknologi. Dengan pendekatan yang tepat, pendidikan dapat menjadi jembatan antara potensi ekonomi daerah dan masa depan generasi muda.

Kampus untuk Masa Depan

Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun masa depan Malut karena kampus dapat menjadi pusat pengetahuan, penelitian, inovasi, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi yang cepat membutuhkan dukungan akademik agar pembangunan tidak hanya mengejar aktivitas ekonomi, tetapi juga memiliki basis pengetahuan yang kuat.

Potensi laut Malut dapat dikembangkan melalui penelitian perikanan, kelautan, konservasi, teknologi pangan, energi, serta ekonomi pesisir. Perguruan tinggi juga dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan berbasis data sehingga keputusan pembangunan memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Morotai memiliki potensi besar dalam bidang kelautan, perikanan, pariwisata, sejarah, dan ekonomi kawasan. Penelitian yang lebih banyak dapat membantu mengembangkan potensi tersebut menjadi program ekonomi yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Halteng, Haltim, Halut, Halbar, dan Halsel juga memiliki karakter ekonomi yang berbeda. Kampus dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengembangkan teknologi pertanian, pengelolaan sumber daya alam, kesehatan masyarakat, pendidikan, hingga pengembangan usaha lokal.

Pembangunan perguruan tinggi karena itu harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang. Daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi membutuhkan sumber daya manusia dan pusat penelitian yang mampu mengikuti perubahan ekonomi.

Kesehatan Butuh Penguatan

Data BPS 2025 mencatat Malut memiliki 22 rumah sakit dan 153 Puskesmas. Fasilitas tersebut menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di wilayah dengan karakter geografis kepulauan. Jumlah fasilitas kesehatan tersebut perlu dilihat bersama luas wilayah pelayanan dan sebaran penduduk agar kebutuhan masyarakat di setiap daerah dapat ditangani secara proporsional.

Tantangan kesehatan Malut tidak berhenti pada jumlah fasilitas. Ketersediaan dokter spesialis, tenaga kesehatan, obat, peralatan medis, ambulans, laboratorium, serta sistem rujukan turut menentukan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Fasilitas yang tersedia perlu didukung sumber daya manusia dan peralatan yang memadai agar pelayanan dapat berjalan cepat ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting bagi masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil dan kawasan dengan akses transportasi terbatas. Ketika membutuhkan layanan kesehatan lanjutan, masyarakat harus menghadapi jarak yang jauh, waktu perjalanan yang panjang, serta biaya transportasi yang tidak sedikit. Kondisi geografis dapat menjadi faktor yang menentukan cepat atau lambatnya seseorang memperoleh pertolongan medis.

Halsel, Morotai, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Halut, Halbar, Haltim, dan Halteng membutuhkan sistem pelayanan kesehatan yang mampu menyesuaikan karakter geografis masing-masing. Setiap daerah memiliki tantangan berbeda, sehingga pola pelayanan tidak dapat dibangun dengan pendekatan yang sama untuk seluruh wilayah. Keterhubungan antara Puskesmas, rumah sakit daerah dan rumah sakit rujukan menjadi kebutuhan penting dalam memperkuat pelayanan.

Sistem rujukan juga membutuhkan dukungan transportasi medis yang memadai. Ambulans darat, laut maupun udara memiliki peran penting ketika pasien membutuhkan penanganan yang tidak tersedia di fasilitas kesehatan terdekat. Ketersediaan sarana tersebut dapat memperpendek waktu penanganan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pelayanan kesehatan.

Penguatan layanan kesehatan perlu berjalan bersama peningkatan kualitas tenaga medis dan fasilitas pendukung. Dokter spesialis, perawat, bidan, tenaga laboratorium dan tenaga kesehatan lainnya membutuhkan dukungan fasilitas kerja yang memadai agar dapat memberikan pelayanan secara optimal. Rumah sakit dan Puskesmas juga perlu memiliki sistem komunikasi dan koordinasi yang kuat sehingga penanganan pasien dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi.

Kondisi tersebut membuat penguatan kesehatan layak menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional untuk Malut. Sherly Tjoanda dapat membawa kebutuhan tersebut kepada Presiden Prabowo dengan gambaran yang utuh, mulai dari pemerataan fasilitas, ketersediaan tenaga kesehatan, penguatan rumah sakit rujukan hingga konektivitas antarpulau.

Pemerintah pusat bersama Pemprov Malut dapat membangun sistem kesehatan yang lebih terhubung agar masyarakat di seluruh wilayah memiliki peluang yang lebih setara untuk memperoleh pelayanan kesehatan berkualitas.

