Abubakar Abdullah memasuki sektor pendidikan dengan bekal pengalaman panjang di birokrasi, organisasi, dan dunia akademik.
Perjalanan karier tersebut membentuk pemahaman tentang tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pentingnya perencanaan dalam menjalankan program pembangunan.
Tantangan utamanya kini adalah mengubah pengalaman dan gagasan menjadi hasil yang dirasakan sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua di Malut.
Karier Abubakar di Pemprov Malut dimulai dengan sejumlah jabatan strategis. Pada 2009-2013, dia menjabat Kepala Biro Humas dan Protokoler. Setelah itu, dia dipercaya menangani Biro Ekonomi sebelum mengemban tugas sebagai Sekretaris DPRD Malut sejak 2013 hingga 2024.
Pengalaman panjang di birokrasi memberinya pemahaman mengenai administrasi pemerintahan, koordinasi antarinstansi, penyusunan kebijakan, dan pengambilan keputusan.
Bekal tersebut penting ketika sektor pendidikan menghadapi persoalan yang membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari perencanaan anggaran, pembenahan fasilitas, peningkatan kompetensi guru, hingga pemerataan akses pembelajaran.
Di luar birokrasi, Abubakar menekuni dunia akademik sebagai dosen di FKIP Universitas Khairun. Pengalaman tersebut mempertemukan perspektif pemerintahan dengan kebutuhan pendidikan dan proses pembelajaran.
Dia juga pernah memimpin KNPI Malut pada periode 2005-2010, pengalaman organisasi yang memperluas interaksi dengan generasi muda.
Pada 7 Agustus 2026, Abubakar dipercaya menjabat Pj Sekda Malut. Latar belakang akademiknya diperkuat gelar doktor dari Universitas Negeri Jakarta pada 2020 serta pengalaman mengikuti pendidikan Lemhannas PPRA LVII pada 2018.
Rekam jejak tersebut menjadi modal untuk memahami persoalan pendidikan dari sisi kebijakan, kelembagaan, dan pengembangan sumber daya manusia.
Meski demikian, pengalaman panjang dan capaian akademik belum dengan sendirinya menjamin keberhasilan pengelolaan pendidikan.
Kualitas kepemimpinan pada akhirnya ditentukan oleh kemampuan membaca persoalan, menetapkan prioritas, mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, dan memastikan setiap program menghasilkan perubahan yang dapat dibuktikan.
Dikbud Malut mengelola anggaran pendidikan lebih dari Rp 783 miliar pada 2026. Besarnya alokasi tersebut menempatkan pengelolaan anggaran sebagai salah satu ujian penting bagi kepemimpinan Abubakar.
Setiap rupiah perlu dikelola dengan perencanaan yang matang, sasaran yang jelas, pengawasan yang memadai, serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Alokasi tersebut mencakup lebih dari Rp 536 miliar untuk program penunjang, lebih dari Rp 222 miliar untuk pengelolaan pendidikan, sekitar Rp 22,6 miliar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Rp 717 juta untuk kebudayaan, Rp 1,2 miliar untuk kesenian tradisional, serta Rp 365 juta untuk pelestarian warisan budaya.
Komposisi anggaran itu memperlihatkan besarnya tanggung jawab Dikbud Malut. Pengelolaan pendidikan membutuhkan dukungan operasional, peningkatan layanan, penguatan tenaga pendidik, serta pemeliharaan warisan budaya.
Setiap program harus memiliki sasaran yang terukur agar pelaksanaannya tidak berhenti pada pemenuhan administrasi dan penyerapan anggaran.
Besarnya anggaran juga menuntut keterbukaan sejak tahap perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai tujuan program, penerima manfaat, realisasi kegiatan, serta hasil yang dicapai.
Keterbukaan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
Ukuran keberhasilan tidak cukup dilihat dari jumlah kegiatan yang terlaksana atau persentase anggaran yang terserap. Perbaikan fasilitas sekolah, peningkatan kualitas pembelajaran, kemudahan pelayanan, serta perkembangan kemampuan peserta didik perlu menjadi ukuran utama.
