Pesawat PK-SNL disiapkan BNPB untuk mendukung operasi modifikasi cuaca di wilayah Malut. Foto: WARTASOFIFI.ID
Kekeringan panjang yang melanda sejumlah wilayah Malut, termasuk Desa Dowora, Kabupaten Halsel, menjadi alarm bagi pemerintah untuk menyiapkan solusi jangka panjang. Wagub Malut Sarbin Sehe menegaskan pentingnya langkah terukur dan identifikasi menyeluruh dalam rapat koordinasi di ruang rapat Wagub Malut, Senin 14 September 2026.
“Kekeringan yang terjadi di Desa Dowora informasinya sudah sampai ke pusat, sehingga diperlukan adanya identifikasi jangka panjang,” tegas Sarbin.
Bagi pemerintah daerah, identifikasi menjadi penting untuk memastikan sumber persoalan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat. Kondisi tersebut juga menuntut koordinasi lintas instansi agar penanganan di lapangan tidak berjalan sendiri-sendiri. Sarbin meminta Dinas PUPR memperkuat koordinasi dengan BWS Malut sebagai bagian dari langkah antisipasi terhadap kemungkinan meluasnya dampak kekeringan. “Dinas PU terus melakukan koordinasi dengan BWS Malut sebagai langkah antisipasi,” katanya.
Krisis air bersih di sejumlah wilayah Malut membutuhkan pembagian peran yang jelas agar penanganan masyarakat terdampak dapat berjalan cepat dan tepat. Sarbin Sehe meminta BPBD dan Dinsos memperkuat telaah tugas masing-masing sebagai bagian dari respons pemerintah terhadap kondisi tersebut.
“Untuk BPBD dan Dinsos terus melakukan telaah tugas dalam melakukan penanganan,” harap Sarbin.
BWS Malut sendiri telah melakukan sejumlah langkah menghadapi dampak kondisi El Nino yang berlangsung di Malut. Penanganan diarahkan pada persoalan krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang berdampak pada areal persawahan. Untuk Desa Dowora, tim BWS Malut masih melakukan identifikasi lapangan. Dari informasi awal, terdapat potensi sumber air tanah yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Untuk Desa Dowora, tim BWS masih melakukan identifikasi lapangan dan terdapat sumber air tanah sehingga diusulkan dilakukan sumur bor,” jelasnya.
Namun, pemerintah tidak ingin bergantung pada satu skenario apabila kekeringan berlangsung dalam waktu panjang. Jika sumur bor belum mampu menjadi solusi, opsi distribusi air melalui jalur laut dinilai perlu dipersiapkan.
“Jika jangka panjang kekeringan yang berlangsung ini belum bisa diatasi dengan sumur bor, maka diperlukan antisipasi pengadaan kapal khusus untuk mengangkut air,” katanya.
Persoalan kekeringan kemudian dikaitkan dengan agenda HUT Pemprov Malut. Sarbin meminta seluruh pihak yang terlibat dalam rangkaian kegiatan tersebut ikut menyuarakan isu lingkungan dan pentingnya penanggulangan kekeringan serta karhutla.
“Semua pihak terkait dalam menyelenggarakan HUT Provinsi agar menyuarakan penanggulangan kekeringan dan Karhutla di Maluku Utara,” pintanya.
Di hari yang sama, pesan tersebut kembali disampaikan Sarbin ketika memimpin apel pagi di halaman Kantor Gubernur Malut. Di hadapan ASN, ia tidak hanya berbicara mengenai agenda pemerintahan, tetapi juga meminta seluruh jajaran mempersiapkan perayaan HUT Pemprov secara maksimal.
“Kepanitiaan yang terbentuk dapat bekerja secara maksimal, profesional, dan penuh tanggung jawab,” kata lagi.
Dalam kondisi efisiensi anggaran, Sarbin menilai pemerintah tetap memiliki tanggung jawab menghadirkan kegiatan yang bermakna dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Namun, momentum perayaan daerah juga diharapkan tidak kehilangan pesan sosial yang berkaitan dengan kondisi masyarakat.
“Kita tetap menyelenggarakan sebuah even yang bermakna dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran yang terbatas,” jelasnya.
Karhutla menjadi perhatian lain yang disampaikan dalam apel tersebut. Sarbin menyoroti peningkatan kasus kebakaran hutan dan lahan berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran. Kondisi vegetasi yang kering akibat kemarau meningkatkan risiko kebakaran sehingga pencegahan membutuhkan keterlibatan masyarakat.
“Saya mengimbau partisipasi aktif ASN memberikan edukasi kepada masyarakat, agar tidak memicu potensi kebakaran, seperti membuang puntung rokok sembarangan di area vegetasi kering,” terang Sarbin.
Di sisi lain, apel tersebut juga membawa kabar positif mengenai kinerja pendapatan daerah. Sarbin memberikan apresiasi kepada Bapenda atas capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang disebut mencapai 38 persen atau sekitar Rp 512 miliar. Kenaikan tersebut dinilai sebagai sinyal positif bagi kemampuan daerah meningkatkan pendapatan dari sumber-sumber yang dimiliki sendiri. Bagi Sarbin, peningkatan PAD menjadi bagian penting dalam upaya menuju kemandirian daerah.
“Naiknya PAD Maluku Utara menunjukkan bahwa daerah menuju pada titik kemandirian fiskal dan tidak sepenuhnya bergantung pusat,” ungkapnya.
Di penghujung apel, Sarbin kembali mengingatkan ASN mengenai disiplin sebagai bagian dari tanggung jawab aparatur pemerintah daerah. Kehadiran dalam apel dipandang memiliki fungsi lebih luas, termasuk membangun semangat kerja dan memperkuat kebersamaan di lingkungan pemerintahan.
“Apel pagi menjadi aktivitas yang wajib diikuti oleh para ASN sebagai bentuk kedisiplinan dan penggalangan semangat bagi para pegawai pemerintah daerah,” pungkas orang nomor dua di Malut tersebut.
Sumber: Rilis Biro Adpim Malut
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