Rumah Sakit dan Puskesmas Terhubung

Rumah sakit dan Puskesmas harus menjadi bagian dari sistem pelayanan yang saling terhubung. Masyarakat yang datang ke Puskesmas harus mendapatkan penanganan awal yang baik sekaligus memperoleh akses rujukan ketika membutuhkan layanan spesialis atau fasilitas yang lebih lengkap.

Sistem rujukan menjadi sangat penting untuk wilayah kepulauan. Ketika pasien membutuhkan penanganan lebih lanjut, waktu perjalanan menuju rumah sakit dapat menentukan keselamatan pasien. Karena itu, transportasi kesehatan, ambulans laut, ambulans darat, serta dukungan transportasi udara perlu dipertimbangkan sesuai kondisi wilayah.

Halsel dengan wilayah kepulauan yang luas, Morotai di bagian utara, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu di kawasan selatan, serta Halut, Halbar, Haltim, dan Halteng membutuhkan sistem pelayanan yang dapat bergerak mengikuti kondisi geografis masyarakat.

Ketersediaan dokter spesialis juga perlu diperkuat agar masyarakat tidak selalu harus pergi ke luar daerah untuk mendapatkan layanan tertentu. Penguatan rumah sakit rujukan regional dapat mengurangi beban perjalanan masyarakat sekaligus mempercepat penanganan.

Puskesmas juga membutuhkan dukungan tenaga medis, obat, peralatan, laboratorium, serta jaringan komunikasi. Fasilitas kesehatan tingkat pertama harus mampu memberikan pelayanan dasar yang kuat sehingga rumah sakit dapat menangani kasus yang membutuhkan kemampuan lebih tinggi.

Sistem kesehatan yang terhubung juga akan membantu pemerintah mengelola data pasien dan kebutuhan kesehatan masyarakat. Informasi yang baik dapat digunakan untuk menentukan kebutuhan tenaga medis, obat, fasilitas, serta program kesehatan.

Transportasi kesehatan juga membutuhkan perhatian khusus. Wilayah kepulauan tidak dapat menggunakan pendekatan yang sama dengan wilayah daratan karena pasien dapat membutuhkan perjalanan laut sebelum mencapai rumah sakit.

Pelayanan kesehatan yang baik pada akhirnya memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketika masyarakat mengetahui bahwa layanan kesehatan dapat dijangkau dan sistem rujukan bekerja dengan baik, kualitas hidup juga dapat meningkat.

Karena itu, kesehatan layak ditempatkan sebagai salah satu agenda utama yang dibawa Sherly saat bertemu Presiden Prabowo.

Petani, Nelayan dan Pekerja

Pertumbuhan ekonomi Malut harus memiliki hubungan kuat dengan masyarakat yang bekerja setiap hari. Petani, nelayan, pekerja industri, pelaku usaha kecil, pedagang, serta berbagai kelompok pekerja lainnya merupakan bagian penting dari kekuatan ekonomi daerah.

Morotai memiliki potensi besar pada perikanan dan pertanian. Halsel, Halut, Halbar, Haltim, Halteng, Kepulauan Sula, dan Pulau Taliabu juga memiliki kekuatan ekonomi berbasis sumber daya alam dan pesisir yang dapat dikembangkan dengan dukungan infrastruktur serta pasar yang lebih baik.

Petani membutuhkan akses terhadap benih, pupuk, teknologi, pembiayaan, jalan produksi, penyimpanan, serta pasar. Nelayan membutuhkan fasilitas pelabuhan, rantai dingin, peralatan, bahan bakar, akses pasar, serta perlindungan keselamatan.
Pekerja industri membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketika industri berkembang, pendidikan dan pelatihan harus mampu mengikuti agar masyarakat lokal memperoleh kesempatan lebih besar untuk mengisi lapangan pekerjaan.

Data BPS 2025 mencatat sekitar 673.456 orang bekerja dan 32.122 orang berada dalam kondisi pengangguran terbuka. Angka tersebut memperlihatkan bahwa penciptaan lapangan kerja masih menjadi agenda penting di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
Industri yang berkembang harus mampu membuka kesempatan kerja untuk masyarakat lokal. Pelatihan dan peningkatan keterampilan perlu berjalan bersama dengan masuknya investasi agar masyarakat Malut memiliki kemampuan sesuai kebutuhan dunia kerja.

Pemerintah juga perlu memperkuat usaha kecil dan menengah agar masyarakat tidak hanya bergantung pada lapangan kerja formal. Usaha lokal dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri apabila mendapatkan akses pembiayaan, pelatihan, teknologi, dan pasar. Pertanian dan perikanan juga membutuhkan penguatan rantai pasok. Hasil produksi harus memiliki akses terhadap pasar sehingga petani dan nelayan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih baik.

