SOFIFI – Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Provinsi Maluku Utara, Abubakar Abdullah, menunjukkan pendekatan berbeda dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya sekadar duduk di balik meja kantor atau menjadi inspektur upacara setiap hari Senin, Abubakar turut aktif masuk ke kelas dan mengajar secara langsung.
Langkah ini menjadi bentuk nyata dari komitmennya dalam mendukung para guru serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan menengah di Maluku Utara.
Ia ingin memastikan bahwa reformasi pendidikan tidak hanya berhenti pada kebijakan administratif, tetapi juga menyentuh langsung proses belajar-mengajar di ruang kelas.
Salah satu contoh konkret dari pendekatannya terlihat dalam kunjungannya ke SMA Bintang Laut di Kota Ternate. Melalui unggahan status WhatsApp miliknya pada Selasa, 20 Mei 2025, Abubakar membagikan momen saat ia mengajar langsung para siswa.
Dalam foto-foto yang diunggahnya, ia terlihat berdiri di depan kelas memberikan materi pelajaran kepada siswa-siswi sekolah tersebut. “Di SMA Bintang Laut, iko deng mengajar hahaha…..#engku&Encik,” tulisnya sebagai keterangan unggahan.
Selain di SMA Bintang Laut, ia juga mengunjungi SMA Muhammadiyah yang terletak di Kelurahan Toboko, Ternate.
Kunjungan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan bagian dari program monitoring dan evaluasi pendidikan yang saat ini tengah digencarkan pemerintah provinsi.
Abubakar menyebut bahwa kegiatan ini penting untuk mengetahui secara langsung kondisi pendidikan di lapangan, terutama setelah diluncurkannya program 100 hari kerja Gubernur Serly Tjoanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, serta pencairan tahap awal dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
Sebelumnya, pada Senin, 19 Mei 2025, suasana di SMA Negeri 1 Tidore Kepulauan tampak berbeda dari biasanya. Plt Kadikbud turun langsung menjadi inspektur upacara.
Dalam sambutannya, ia menyoroti berbagai isu penting yang memengaruhi kualitas pendidikan, termasuk penghapusan biaya komite bagi siswa SMA, SMK, dan SLB. Kebijakan tersebut, menurutnya, adalah langkah progresif Gubernur Serly yang patut diapresiasi.
Namun, Abubakar memberi penekanan bahwa kebijakan administratif seperti ini harus diimbangi dengan upaya nyata dalam peningkatan kualitas pembelajaran.
“Fokus kita sekarang adalah mutu. Kita tidak bisa berhenti pada kebijakan administratif semata. Kita harus memastikan pembelajaran juga membaik,” ujarnya dalam pidato upacara.
Ia juga menyinggung peran perpustakaan sebagai pusat literasi. Saat meninjau perpustakaan SMA N 1 Tidore, ia memberikan catatan meskipun fasilitasnya tergolong baik.
“Perpustakaannya bagus. Tapi kalau pengelolaannya pasif, ini hanya jadi ruangan mati. Perpustakaan tidak boleh sepi dari siswa,” katanya.
Komentarnya menjadi sindiran halus terhadap banyaknya sekolah yang hanya memfungsikan perpustakaan saat ada kunjungan pejabat, tanpa benar-benar mendorong budaya baca di kalangan siswa.
Dalam dialognya dengan guru-guru dan siswa, Abubakar juga menggarisbawahi pentingnya pengembangan kapasitas guru.
Ia menyampaikan bahwa stagnasi kualitas guru menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
“Dunia pendidikan sangat dinamis. Guru harus belajar terus. Kalau tidak, kita akan tertinggal,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, dalam dunia pendidikan.
Evaluasi pendidikan, kata dia, tidak boleh semata-mata mengandalkan laporan tertulis yang tidak menggambarkan realitas di lapangan.
“Evaluasi harus dilakukan secara rutin dan objektif. Sistem pendidikan tidak cukup hanya dengan slogan ‘pro rakyat’ atau ‘akses setara’. Yang terpenting adalah mutu dan dampak nyata terhadap siswa,” tambahnya.
Langkah Abubakar untuk “turun gunung” dan menyentuh langsung proses pendidikan di sekolah-sekolah menjadi sinyal kuat bahwa perubahan nyata membutuhkan keterlibatan langsung pemangku kebijakan.
Ia tidak ingin reformasi pendidikan hanya berhenti pada retorika atau seremoni semata.
Kehadiran dan peran aktifnya di kelas menunjukkan bahwa pejabat publik bisa mengambil peran sebagai agen perubahan, bukan hanya pembuat kebijakan.
Jika pendekatan ini terus konsisten, bukan tidak mungkin pendidikan di Maluku Utara akan mengalami transformasi mendasar, dari yang sebelumnya berfokus pada administrasi, menjadi pendidikan yang benar-benar berorientasi pada mutu dan karakter.
Abubakar Abdullah telah menunjukkan bahwa membenahi dunia pendidikan membutuhkan kerja nyata, semangat lapangan, dan kemauan untuk melihat langsung tantangan di balik angka dan laporan. Kini tinggal menunggu apakah langkah progresif ini akan diikuti oleh jajaran pendidikan lainnya di provinsi maupun kabupaten/kota. (red)
