Ekonomi Ada yang Tidak Beres di Balik Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara?

Ada yang Tidak Beres di Balik Tingginya Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara?

Marwan Polisiri. Dok, Pribadi

Pertumbuhan ekonomi Malut yang tinggi kembali memunculkan persoalan pemerataan manfaat dan ketimpangan antarkabupaten/kota. Hal ini disampaikan Kadis Nakertrans Malut, Marwan Polisiri, dalam rapat bersama pemerintah pusat di Jakarta. Dalam rekaman video yang diterima WARTASOFIFI.ID, Marwan mengungkap anomali ekonomi, mulai dari perbedaan perhitungan pertumbuhan, dominasi industri tambang, konsentrasi tenaga kerja, hingga potensi pengurangan pekerja akibat pembatasan produksi nikel.

“Nah, saya mau bilang bahwa anomali itu terjadi lagi di tahun 2026. Kalau kita melihat data year-on-year, pertumbuhan ekonominya masih 16,65 persen,” ungkapnya.

Perbedaan formulasi penghitungan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang turut disampaikan Marwan dalam forum tersebut. Dia menjelaskan bahwa penggunaan periode triwulanan yang berbeda dapat menghasilkan angka pertumbuhan yang tidak sama. Hal ini menjadi penting untuk dicermati karena penyajian data ekonomi tidak hanya berkaitan dengan besaran persentase, tetapi juga metode dan periode yang digunakan sebagai dasar perbandingan.

“Kalau kita menggunakan formulasi triwulan I, II, dan III 2025 ditambah dengan triwulan IV 2026, kemudian dibandingkan dengan triwulan I, II, III, dan IV 2025, itu harus menggunakan angka 20,11 persen, kalau tidak salah,” paparnya.

Di tengah capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, Marwan mengingatkan adanya konsentrasi kontribusi ekonomi pada sejumlah wilayah tertentu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas industri dan pertambangan belum tersebar secara proporsional di seluruh kabupaten dan kota. Dua kabupaten menjadi pusat utama aktivitas ekonomi yang memberikan kontribusi dominan terhadap pertumbuhan Malut, sehingga kondisi wilayah lainnya perlu turut diperhitungkan dalam melihat gambaran pembangunan secara utuh.

“Sedangkan kondisi di Maluku Utara, hanya dua kabupaten yang memberikan kontribusi sebesar 64 persen terhadap pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Konsentrasi aktivitas industri tersebut juga tercermin dalam persebaran tenaga krja. Marwan menyebut sekitar 213 ribu buruh berada dalam sektor yang dibahasnya, dengan sebagian besar terkonsentrasi di dua kabupaten yang menjadi pusat industri pengolahan dan pertambangan. Halteng dengan keberadaan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) serta Halsel dengan aktivitas industri Harita di Pulau Obi menjadi dua kawasan yang disebut memiliki konsentrasi pekerja terbesar.

“Buruhnya kurang lebih 213 ribu orang. Sebanyak 88 persen terkonsentrasi di dua kabupaten, yakni Kabupaten Halmahera Tengah, di mana terdapat IWIP, kemudian di Halmahera Selatan terdapat Harita di Obi,” terangnya.

Gambaran tersebut memperlihatkan besarnya ketergantungan aktivitas ekonomi dan penyerapan tenaga kerja pada kawasan industri tertentu. Marwan kemudian menambahkan satu wilayah pertambangan lainnya dalam penjelasannya untuk menggambarkan semakin besarnya konsentrasi aktivitas ekonomi pada daerah penghasil tambang.

Sementara itu, kontribusi wilayah lain dinilai masih relatif kecil dibandingkan kawasan yang menjadi pusat kegiatan industri tersebut. “Jadi, sudah 82 persen. Ditambah satu daerah tambang lagi, maka daerah yang lain hanya tidak cukup 10 persen,” tandasnya.

Persoalan pemerataan manfaat ekonomi menjadi perhatian berikutnya yang disampaikan Marwan. Tingginya angka pertumbuhan dari sektor pertambangan dan industri belum tentu menggambarkan peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. Ada perbedaan antara besarnya nilai produksi yang tercatat dalam perhitungan ekonomi dengan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat di sekitar kawasan industri maupun wilayah lain. Persoalan tersebut, menurut penjelasannya, perlu menjadi bagian dari evaluasi terhadap formulasi pengukuran pertumbuhan ekonomi.

“Nah, jika kita menggunakan formulasi yang digunakan pemerintah, ini menjadi masalah karena mereka tidak menikmati pertumbuhan ekonomi dari tambang dan industri. Akan tetapi, hal itu tetap masuk dalam perhitungan,” tuturnya.

Selain distribusi pertumbuhan ekonomi, perbedaan tingkat inflasi antardaerah juga menjadi variabel yang tidak dapat diabaikan. Perubahan harga barang dan jasa dapat memberikan tekanan yang berbeda terhadap daya beli masyarakat, bergantung pada kondisi masing-masing wilayah. Dengan demikian, capaian pertumbuhan ekonomi perlu dilihat bersama perkembangan inflasi agar gambaran kondisi ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada angka produksi dan investasi.

“Belum lagi soal inflasi. Inflasi itu berbeda-beda,” bebernya.

Untuk memperjelas perbedaan kondisi ekonomi antardaerah, Marwan mengambil contoh Kabupaten Halmahera Tengah dan Kota Tidore Kepulauan. Kedua wilayah tersebut memperlihatkan angka pertumbuhan yang terpaut jauh. Halmahera Tengah sebagai salah satu pusat industri pertambangan mencatat pertumbuhan yang sangat tinggi, sedangkan Tidore Kepulauan berada pada angka yang jauh lebih rendah. Perbandingan tersebut menjadi bagian dari gambaran ketimpangan pertumbuhan ekonomi di antara wilayah Malut.