Jika anggaran besar belum menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan, evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka.
Di sinilah gagasan Abubakar membutuhkan pembuktian. Pengalaman birokrasi dapat menjadi keunggulan apabila diterapkan untuk memperbaiki tata kelola, mempercepat penyelesaian masalah, dan memastikan anggaran menjangkau kebutuhan yang paling mendesak.
Keberhasilan tidak cukup dibangun melalui rencana yang baik, tetapi harus terlihat pada hasil yang dapat diperiksa.
Pembenahan fasilitas pendidikan menjadi persoalan penting dalam pembangunan pendidikan Malut. Data program pada 2025 mencatat BPMP menangani revitalisasi 186 satuan pendidikan dari berbagai jenjang dengan anggaran Rp 208,5 miliar.
Data tersebut perlu dibaca sesuai cakupan program BPMP dan dibedakan dari pekerjaan revitalisasi yang dibiayai melalui anggaran Pemprov Malut.
Melalui APBD, Pemprov Malut menangani revitalisasi 68 sekolah dengan anggaran Rp 53 miliar. Sementara itu, melalui APBN, terdapat program revitalisasi 75 sekolah SMA, SMK, dan SLB dengan anggaran Rp 92 miliar.
Perbedaan sumber pembiayaan dan cakupan program perlu dijelaskan secara cermat agar data pembangunan tidak tercampur atau menimbulkan kesan penghitungan ganda.
Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembenahan fasilitas pendidikan. Karakter geografis Malut yang terdiri atas pulau-pulau menghadirkan tantangan tersendiri dalam pembangunan dan pemeliharaan sekolah.
Jarak antardaerah, akses transportasi, ketersediaan bahan bangunan, serta biaya distribusi dapat memengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
Keberhasilan revitalisasi harus dinilai dari kondisi bangunan setelah pekerjaan selesai. Ruang kelas yang aman, sanitasi yang layak, fasilitas belajar yang berfungsi, dan kondisi sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran menjadi ukuran yang lebih bermakna daripada jumlah proyek yang diumumkan.
Pengawasan mutu juga menentukan keberlanjutan hasil pembangunan. Sekolah yang telah direvitalisasi membutuhkan pemeliharaan, sementara sekolah dengan kerusakan berat perlu mendapat perhatian sesuai tingkat kebutuhan.
Penentuan prioritas harus didukung data kondisi bangunan yang akurat, sehingga alokasi anggaran dapat menjangkau sekolah yang paling membutuhkan.
Publik juga perlu memperoleh informasi mengenai perkembangan pekerjaan, kualitas hasil, dan kendala pelaksanaan. Pengawasan yang terbuka membantu memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya diterima oleh sekolah.
Dengan cara itu, revitalisasi tidak hanya menjadi catatan proyek, tetapi juga bagian dari upaya memperbaiki kualitas layanan pendidikan.
Pada 18-20 Mei 2026, Abubakar melakukan kunjungan ke Pulau Obi. Kegiatan tersebut berkaitan dengan pendampingan administrasi pendidikan, termasuk pengurusan NUPTK, pembaruan Dapodik, pengelolaan ARKAS, pelaksanaan BOSP dan BOSDA, pencatatan aset, serta persoalan sarana dan prasarana sekolah.
Kebutuhan administrasi kerap menjadi persoalan tersendiri bagi sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Keterbatasan akses transportasi, jaringan komunikasi, tenaga administrasi, dan pemahaman terhadap sistem digital dapat memengaruhi kelancaran pelayanan.
Pendampingan langsung dapat membantu sekolah mengidentifikasi masalah dan mencari penyelesaian yang sesuai.
Pendekatan tersebut perlu diikuti tindak lanjut yang jelas. Kunjungan lapangan akan memberikan manfaat lebih besar apabila menghasilkan daftar persoalan, pembagian tanggung jawab, batas waktu penyelesaian, dan mekanisme pemantauan.
Sekolah perlu mengetahui pihak yang menangani persoalan mereka serta perkembangan penyelesaiannya.