Kawasan industri dapat membuka pasar baru bagi produk masyarakat. Kebutuhan pangan, jasa, transportasi, konstruksi, dan berbagai kebutuhan lainnya dapat menjadi peluang bagi pelaku usaha lokal apabila memiliki kemampuan memenuhi standar dan kapasitas produksi.

Karena itu, masyarakat pekerja harus menjadi bagian utama dalam pembicaraan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi akan lebih bermakna apabila membuka kesempatan untuk petani, nelayan, pekerja industri, pelaku usaha, dan generasi muda.

Nikel, Emas dan Manfaatnya

Malut memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, mulai dari nikel, emas, perikanan, pertanian, perkebunan, hingga berbagai potensi energi. Pertumbuhan industri pengolahan yang mencapai 35,84 persen menunjukkan bahwa sumber daya tersebut sedang menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi daerah.

Besarnya aktivitas ekonomi tersebut harus diikuti dengan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Investasi perlu membuka lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, memperkuat usaha masyarakat, menciptakan rantai pasok lokal, serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pengelolaan sumber daya alam juga harus memperhatikan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengabaikan keberlanjutan lingkungan, kehidupan masyarakat sekitar, serta kepentingan generasi mendatang.

Dana bagi hasil, pendapatan daerah, Dana Desa, dan berbagai manfaat ekonomi lainnya harus mampu memperkuat pembangunan. Wilayah penghasil sumber daya alam membutuhkan infrastruktur dan pelayanan publik yang memadai agar masyarakat dapat melihat hubungan nyata antara kekayaan daerah dan peningkatan kualitas kehidupan.

Morotai, Sula, Taliabu dan kabupaten lainnya juga harus mendapatkan peluang berkembang sesuai potensi masing-masing. Malut memiliki banyak pusat pertumbuhan yang dapat dikembangkan secara bersamaan apabila konektivitas, sumber daya manusia, infrastruktur, dan kebijakan pembangunan berjalan secara terintegrasi.

Sherly Bawa Aspirasi

Kunjungan Presiden Prabowo ke Halteng membuka kesempatan penting bagi Malut untuk menyampaikan agenda pembangunan secara lebih kuat.

Sherly memiliki posisi strategis untuk membawa gambaran besar tentang sebuah provinsi yang sedang tumbuh cepat, memiliki kekayaan sumber daya alam besar, tetapi masih menghadapi pekerjaan panjang pada sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sumber daya manusia.

Ada pertumbuhan ekonomi 15,35 persen. Ada PDRB sekitar Rp 40,0 triliun. Ada industri pengolahan yang tumbuh 35,84 persen. Di sisi lain, ada sekitar 1,39 juta penduduk yang membutuhkan pelayanan publik semakin baik dan akses ekonomi yang semakin luas.

Ada 2.230 sekolah yang harus terus diperkuat. Ada 22 rumah sakit dan 153 Puskesmas yang harus mampu melayani masyarakat dalam kondisi geografis kepulauan. Ada jalan yang membutuhkan peningkatan konektivitas, transportasi laut yang harus diperkuat, serta penerbangan yang perlu semakin terjangkau.

Ada Sofifi yang membutuhkan penguatan sebagai ibu kota. Ada Halteng dan Haltim yang berkembang sebagai pusat industri. Ada Halut, Halbar, dan Halsel dengan potensi pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, serta sumber daya alam. Ada Morotai dengan posisi strategis di utara. Ada Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu yang terus menunggu konektivitas yang lebih kuat.

Semua persoalan tersebut merupakan bagian dari satu cerita besar tentang masa depan Malut. Pertumbuhan ekonomi harus berjalan bersama pembangunan manusia, konektivitas harus berjalan bersama pemerataan, investasi harus berjalan bersama penciptaan lapangan kerja, dan pemanfaatan sumber daya alam harus berjalan bersama perlindungan lingkungan.

Presiden Prabowo datang ke Halteng pada saat Malut sedang berada dalam fase perubahan besar. Momentum itu seharusnya dapat dimanfaatkan Sherly untuk menyampaikan kebutuhan daerah secara lengkap, terukur, dan memiliki arah pembangunan yang jelas. Apa yang dibawa kepada Presiden bukan sekadar daftar permintaan, melainkan gambaran tentang masa depan Malut yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

PR Malut memang berada di pundak Sherly. Ketika Presiden berada di tanah Malut, suara masyarakat dari Halut, Halbar, Halteng, Haltim, Halsel, Morotai, Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, Ternate, Tidore Kepulauan, dan Sofifi harus menemukan tempat dalam pembicaraan pembangunan nasional. Momentum itu tidak datang setiap hari.

Untuk itu, kesempatan tersebut layak digunakan untuk membawa seluruh kepentingan Malut kepada Presiden Prabowo. (red)

Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.