“Pertumbuhan ekonomi, misalnya, saya ambil contoh di Halmahera Tengah, pertumbuhan ekonominya mencapai 62,47 persen, sedangkan Kota Tidore Kepulauan pertumbuhan ekonominya hanya 2,3 persen,” urainya.

Perbedaan capaian tersebut memperlihatkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar besaran pertumbuhan ekonomi secara agregat. Ketika aktivitas industri terkonsentrasi pada beberapa wilayah, angka pertumbuhan yang tinggi berpotensi tidak mencerminkan kondisi ekonomi seluruh masyarakat. Marwan menilai anomali tersebut perlu mendapat perhatian dalam pembahasan kebijakan pembangunan, terutama karena Malut memiliki karakteristik ekonomi yang sangat dipengaruhi aktivitas pertambangan dan industri pengolahan.

“Nah, anomali-anomali seperti ini, jika tidak diperhatikan, sangat mengganggu kami yang ada di Maluku Utara,” tegasnya.

Dalam forum bersama pemerintah pusat itu, Marwan juga meminta agar karakteristik ekonomi Malut memperoleh perhatian tersendiri. Ia menilai kondisi daerah yang memiliki ketergantungan besar terhadap industri tambang mempunyai tantangan yang tidak selalu sama dengan daerah lain. Situasi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan perkembangan ekonomi nasional dan dinamika geopolitik yang dapat memengaruhi pasar komoditas, aktivitas investasi, serta keberlanjutan kegiatan produksi industri.

“Mohon maaf, kasus Maluku Utara mungkin berbeda sehingga saya pikir hal ini harus disampaikan di forum ini. Belum lagi kondisi nasional dan geopolitik,” akunya.

Tekanan terhadap industri nikel menjadi salah satu persoalan yang turut disinggung Marwan. Ia mengaitkan kondisi surplus nikel yang disebut telah melampaui 40 persen dengan kebijakan pemerintah mengenai pembatasan Rencana Kerja dan Biaya (RKB). Perkembangan tersebut perlu dicermati karena industri pertambangan dan pengolahan nikel memiliki peran besar dalam struktur ekonomi Malut, termasuk dalam aktivitas produksi dan penyerapan tenaga kerja di kawasan industri.

“Kita saat ini mengalami surplus nikel di atas 40 persen sehingga RKB itu dibatasi oleh pemerintah,” rincinya.

Dampak pembatasan RKB, dalam penjelasan Marwan, tidak hanya berkaitan dengan kebijakan teknis di sektor pertambangan. Perubahan jumlah produksi dapat memengaruhi kebutuhan tenaga kerja di perusahaan-perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya. Ketika produksi dikurangi, kebutuhan terhadap pekerja juga berpotensi mengalami penyesuaian. Situasi ini menjadi perhatian tersendiri karena ribuan pekerja menggantungkan penghasilan pada keberlangsungan kegiatan industri tambang dan pengolahan nikel di Malut.

“Ya, kita Naker tidak mengurusi itu, tetapi dampak RKB sangat jelas pada pengurangan tenaga kerja. Pengurangan produksi otomatis mengurangi tenaga kerja,” imbuhnya.

Marwan turut menghubungkan perkembangan industri tambang dengan situasi perekonomian nasional, termasuk tekanan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), arus dana keluar, dan nilai tukar rupiah. Menurut pemaparannya, dinamika tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap daerah yang memiliki struktur ekonomi bertumpu pada pertambangan. Risiko pengurangan tenaga kerja hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi salah satu dampak yang perlu diperhitungkan apabila tekanan terhadap industri terus memengaruhi kegiatan produksi dan investasi.

“Kemudian IHSG kita juga mengalami tekanan karena dana ditarik keluar. Tekanan terhadap rupiah dan kondisi di daerah seperti Maluku Utara yang merupakan daerah tambang sangat mengganggu serta meningkatkan risiko PHK,” sambungnya.

Marwan menggambarkan masih banyak persoalan lain yang dapat disampaikan oleh para peserta dalam forum tersebut. Ia mengaitkan berbagai persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan dengan suasana kebatinan para pekerja di Malut. Kondisi itu memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari persoalan keberlanjutan pekerjaan, kepastian penghasilan, serta dampak perubahan aktivitas industri terhadap kehidupan masyarakat.

“Saya pikir mungkin masih banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain. Kurang lebih, itulah suasana kebatinan teman-teman yang ada di Maluku Utara,” tambahnya.

Marwan kemudian mengakhiri penyampaiannya dengan meminta perhatian khusus pemerintah pusat terhadap persoalan yang dihadapi Malut. Ia mengingatkan bahwa pembahasan khusus mengenai kondisi daerah tersebut sebelumnya pernah direncanakan, tetapi belum terlaksana. Harapan itu disampaikan agar persoalan ketimpangan pertumbuhan ekonomi, dominasi sektor pertambangan, serta potensi pengurangan tenaga kerja dapat memperoleh ruang pembahasan yang lebih mendalam dalam agenda pemerintah pusat.

“Tolong, dalam pembahasan ini, kita mendapat perhatian secara khusus karena kemarin sudah pernah ingin dibahas secara khusus, tetapi tidak terjadi,” harapnya. (red)

WARTASOFIFI.ID memandang berita sebagai amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada publik.