Pelayanan pendidikan yang dekat dengan sekolah juga membutuhkan koordinasi antara Dikbud Malut, pemerintah kabupaten dan kota, kepala sekolah, serta tenaga pendidik.
Persoalan administrasi, aset, dan pembiayaan tidak selalu dapat diselesaikan oleh satu pihak. Koordinasi yang konsisten menentukan kecepatan penyelesaian hambatan.
Kunjungannya ke daerah pelosok dan pulau-pulau juga dilakukannya demi mendapatkan sumber informasi yang akurat dari lapangan untuk menyusun kebijakan.
Kondisi sekolah di Pulau Obi belum tentu sama dengan sekolah di Ternate, Halut, Halbar, Halsel, Tidore, atau Morotai, atau bahkan di Haltim, Taliabu, serta Sula. Perbedaan kebutuhan itu perlu dipetakan agar kebijakan yang disusun tidak mengabaikan karakteritik setiap daerah.
Ukuran keberhasilan pelayanan bukan terletak pada frekuensi kunjungan pejabat, melainkan pada persoalan yang berhasil diselesaikan.
Apabila pendampingan mampu memperbaiki administrasi, mempercepat pelayanan, dan membantu sekolah menjalankan program secara tertib, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh tenaga pendidik dan peserta didik.
Pendidikan jarak jauh atau PJJ menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau peserta didik di wilayah yang sulit memperoleh layanan pembelajaran secara rutin.
Program ini membutuhkan persiapan matang, mulai dari kesiapan guru, ketersediaan perangkat, akses internet, materi pembelajaran, hingga mekanisme evaluasi hasil belajar.
Dikbud Malut telah melakukan verifikasi kebutuhan di sejumlah wilayah, termasuk Halut, Haltim, Morotai, dan Pulau Tolonuo. SMA Negeri 1 Kota Ternate disiapkan sebagai salah satu pusat penghubung pembelajaran.
Model pembelajaran sinkron dan asinkron dapat dimanfaatkan sesuai kondisi jaringan serta kemampuan peserta didik mengikuti kegiatan secara langsung.
Pembelajaran sinkron memungkinkan guru dan peserta didik berinteraksi pada waktu yang sama. Sementara itu, pembelajaran asinkron memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengakses materi dan mengerjakan tugas sesuai ketersediaan waktu serta jaringan. Kedua model tersebut perlu dirancang agar saling melengkapi dan tetap mengutamakan kebutuhan peserta didik.
Keberhasilan PJJ tidak cukup diukur dari jumlah perangkat atau koneksi internet yang tersedia. Kehadiran peserta didik, keterlibatan guru, pemahaman materi, hasil evaluasi, dan keberlanjutan pembelajaran harus menjadi ukuran utama.
Teknologi perlu mendukung proses belajar, bukan menambah beban baru bagi sekolah dan keluarga.
Tantangan berikutnya adalah memastikan peserta didik di wilayah terpencil tetap memperoleh pendampingan. Materi pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan, guru perlu mendapat dukungan teknis, dan evaluasi harus berjalan berkala.
Tanpa mekanisme tersebut, PJJ berisiko menjadi solusi administratif yang belum tentu menjawab persoalan kualitas pembelajaran.
Pendidikan yang merata menuntut kebijakan yang memperhitungkan perbedaan akses dan kemampuan setiap daerah.
Anak-anak yang tinggal jauh dari pusat kota memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan bermutu. Untuk itu, pelaksanaan PJJ perlu dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil belajar dan kebutuhan nyata peserta didik.
Pada 2025, sebanyak 89 sekolah telah memperoleh layanan internet Starlink melalui APBD. Sekolah yang belum terjangkau dijadwalkan mendapat perhatian melalui APBD 2026.
Penyediaan akses internet menjadi bagian penting dari upaya memperluas layanan digital pendidikan di wilayah kepulauan.
Ketersediaan internet membuka peluang untuk mengakses bahan ajar, mengikuti pelatihan, memperluas sumber pengetahuan, dan meningkatkan komunikasi antara sekolah dengan instansi pembina.
Meski demikian, akses jaringan harus disertai perangkat yang memadai, kemampuan penggunaan teknologi, serta dukungan teknis ketika terjadi gangguan.
