WartaSofifi.id – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara, Zainab Alting jadi pembicara di Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pengelolaan Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI) tahun 2023, di The Trans Luxury Hotel, Bandung, 15 Juni 2023.
Zainab Alting yang juga sebagai Koordinator Wilayah (KORWIL) Bapenda Indonesia Timur, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara mengungkapkan masalah pajak retribusi kendaraan, khususnya kendaraan milik perusahaan tambang hampir terjadi di semua daerah.
Apalagi, kata dia terkait dengan daerah yang menjadi sentra operasi perusahaan tambang, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua, dan Maluku Utara.
“Jadi, permasalahan yang terjadi di kita (Maluku Utara) ini sama seperti yang terjadi di Kalimantan Timur. Tadi, saya mendengar dari Kalimantan Timur terkait dengan pertambangan,” ujarnya.
“Mengingat, karena di tahun 2024 ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa permasalahan yang tentunya tadi sudah disampaikan teman-teman kami dari Bapenda Provinsi lain,”sambung Jainab.
Selain itu, Raker APPDI yang dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 14 sampai 16 Juni 2023 tersebut, dijadikan sebagai wadah untuk mensinkronisasikan permasalah pendapatan daerah dari semua provinsi.
Sehingga, kedepannya dapat memaksimalkan pendapatan daerah, supaya target pembangunan pemerintah provinsi Maluku Utara dapat tercapai sesuai harapan.
“Kalau saya melihat dari Papua punya saja pendapatan ini sudah Rp 14 Triliun, kami di Maluku Utara baru Rp 4,1 Triliun. Sangat kecil, itu khusus untuk pendapatan, emudian PAD kita itu Rp 1,1 Triliun lebih, khusus untuk pajak daerah itu kami punya Rp 725 Miliar,” jelasnya dihadapan Kepala Bapenda seluruh Indonesia.
Lanjut dia menjelaskan, bahwa sektor pendapatan di Provinsi Maluku Utara ini lebih besar bersumber dari sektor pertambangan. Khususnya dari perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Tengah.
“Kita di 10 Kabupaten Kota, ada (pendapatan dari sektor) pertambangan yang paling besar itu ada di Kabupaten Hamahera Selatan dan Kabupaten Halmahera Tengah,” ungkap Jainab.