Kerja sama Dikbud Malut dengan bidang Informatika Universitas Khairun yang ditandatangani pada 23 Juni 2026 juga membuka peluang penguatan kapasitas digital.
Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sistem, pendampingan teknis, peningkatan keterampilan, serta penyusunan solusi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pemanfaatan teknologi perlu memiliki sasaran yang jelas. Koneksi internet akan memberi manfaat apabila membantu guru menyampaikan materi, mempermudah administrasi, memperluas akses sumber belajar, dan meningkatkan keterampilan digital peserta didik.
Tanpa perencanaan serta pendampingan, fasilitas yang tersedia berisiko tidak digunakan secara optimal.
Pendidikan kejuruan membutuhkan perhatian yang sama kuat. Lulusan SMK perlu memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, potensi ekonomi daerah, dan peluang usaha.
Kualitas pembelajaran praktik, kompetensi guru, ketersediaan peralatan, serta kemitraan dengan dunia usaha perlu menjadi bagian dari evaluasi program.
SMK Negeri 3 Tidore Kepulauan memanfaatkan lahan sekolah sekitar satu hektare untuk pengembangan jagung, sayuran hidroponik, dan hortikultura. Kegiatan tersebut memperlihatkan potensi pembelajaran berbasis praktik yang dapat memperkuat keterampilan peserta didik.
Pengelolaan hasil, pencatatan biaya, pemasaran, dan keberlanjutan usaha dapat menjadi bagian dari proses belajar.
Dikbud Malut juga memfasilitasi penyusunan dokumen untuk 15 SMK yang dipersiapkan menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD.
Persiapan tersebut membutuhkan pendampingan tata kelola, administrasi keuangan, pengembangan unit produksi, serta mekanisme pengawasan. Orientasi utamanya harus tetap pada peningkatan mutu pendidikan dan pengalaman praktik peserta didik.
Sekolah kejuruan perlu didorong agar mampu menghubungkan keterampilan peserta didik dengan potensi daerah. Malut memiliki peluang pada sektor pertanian, perikanan, pengolahan hasil, pariwisata, dan bidang usaha lainnya.
Pemetaan kebutuhan tenaga kerja serta kemitraan dengan pelaku usaha dapat membantu sekolah menyiapkan lulusan yang lebih siap menghadapi persaingan.
Kepala sekolah memegang peranan penting dalam menentukan arah pengelolaan satuan pendidikan. Kemampuan memimpin guru, mengatur sumber daya, membangun budaya belajar, serta menjaga akuntabilitas sekolah turut memengaruhi mutu layanan pendidikan.
Selain itu, proses penyiapan kepala sekolah perlu mengutamakan kompetensi dan integritas.
Pada 2026, sebanyak 179 orang mengikuti seleksi calon kepala sekolah. Dari jumlah tersebut, 80 peserta dinyatakan lolos seleksi substansi, dengan rincian 54 calon untuk SMA, 22 untuk SMK, dan empat untuk SLB.
Hasil seleksi tersebut menjadi bagian dari proses penyiapan tenaga kepemimpinan sekolah yang perlu dilanjutkan melalui tahapan sesuai ketentuan.
Seleksi yang baik harus diikuti penempatan dengan mempertimbangkan kebutuhan sekolah, kompetensi calon, serta rekam jejak kepemimpinan. Transparansi proses dan kejelasan kriteria penting untuk menjaga kepercayaan tenaga pendidik.
Jabatan kepala sekolah perlu diisi orang yang mampu memperbaiki layanan, membina guru, dan memastikan peserta didik memperoleh pembelajaran berkualitas.
Penguatan kepemimpinan sekolah juga harus berjalan bersama peningkatan kompetensi guru. Pelatihan yang efektif perlu berhubungan dengan persoalan pembelajaran di kelas, penguasaan materi, pemanfaatan teknologi, dan kemampuan melakukan evaluasi.
Hasil pelatihan semestinya dapat terlihat melalui perubahan praktik mengajar dan kemajuan belajar peserta didik.
Dikbud Malut juga memiliki inisiatif “Hormati Guru dan Cintai Sekolah” serta program literasi “Satu Pekan, Satu Buku”. Keduanya dapat menjadi bagian dari upaya membangun budaya belajar yang positif.
Program literasi, misalnya, perlu didukung ketersediaan bacaan, pendampingan guru, dan kegiatan yang membantu peserta didik memahami isi buku, bukan hanya menyelesaikan target membaca.
Kegiatan mendongeng bertema “Sang Pejuang” dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan sejarah, keteladanan, dan nilai perjuangan kepada pelajar.
Sementara itu, pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB membutuhkan pengawasan agar berlangsung secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan pendidikan turut ditentukan oleh kejelasan proses penerimaan peserta didik.
Berbagai inisiatif tersebut perlu memiliki indikator keberhasilan. Perubahan kebiasaan membaca, kedisiplinan, kualitas pembelajaran, serta kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sekolah dapat menjadi bahan evaluasi.
Program yang berjalan baik patut diperluas, sedangkan program yang belum mencapai sasaran perlu diperbaiki berdasarkan hasil penilaian.
Kemah OSIS se-Malut menjadi salah satu agenda pendidikan yang disiapkan dalam rangka HUT Malut ke-27.
Kegiatan tersebut memberi kesempatan kepada pelajar untuk belajar tentang kepemimpinan, kerja sama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kehidupan bersama. Nilai-nilai tersebut penting untuk membentuk generasi muda yang mampu berkontribusi kepada daerah.
Kegiatan pelajar perlu disusun dengan tujuan pendidikan yang jelas. Materi kepemimpinan, diskusi antarsekolah, kerja kelompok, kegiatan sosial, serta pengenalan budaya daerah dapat memperkaya pengalaman peserta.
Penyelenggara juga perlu memastikan aspek keamanan, pendampingan, dan keterlibatan peserta berlangsung secara baik.
Organisasi siswa dapat menjadi tempat berlatih menyampaikan gagasan, menyusun program, mengelola kegiatan, dan mempertanggungjawabkan keputusan.
Pengalaman tersebut membantu peserta didik memahami demokrasi dalam kehidupan sekolah sekaligus membangun kepekaan terhadap persoalan masyarakat.
Nilai kegiatan akan semakin kuat apabila pengalaman selama kemah diteruskan melalui program di sekolah masing-masing.
Peserta dapat mengembangkan kegiatan literasi, kepedulian sosial, pelestarian budaya, dan program pengembangan karakter. Dengan begitu, agenda peringatan daerah dapat menghasilkan dampak yang berlanjut setelah kegiatan selesai.
Evaluasi kegiatan juga perlu memperhatikan keterlibatan peserta, kualitas materi, dan perubahan kemampuan yang diperoleh. Kemah OSIS seharusnya menjadi sarana pembelajaran yang terencana, bukan semata agenda seremonial.
Pengalaman yang diperoleh pelajar perlu membantu mereka menjalankan tanggung jawab organisasi dan berkontribusi positif di sekolah.
Pada 12 Agustus 2026, ratusan pelajar mengikuti Kirab Merah Putih untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Kegiatan tersebut melibatkan marching band SMAN 5 Tidore Kepulauan dengan rute dari kantor Dikbud Malut menuju Bundaran 40 dan kembali ke titik awal. Pelepasan peserta dilakukan oleh Wagub Sarbin Sehe.
Kirab tersebut menjadi sarana pembelajaran kebangsaan di luar kelas. Pelajar berlatih disiplin, kekompakan, dan tanggung jawab saat mengikuti kegiatan bersama. Kehadiran marching band juga memperlihatkan peran seni dan kreativitas dalam membangun semangat kebangsaan di kalangan generasi muda.
Pada 17 Agustus 2026, Abubakar Abdullah turut bertugas sebagai inspektur upacara pengibaran bendera di sebuah pulau terpencil.
Kehadiran pimpinan pendidikan dalam kegiatan di wilayah terpencil membawa pesan tentang pentingnya menjangkau masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan.
Partisipasi peserta didik dari jenjang SD hingga SMA dan SMK dalam kegiatan kemerdekaan pada Agustus 2026 turut memperkuat pendidikan karakter.
Pengalaman mengikuti upacara, kirab, dan kegiatan kebangsaan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab, kebersamaan, serta penghargaan terhadap sejarah perjuangan bangsa.
Pendidikan kebangsaan perlu hadir secara konsisten dalam pembelajaran dan kehidupan sekolah. Peringatan hari besar dapat menjadi pintu masuk untuk mengenalkan sejarah, nilai persatuan, keberagaman budaya, dan tanggung jawab sebagai warga negara.
Penguatan karakter akan lebih bermakna ketika nilai tersebut diterapkan dalam perilaku sehari-hari.
Sementara itu, rogram Satu Panggung 1000 Talenta membuka peluang bagi peserta didik untuk menampilkan kreativitas, kemampuan seni, dan potensi yang berkembang di sekolah.
Program seperti ini dapat membantu pelajar membangun rasa percaya diri, belajar bekerja dalam tim, serta memperoleh pengalaman tampil di hadapan masyarakat.
Bakat peserta didik berkembang melalui latihan, pendampingan, dan kesempatan yang berulang.
Karena itu, kegiatan panggung perlu disertai proses pembinaan yang terstruktur, mulai dari penemuan potensi, latihan, pengembangan kemampuan, hingga kesempatan mengikuti kegiatan di tingkat yang lebih luas.
Pemerataan kesempatan menjadi hal penting dalam pelaksanaan program. Pelajar dari sekolah di pulau-pulau yang jauh dari pusat kegiatan perlu memperoleh peluang untuk ikut serta.
Mekanisme seleksi, dukungan transportasi, pendampingan guru, dan pembiayaan perlu mempertimbangkan kondisi geografis Malut agar potensi anak tidak terhambat keterbatasan akses.
Program seni juga dapat memperkuat hubungan pendidikan dengan kebudayaan lokal. Musik, tari, sastra, dan tradisi daerah dapat menjadi bahan pembelajaran yang memperkenalkan identitas Malut kepada generasi muda.
Pembinaan berkelanjutan akan membantu bakat pelajar berkembang sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya.
Kesempatan tampil perlu diikuti tindak lanjut berupa pembinaan dan pengembangan kemampuan. Peserta didik yang memiliki potensi dapat memperoleh pendampingan dari guru, seniman, atau pelatih yang kompeten.
Dengan demikian, program tersebut dapat berkembang menjadi bagian dari pembinaan talenta, bukan hanya agenda pertunjukan.
Kirab Pesona Kie Raha Nusantara digelar pada 9 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian HUT Malut ke-27. Kegiatan dimulai dari Rumah Dinas Wagub, menyusuri Jalan 40, lalu berakhir di Lapangan Tavamu.
Ratusan peserta dari OPD, komunitas seni dan tari, sekolah, organisasi, serta pelajar dari Oba Utara ikut memeriahkan kirab tersebut.
Peserta menampilkan beragam kesenian tradisional, termasuk Cakalele, Soya-Soya, dan Cokaiba. Wagub Sarbin Sehe, para kepala OPD, serta perwakilan empat kesultanan ikut berjalan mengenakan pakaian adat.
Perpaduan unsur pemerintahan, pendidikan, komunitas seni, dan lembaga adat menghadirkan kekayaan budaya Malut dalam perayaan hari jadi daerah.
Keterlibatan pelajar dalam kirab memberi kesempatan untuk mengenal tradisi melalui pengalaman langsung.
Kebudayaan tidak cukup dipelajari melalui bacaan atau penjelasan di kelas. Peserta didik juga perlu mengenal makna gerak tari, pakaian adat, musik, simbol, dan sejarah yang menyertai setiap tradisi.
Peran Abubakar Abdullah penting untuk menjaga agar kegiatan budaya terhubung dengan proses pendidikan. Sekolah dapat mengembangkan pembelajaran seni dan budaya lokal melalui latihan, dokumentasi, pertunjukan, serta kerja sama dengan seniman dan tokoh adat.
Upaya tersebut dapat menumbuhkan kebanggaan terhadap identitas daerah tanpa mengabaikan keterbukaan terhadap kebudayaan lain.
Perayaan HUT Malut ke-27 dengan tema “Tumbuhnya Harus Terasa” memberi konteks penting untuk agenda pendidikan dan kebudayaan. Pertumbuhan daerah semestinya dapat dirasakan melalui kualitas layanan, perkembangan kemampuan generasi muda, dan keberlanjutan tradisi.
Kirab akan memiliki nilai pendidikan yang kuat apabila diikuti pembinaan budaya secara konsisten di sekolah.
Penyelenggaraan kegiatan budaya juga membutuhkan dokumentasi dan evaluasi. Materi tari, musik, pakaian adat, serta pengetahuan dari para pelaku budaya dapat dicatat dan dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran.
Dengan cara itu, kegiatan perayaan dapat memberikan manfaat jangka panjang untuk pendidikan dan pelestarian identitas Malut.
Rangkaian program yang berkaitan dengan pendidikan, teknologi, kepemimpinan pelajar, dan kebudayaan memperlihatkan beragam gagasan yang dapat dikembangkan Dikbud Malut.
Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap program memiliki sasaran terukur, pelaksanaan konsisten, serta evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepemimpinan Abubakar Abdullah akan dinilai oleh publik melalui kemampuan menghubungkan gagasan dengan hasil. Perbaikan sekolah, pelayanan administrasi, pemerataan akses internet, penguatan guru, dan peningkatan keterampilan peserta didik perlu menunjukkan kemajuan yang dapat diperiksa.
Data program harus menjelaskan capaian, kendala, penerima manfaat, dan tindak lanjut.
Pengelolaan anggaran juga membutuhkan keterbukaan informasi. Masyarakat perlu memperoleh gambaran jelas tentang penggunaan dana pendidikan, perkembangan pekerjaan fisik, serta hasil program.
Transparansi dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus membantu menemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
Malut memiliki tantangan geografis yang tidak ringan. Kondisi kepulauan menuntut kebijakan yang peka terhadap perbedaan kebutuhan sekolah, ketersediaan tenaga pendidik, akses transportasi, dan fasilitas pembelajaran.
Kebijakan yang seragam belum tentu menjawab kebutuhan setiap daerah. Karena itu, pemetaan masalah dan penentuan prioritas perlu dilakukan secara cermat dengan melibatkan pihak yang memahami keadaan sekolah.
Bekal birokrasi, pengalaman akademik, dan gagasan yang dimiliki Abubakar dapat menjadi modal untuk memperkuat pendidikan Malut. Akan tetapi, ukuran kepemimpinan tidak terletak pada banyaknya program yang dirancang atau kegiatan yang digelar.
Hasilnya harus dapat dirasakan melalui sekolah yang semakin layak, guru yang semakin kuat, pelayanan yang mudah dijangkau, serta peserta didik yang memperoleh kesempatan belajar secara adil.
Dengan anggaran lebih dari Rp 783 miliar dan agenda pendidikan yang beragam, Dikbud Malut memikul tanggung jawab besar.
Setiap program perlu diuji melalui hasil, setiap alokasi anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan, dan setiap kebijakan harus menjawab kebutuhan peserta didik.
Keterbukaan terhadap evaluasi menjadi bagian penting dari upaya memperbaiki kualitas layanan.
Abubakar Abdullah kaya ide, tetapi ide-ide tersebut membutuhkan pembuktian melalui kerja yang lebih terukur dari hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Keberhasilan pendidikan tidak cukup dinilai dari daftar program, seremoni, atau besarnya anggaran.
Ukuran paling mendasar adalah perubahan yang dirasakan oleh anak-anak Malut, yakni kesempatan belajar yang semakin terbuka, guru yang semakin siap, sekolah yang semakin layak, dan kualitas pembelajaran yang terus meningkat.
Bagi WARTASOFIFI.ID, berita adalah amanah, ditulis dengan ketelitian, dijaga dengan integritas, dan disampaikan dengan netralitas kepada masyarakat.
